KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Ikut Konsensus Pajak, Negara Berkembang Diminta Hati-Hati

Muhamad Wildan | Senin, 07 Agustus 2023 | 14:00 WIB
Ikut Konsensus Pajak, Negara Berkembang Diminta Hati-Hati

Ilustrasi.

JENEWA, DDTCNews - South Centre meminta negara-negara berkembang untuk membuat pertimbangan secara matang sebelum memberikan persetujuan dan mengimplementasikan Pilar 1: Unified Approach dan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE).

Menurut South Centre dalam keterangan resminya, terdapat beberapa klausul dalam Pilar 1 dan Pilar 2 yang berpotensi mengurangi nilai pajak terutang korporasi multinasional pada negara berkembang.

"Terdapat beberapa klausul dalam Pilar 1 yang secara praktis mengurangi jumlah perusahaan yang tercakup dan nilai pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada negara berkembang," tulis South Centre, dikutip Senin (7/8/2023).

Baca Juga:
Tarif PPN Naik, Laju Konsumsi Minuman Ringan Merosot

South Centre juga meminta negara-negara berkembang untuk menunggu langkah AS sebelum memutuskan untuk menandatangani multilateral convention (MLC) atas Amount A Pilar 1.

Seperti yang tercantum dalam outcome statement yang disetujui oleh 138 negara anggota Inclusive Framework, Pilar 1 baru akan berlaku (entry into force) ketika 30 yurisdiksi dengan 60% ultimate parent entity (UPE) yang tercakup dalam Pilar 1 telah meratifikasi MLC. Artinya, realokasi hak pemajakan berdasarkan Pilar 1 baru akan berjalan bila AS sudah menandatangani dan meratifikasi Pilar 1.

"Amount A Pilar 1 memuat redistribusi hak pemajakan. Artinya, tidak ada pajak yang bisa dipungut sebelum negara maju tempat perusahaan multinasional bermarkas setuju untuk meredistribusikan hak pemajakannya," tulis South Centre.

Baca Juga:
Puluhan Korporasi Diaudit Petugas Pajak IRS karena Fasilitas Direksi

South Centre mewanti-wanti negara berkembang yang meratifikasi MLC sebelum negara maju justru akan kehilangan hak pemajakan dan tidak akan mendapatkan manfaat sedikitpun dari langkah tersebut.

Terkait dengan Pilar 2, South Centre berpandangan GloBE rules dan qualified domestic minimum top up tax (QDMTT) tidak akan memberikan manfaat bagi kebanyakan negara berkembang. Menurut South Centre, Pilar 2 sesungguhnya bukanlah pajak minimum.

Meski Pilar 2 resmi diimplementasikan, perusahaan multinasional dianggap masih akan mampu melakukan penghindaran pajak dan sama sekali tidak membayar pajak di negara berkembang.

Baca Juga:
Simplifikasi Ketentuan Transfer Pricing Ala Pilar 1 Amount B

"Basis dari GloBE dan QDMTT adalah laba. Jika laba dialihkan menggunakan teknik penghindaran pajak seperti lewat pembayaran bunga atau royalti yang berlebihan, tidak ada pajak yang dapat dikumpulkan berdasarkan GloBE dan QDMTT meski tarif minimalnya adalah 15%," tulis South Centre.

South Centre berpandangan negara berkembang akan lebih banyak mendapatkan manfaat bila mengenakan alternative minimum tax (AMT) berbasis omzet, bukan QDMTT yang berbasis laba dan cenderung rumit untuk diimplementasikan. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 24 Februari 2024 | 15:00 WIB CEKO

Tarif PPN Naik, Laju Konsumsi Minuman Ringan Merosot

Jumat, 23 Februari 2024 | 17:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Puluhan Korporasi Diaudit Petugas Pajak IRS karena Fasilitas Direksi

Jumat, 23 Februari 2024 | 09:00 WIB ANALISIS PAJAK

Simplifikasi Ketentuan Transfer Pricing Ala Pilar 1 Amount B

Kamis, 22 Februari 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Mengenal OECD dan Negara-Negara Anggotanya

BERITA PILIHAN
Sabtu, 24 Februari 2024 | 15:00 WIB CEKO

Tarif PPN Naik, Laju Konsumsi Minuman Ringan Merosot

Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:45 WIB KPP PRATAMA TOLITOLI

Kantor Pajak Ramai-Ramai Didatangi Tentara, Ada Apa?

Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Berapa Lama Balasan Lupa EFIN Masuk ke Email Kita? Ini Jawaban DJP

Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:45 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi PNBP Terkontraksi 5,3 Persen di Januari 2024, Ini Alasannya

Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:00 WIB BEA CUKAI NUNUKAN

Berburu Rokok Ilegal, Bea Cukai Rutin Cek di Pasar-Pasar

Sabtu, 24 Februari 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Kemenkeu Siapkan 2 RPP Soal PNBP, Peraturan Lama akan Diharmonisasi

Sabtu, 24 Februari 2024 | 12:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Mengingat Lagi Titik Awal Reformasi Pajak

Sabtu, 24 Februari 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

RI Tegas Tolak Moratorium Permanen Bea Masuk Barang Digital di KTM WTO

Sabtu, 24 Februari 2024 | 10:30 WIB KABUPATEN PASER

ASN di Daerah Penyangga IKN Diminta Jadi Teladan Kepatuhan Pajak

Sabtu, 24 Februari 2024 | 10:00 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Tarif Pajak Hiburan 40 Persen, DPRD Minta Pemprov DKI Tinjau Ulang