Berita
Minggu, 16 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Minggu, 16 Januari 2022 | 14:00 WIB
KOTA KUPANG
Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Hingga Oktober 2021, 3 Wajib Pajak Sektor Farmasi Dapat Tax Allowance

A+
A-
1
A+
A-
1
Hingga Oktober 2021, 3 Wajib Pajak Sektor Farmasi Dapat Tax Allowance

Analis Kebijakan Pajak Penghasilan BKF Kemenkeu Wahyu Hidayat.

JAKARTA, DDTCNews – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mencatat pemerintah baru memberikan insentif pajak berupa fasilitas tax allowance kepada 3 wajib pajak dari sektor farmasi.

Analis Kebijakan Pajak Penghasilan BKF Kemenkeu Wahyu Hidayat mengatakan tax allowance diberikan untuk mendorong ekspor. Pemerintah berharap pemberian tax allowance dapat berdampak pada pembukaan lapangan kerja yang lebih banyak.

"Sudah ada 3 wajib pajak yang kami berikan tax allowance karena mereka mengajukan permohonan," katanya, dikutip pada Minggu (14/11/2021).

Baca Juga: Kebutuhan Stimulus Penanganan Covid-19 Diprediksi Hanya Setengah Tahun

Wahyu menuturkan nilai investasi dari 3 wajib pajak yang memperoleh fasilitas tax allowance tersebut mencapai Rp374,56 miliar. Menurutnya, ketiga wajib pajak tersebut berlokasi di Provinsi Jawa Barat.

Dia menjelaskan pemerintah memberikan tax allowance berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78/2019. Fasilitas itu diberikan untuk penanaman modal baru atau perluasan dari sektor tertentu yang termasuk prioritas nasional dan daerah tertentu dengan potensi layak dikembangkan.

Insentif yang diberikan antara lain berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 30% selama 6 tahun, serta penyusutan dan amortisasi dipercepat atas aktiva yang diperoleh untuk penanaman modal atau perluasan.

Baca Juga: Tak Hanya Indonesia, Turki Juga Adakan PPS pada Tahun Ini

Selain itu, PP 78/2019 juga mengatur pengurangan tarif PPh dividen kepada wajib pajak luar negeri menjadi sebesar 10%, dan tambahan kompensasi kerugian selama 5 tahun hingga 10 tahun.

"Sehingga pada ujungnya, pajaknya akan lebih rendah," ujar Wahyu.

Kriteria wajib pajak yang dapat memperoleh tax allowance antara lain memiliki nilai investasi yang tinggi atau untuk ekspor, menyerap banyak tenaga kerja, dan memiliki kandungan lokal tinggi. Untuk persyaratannya, meliputi alih teknologi, kemitraan dengan UMKM, prioritas pemenuhan kebutuhan dalam negeri, dan persyaratan terintegrasi dengan usaha lain.

Baca Juga: Implementasi Pajak Minimum Global, Pemerintah Minta Masukan Publik

Wahyu menyebut 3 sektor farmasi yang memperoleh tax allowance antara lain industri farmasi dengan cakupan produk selain yang telah memperoleh tax holiday, industri produk farmasi untuk manusia dengan cakupan produk selain yang telah memperoleh tax holiday, serta industri produk obat tradisional dengan cakupan produk fitofarmaka.

Dia berharap industri farmasi yang memanfaatkan fasilitas tax allowance makin banyak ke depannya. Menurutnya, proses pengajuan fasilitas tersebut sudah makin mudah karena melalui Online Single Submission (OSS). (rig)

Baca Juga: Sri Mulyani Jelaskan Pentingnya UU HKPD dalam Perbaikan Otonomi Daerah
Topik : bkf, kemenkeu, tax allowance, industri farmasi, insentif pajak, investasi, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 13 Januari 2022 | 16:00 WIB
PMK 226/2021

Insentif PPh untuk Produsen Alkes Disetop, Ini Alasan Kemenkeu

Kamis, 13 Januari 2022 | 15:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Kanada Maju Terus Pajaki Layanan Digital, AS Mulai Gerah

Kamis, 13 Januari 2022 | 15:00 WIB
NIGERIA

Sempat Dibekukan 6 Bulan, Twitter Akhirnya Bersedia Lunasi Pajak

Kamis, 13 Januari 2022 | 14:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Harga Komoditas Melonjak, Inflasi Diyakini Terjaga 3% Tahun Ini

berita pilihan

Minggu, 16 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Potensi Pajak Besar, 20 Pemilik Mobil Mewah Diminta Mutasi Pelat Nomor

Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ungkap Tanah dan Kendaraan di Kebijakan I PPS? Ini Nilai yang Dipakai

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:00 WIB
KOTA KUPANG

Pemkot Ini Bersiap Kenakan Pajak Air Tanah

Minggu, 16 Januari 2022 | 13:00 WIB
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI

Kebutuhan Stimulus Penanganan Covid-19 Diprediksi Hanya Setengah Tahun

Minggu, 16 Januari 2022 | 12:00 WIB
TURKI

Tak Hanya Indonesia, Turki Juga Adakan PPS pada Tahun Ini

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Alami Kendala Buat Kode Billing untuk PPS, Ini Saran DJP

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Formulir SPT Tahunan

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:30 WIB
INGGRIS

Implementasi Pajak Minimum Global, Pemerintah Minta Masukan Publik

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:00 WIB
AGENDA PAJAK

Universitas Bunda Mulia Gelar Webinar Pajak, Bahas UU HPP