Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Genjot Penerimaan, Koordinator Penagihan Pajak PBB Bakal Dibentuk

A+
A-
0
A+
A-
0
Genjot Penerimaan, Koordinator Penagihan Pajak PBB Bakal Dibentuk

Ilustrasi.

PESISIR BARAT, DDTCNews – Pemkab Pesisir Barat, Lampung menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun ini mencapai Rp45,5 miliar, naik 0,43% dari realisasi tahun lalu sejumlah Rp45,3 miliar.

Sekretaris Daerah Pemkab Pesisir Barat Lingga Kusuma mengatakan perlu upaya keras untuk mencapai target tersebut. Untuk itu, ia meminta para camat untuk ikut berpartisipasi dalam mengoptimalkan penerimaan PAD.

"Kami mempunyai keyakinan yang besar, PAD dapat meningkat jauh lebih besar pada tahun-tahun mendatang jika semua pihak berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya peningkatan yang nyata," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (10/6/2021).

Baca Juga: Mulai Bulan Depan, Penagihan Pajak Digencarkan

Lingga mengatakan ada 5 strategi yang perlu dilakukan camat untuk membantu meningkatkan PAD Kabupaten Pesisir Barat. Pertama, camat bersama kepala desa dan lurah memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang arti penting pajak daerah bagi pembangunan.

Kedua, membentuk koordinator penagihan pajak daerah di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan serta mendorong petugas lebih proaktif dalam menjalankan penagihan, terutama untuk tagihan PBB tahun berjalan dan tunggakan sehingga wajib pajak membayar sebelum jatuh tempo.

Ketiga, camat bersama kepala desa dan lurah mendata semua persoalan pajak, termasuk data wajib PBB dan BPHTB potensial dan melaporkannya kepada Tim Intensifikasi PBB di tingkat kabupaten melalui Bapenda Kabupaten Pesisir Barat.

Baca Juga: Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Adakan Acara Bagi-Bagi Hadiah

Keempat, camat bersama Bapenda rutin memonitor dan mengawasi penerimaan pajak daerah setiap bulan. Kelima, menyosialisasikan kriteria BPHTB di Kabupaten Pesisir Barat, termasuk sanksi atau hukuman jika wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.

UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan keleluasaan kepada pemda untuk menggali potensi pajak dan retribusi di daerah masing-masing. Lingga mengajak semua pihak terus berupaya meningkatkan PAD, baik dari sisi aparat maupun masyarakat.

"Peningkatan pendapatan tersebut harus selalu diiringi dengan pemberian data objek dan subjek pajak yang riil sesuai dengan keadaan sebenarnya," ujarnya.

Baca Juga: Tangani Kebocoran Pajak, Pemda Diminta Segera Perbaiki Integrasi Data

Lingga mengapresiasi masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak daerahnya pada tahun lalu sehingga target PAD dapat tercapai. Dia berharap target PAD yang ditetapkan tahun ini juga dapat kembali terlampaui. (rig)

Topik : pemkab pesisir barat, penagihan pajak, PBB-P2, PBB, pendapatan asli daerah, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 19 Juli 2021 | 16:00 WIB
KOTA MATARAM

Belum Bayar Pajak, Sejumlah Papan Reklame Bakal Dirobohkan

Senin, 19 Juli 2021 | 12:30 WIB
KABUPATEN GRESIK

Banyak Parkir Liar, Potensi Setoran Pajak Anjlok

Senin, 19 Juli 2021 | 11:30 WIB
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Jenis Pajak Daerah Bakal Diubah, Ada Apa Saja yang Berlaku Sekarang?

Senin, 19 Juli 2021 | 10:00 WIB
KOTA PALANGKA RAYA

Digitalisasi Pajak Daerah Dimulai, Urus PBB Kini Bisa Online

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Mendag Lutfi Sebut Carbon Border Tax Bakal Ganggu Perdagangan Dunia

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Awasi Kinerja Keuangan Daerah, Kemendagri Bikin Aplikasi Khusus

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:13 WIB
PELAYANAN PAJAK

DJP: 3 Layanan Elektronik Ini Tidak Dapat Diakses Sementara

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK

Ekspor Produk Kayu Ini Bebas Bea Masuk Antidumping ke India

Selasa, 27 Juli 2021 | 17:54 WIB
CHINA

China Tolak Rencana Pengenaan Carbon Border Tax

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:36 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Mulai Bulan Depan, Penagihan Pajak Digencarkan

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Kemplang Pajak Lewat Bitcoin, Pengusaha Dihukum 2,5 Tahun Penjara

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:00 WIB
KABUPATEN MALANG

Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Adakan Acara Bagi-Bagi Hadiah