Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Gara-Gara Vape, Pembahasan Aturan Perpajakan Tembakau Berlangsung Alot

A+
A-
0
A+
A-
0
Gara-Gara Vape, Pembahasan Aturan Perpajakan Tembakau Berlangsung Alot

Ilustrasi.

BRUSSELS, DDTCNews - Uni Eropa menghadapi pro dan kontra dalam pembahasan perubahan regulasi perpajakan produk olahan tembakau, terutama terkait dengan perlakuan perpajakan terhadap rokok elektrik atau vape.

Komite Melawan Kanker Parlemen Eropa/BECA resmi mengeluarkan draf laporan baru yang akan mengubah lanskap perpajakan tembakau. Meski begitu, tidak semua anggota BECA setuju dengan usulan tersebut.

Anggota Parlemen Eropa asal Jerman Manuela Ripa mengatakan hal yang menjadi sorotan dalam draf tersebut adalah adanya klausul yang menyatakan bahwa regulasi perpajakan akan diberlakukan untuk semua produk tembakau, termasuk vape.

Baca Juga: Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

"Draf tersebut menyarankan adanya peningkatan pajak dan cukai minimum untuk semua produk tembakau termasuk komoditas tembakau yang dipanaskan," katanya, dikutip pada Kamis (29/7/2021).

Ripa menjelaskan draf laporan memantik perdebatan karena memuat rekomendasi kebijakan. Apabila draf laporan diakomodasi maka akan memengaruhi arah kebijakan fiskal Uni Eropa terhadap semua produk olahan tembakau.

Dalam laporan tersebut, BECA juga mengusulkan kenaikan tarif cukai produk tembakau. Selain itu, beban pajak tidak langsung atas penjualan produk olahan tembakau juga ikut ditingkatkan sehingga makin sulit diakses oleh kelompok muda.

Baca Juga: Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

"Tidak semua anggota BECA mendukung rencana itu, tetapi para pendukung sedang mempersiapkan serangkaian amandemen yang membedakan aturan perpajakan rokok dan produk alternatif bagi perokok," tuturnya.

Ripa menambahkan argumentasi kelompok yang menolak proposal BECA beranggapan komoditas yang paling merugikan kesehatan dikenakan beban perpajakan yang paling besar. Produk alternatif dengan dampak negatif yang lebih kecil maka dikenakan pungutan yang lebih sedikit.

"Mereka beranggapan cukai tinggi untuk membebani kebiasaan yang tidak sehat. Sementara yang menimbulkan dampak yang rendah seharusnya dikenai pajak lebih sedikit," tuturnya seperti dilansir euractiv.com. (rig)

Baca Juga: Sumbang Emisi, Diskon Pajak Bagi Kapal Penangkap Ikan Perlu Dihapus

Topik : belgia, uni eropa, produk tembakau, rokok, cukai, vape, pajak internasional

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 23 September 2021 | 09:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

G24: Konsensus Pajak Global Harus Pertimbangkan Negara Berkembang

Kamis, 23 September 2021 | 08:47 WIB
PRESIDENSI G20 INDONESIA

Jokowi: Inklusivitas Jadi Prioritas Presidensi G20 Indonesia

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

Sabtu, 25 September 2021 | 16:00 WIB
RUU KUP

Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah