Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Himpun Masukan Soal RUU HKPD, DPR dan Kemenkeu Berkunjung ke Daerah

A+
A-
1
A+
A-
1
Himpun Masukan Soal RUU HKPD, DPR dan Kemenkeu Berkunjung ke Daerah

Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR ke Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/11/2021). (foto: Anne/nvl/dpr.go.id)

JAKARTA, DDTCNews - Komisi XI DPR bersama pemerintah terus mengumpulkan masukan dari pemerintah daerah terkait dengan RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) di antaranya melalui kunjungan kerja.

Wakil Ketua Komisi XI Fathan mengatakan Komisi XI dan pemerintah ingin menghimpun berbagai aspirasi pemda untuk menyempurnakan RUU HKPD. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu memperkuat fiskal daerah sehingga pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

"RUU HKPD ini didesain agar ada satu skema fiskal yang adil antara daerah yang kaya dan juga daerah-daerah yang miskin sehingga rumusan kami adalah rumusan yang lebih berkeadilan," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (8/11/2021).

Baca Juga: Tax Ratio Jepang Masih Rendah, IMF Sarankan Tarif PPN Dinaikkan

Fathan menuturkan sejumlah anggota Komisi XI mengadakan kunjungan kerja spesifik ke berbagai kabupaten/kota pada pekan lalu di antaranya seperti Kabupaten Bogor, Kota Bandung, dan Tangerang Selatan.

Dia menilai pengelolaan fiskal pemerintah pusat dan daerah telah mengalami banyak perkembangan dalam satu dasawarsa terakhir. Menurutnya, RUU HKPD akan menjawab semua tantangan mengenai peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pencapaian kinerja daerah dalam meningkatkan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi dan kolaborasi.

Sejumlah pokok pembahasan dalam RUU HKPD di antaranya tentang penguatan sistem administrasi pajak daerah, reformulasi transfer ke daerah yang lebih berkeadilan, serta pengaturan yang menjembatani sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah.

Baca Juga: Jelang Pemilu Presiden, Honor Buat Guru Diusulkan Bebas Pajak

"Hal tersebut diperlukan guna menjaga kesinambungan fiskal dan perekonomian nasional di tengah perekonomian dunia yang penuh ketidakpastian," ujar Fathan.

Sementara itu, Anggota Komisi XI Marinus Gea menjelaskan RUU HKPD dapat efektif menekan ketimpangan yang selama ini masih terjadi antardaerah. Dia juga meminta pemda tidak khawatir terkait dengan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

“Pemda tidak perlu khawatir karena pengesahan UU HKPD tidak akan membuat alokasi berkurang, tetapi justru pengetatan agar penggunaan anggaran negara lebih efektif,” tuturnya.

Baca Juga: Aliran Investasi ke Sektor Manufaktur Mulai Membaik, Ini Catatan BKPM

Sementara itu, Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti menyebut berbagai masukan dari pemda sangat penting dalam penyusunan RUU HKPD. Menurutnya, pemerintah dan DPR akan memastikan RUU HKPD memiliki nilai tambah yang optimal.

"Yang saya soroti adalah masalah ketimpangan. Misalnya, masalah UMKM dan otonomi daerah, ini selalu menjadi perhatian," katanya.

RUU HKPD telah masuk ke dalam program legislasi nasional prioritas 2021. RUU tersebut disusun untuk mengubah dua undang-undang, yaitu UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan UU No. 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD). (rig)

Baca Juga: Pajak Tinggi Tak Mampu Seret Elon Musk dari Posisi Orang Terkaya Dunia

Topik : dpr, komisi xi, ruu hkpd, fiskal daerah, pemerintah daerah, belanja daerah, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 27 Januari 2022 | 10:07 WIB
PELAPORAN PAJAK

Hingga 16 Januari 2022, 618.750 Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan

Kamis, 27 Januari 2022 | 09:38 WIB
PELAYANAN BEA DAN CUKAI

Permudah Proses Kepabeanan, DJBC Diganjar WCO Certificate of Merits

Rabu, 26 Januari 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tingkatkan Penerimaan Negara, Kemenkeu Susun Roadmap Optimalisasi PNBP

berita pilihan

Jum'at, 28 Januari 2022 | 19:30 WIB
KANWIL DJP ACEH

Terbitkan Faktur Pajak Fiktif, Dua Tersangka Diserahkan ke Kejari

Jum'at, 28 Januari 2022 | 19:00 WIB
JEPANG

Tax Ratio Jepang Masih Rendah, IMF Sarankan Tarif PPN Dinaikkan

Jum'at, 28 Januari 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas?

Jum'at, 28 Januari 2022 | 18:00 WIB
FILIPINA

Jelang Pemilu Presiden, Honor Buat Guru Diusulkan Bebas Pajak

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:30 WIB
KOTA MANADO

Pemkot Beri Hadiah Sepeda Motor untuk Wajib Pajak Patuh

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:27 WIB
PENANGANAN COVID-19

Kasus Omicron Terus Bergerak Naik, Begini Pesan Jokowi

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:04 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN INDRAMAYU

Simak di Sini, Profil Pajak Salah Satu Daerah Penghasil Beras Nasional

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:00 WIB
INVESTASI

Aliran Investasi ke Sektor Manufaktur Mulai Membaik, Ini Catatan BKPM

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:49 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Promosi PPS Makin Kencang, Petugas Pajak Datangi Usaha Studio Foto

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pajak Tinggi Tak Mampu Seret Elon Musk dari Posisi Orang Terkaya Dunia