Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Harga Komoditas Melonjak, Inflasi Diyakini Terjaga 3% Tahun Ini

A+
A-
0
A+
A-
0
Harga Komoditas Melonjak, Inflasi Diyakini Terjaga 3% Tahun Ini

Seorang pedagang menimbang cabai merah dagangannya di Pasar Malaka, Rorotan, Jakarta, Senin (3/1/2022). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah memperkirakan tingkat inflasi akan terjaga sesuai dengan asumsi makro pada UU APBN 2022 sebesar 3%, meski terjadi kenaikan pada berbagai harga komoditas unggulan Indonesia.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan sejumlah negara maju di dunia mengalami peningkatan inflasi yang tajam seiring dengan arah pemulihan ekonomi. Namun, dia menilai tren serupa tidak akan terjadi di Indonesia.

"Indonesia inflasi masih sangat rendah, sebesar 1,9% [pada 2021]. Untuk baseline scenario 2022, walaupun dengan harga komoditas masih cukup tinggi, kami melihat inflasi terkendali pada range 2%-4%, atau di tengahnya 3%," katanya, dikutip Kamis (13/1/2022).

Baca Juga: Begini Dampak Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Penerimaan Perpajakan

Febrio mengatakan lonjakan inflasi telah menjadi ancaman serius di sejumlah negara maju di dunia. Misalnya Amerika Serikat yang mencatatkan inflasi sebesar 6,8%.

Di Indonesia, dia menilai penguatan pemulihan ekonomi juga akan berdampak pada peningkatan laju inflasi inti walaupun tidak ekstrem. Laju inflasi inti biasanya menjadi indikator kinerja daya beli masyarakat dan ekonomi suatu negara yang bergerak.

Kemudian, Febrio juga memperkirakan peningkatan inflasi juga terjadi pada harga bergejolak (volatile food) serta harga diatur pemerintah (administered price). Menurutnya, pemerintah akan terus memantau dampak pemulihan ekonomi terhadap laju inflasi.

Baca Juga: KEM-PPKF 2023 Jadi Baseline Kebijakan Fiskal Pasca UU 2/2020

"Kami pastikan kebijakan kita tetap menjaga tren pemulihan ekonomi makin berkualitas," ujarnya.

Mengenai harga komoditas unggulan Indonesia, pemerintah memperkirakan tren kenaikan harga pada migas dan batu bara akan terus berlanjut hingga pertengahan tahun ini. Sementara pada nikel, kelapa sawit, dan karet, akan tergantung pada pertumbuhan ekonomi dunia.

Dengan kondisi tersebut, Febrio juga menyatakan pemerintah akan terus menjaga dampak kenaikan harga komoditas tersebut terhadap APBN. Menurutnya, tren harga komoditas yang tinggi perlu dimanfaatkan untuk mendorong pemulihan ekonomi. (sap)

Baca Juga: Inflasi Indonesia 'Hanya' 3,5%, Sri Mulyani: Tekanannya Lebih Rendah

Topik : inflasi, perekonomian nasional, PDB, pertumbuhan ekonomi, harga komoditas, CPO, batu bara

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 09 Mei 2022 | 11:41 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Data Terbaru BPS: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I/2022 Sebesar 5,01%

Senin, 09 Mei 2022 | 08:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Tertekan Situasi Global, Pemerintah Klaim Daya Beli Masyarakat Menguat

Sabtu, 07 Mei 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Wamenkeu: 2023 Pendapatan Negara Diperkuat, Belanja Negara Dipertajam

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:00 WIB
KOREA SELATAN

Lindungi Konsumen Korea Selatan, Pengenaan Pajak Aset Kripto Ditunda

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bangun IKN Nusantara, Kriteria Penerima Insentif Pajak Bisa Diperluas

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Ini 3 Tantangan Penerimaan Perpajakan yang Bakal Dihadapi pada 2023

Minggu, 22 Mei 2022 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UU HKPD Diharapkan Jadi Solusi Tumpang Tindih Objek Pajak Restoran

Minggu, 22 Mei 2022 | 06:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bisa Untung Lebih Besar, Wajib Pajak Kembali Disarankan Ikut PPS

Sabtu, 21 Mei 2022 | 19:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Peserta PPS Tidak Bertambah dalam 24 Jam Terakhir, 46.676 Wajib Pajak

Sabtu, 21 Mei 2022 | 17:00 WIB
WEBINAR STPI - DDTC

Penyesuaian PPN di UU HPP Dinilai Lebih Rasional, Begini Penjelasannya