Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Ekspor CPO Mulai Dilarang Sementara, DJBC Siapkan 4 Langkah Pengawasan

A+
A-
2
A+
A-
2
Ekspor CPO Mulai Dilarang Sementara, DJBC Siapkan 4 Langkah Pengawasan

Pekerja mengumpulkan buah kelapa sawit di salah satu tempat pengepul kelapa sawit di Jalan Mahir Mahar, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (26/4/2022). ANTARA FOTO/Makna Zaezar/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah resmi melarang sementara ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya mulai 28 April 2022.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Ditjen Bea Cukai (DJBC) Nirwala Dwi Heryanto mengatakan institusinya akan turut mengawasi implementasi larangan ekspor sementara tersebut. Menurutnya, pengawasan itu sejalan dengan fungsi DJBC sebagai fasilitator perdagangan sekaligus pelindung masyarakat.

"Prioritas utama dari pemberlakuan kebijakan ini adalah pemenuhan kebutuhan pokok yang terjangkau bagi masyarakat dalam negeri sehingga kami mengimbau kepada para pelaku usaha agar dapat bekerja sama dengan pemerintah dengan mematuhi aturan ini," katanya, Kamis (28/4/2022).

Baca Juga: Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat

Nirwala mengatakan pemerintah melarang sementara ekspor CPO dan produk turunannya untuk mengendalikan harga dan menjamin ketersediaan minyak goreng di pasar dalam negeri. Kebijakan itu tertuang dalam Permendag 22/2022 tentang larangan sementara ekspor CPO, minyak sawit merah (red palm oil/RPO), palm oil mill effluent (POME), serta refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein, dan used cooking oil.

Dia menjelaskan DJBC telah menyiapkan dan menyusun langkah strategis untuk melaksanakan implementasi kebijakan pelarangan ekspor sementara CPO tersebut. Pertama, menetapkan KMK 15/2022 tentang daftar barang yang dilarang untuk diekspor berdasarkan Permendag 22/2022.

Kedua, berkoordinasi dengan Lembaga National Single Window (LNSW) untuk memasukkan daftar barang yang dilarang ekspor dicantumkan ke dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW) sebagai referensi ketentuan larangan ekspor terhadap beberapa komoditas yang telah ditetapkan tersebut.

Baca Juga: Akomodir Korban Robot Trading, Bappebti Tambah Kanal Pengaduan Nasabah

Ketiga, melakukan pengawasan di lapangan, baik di laut maupun di perbatasan lintas negara, dengan berkoordinasi bersama instansi terkait antara lain TNI, Polri, KKP, KPLP, dan Satgas Pangan.

Keempat, melakukan pemetaan, pengawasan, dan analisis terhadap pelabuhan, kapal, pengangkutan antar pulau, modus penyelundupan, serta pola eksportasi barang larangan sebelum dan sesudah 28 April 2022. Hal itu diperlukan sebagai bahan monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan secara berkala untuk antisipasi langkah penindakan lapangan yang diperlukan.

Nirwala kemudian mengimbau para pelaku usaha, khususnya eksportir CPO dan produk turunannya, untuk mematuhi ketentuan yang telah berlaku. Dia berharap kebijakan pelarangan ekspor sementara CPO dan produk turunannya akan berjalan secara lancar sehingga dapat mendorong terciptanya kestabilan harga dan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri.

Baca Juga: Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi atau KTP, Ini Kata Luhut

"Segala pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya. (sap)

Topik : perdagangan, ekspor, CPO, minyak kelapa sawit, Jokowi, Airlangga

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 06 Juni 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bertemu PM Australia, Jokowi Bahas Isu Ekonomi Hingga Perubahan Iklim

Sabtu, 04 Juni 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN BEA CUKAI

Bea Cukai Dorong IKM Memulai Ekspor, Ini Fasilitas yang Disediakan

Sabtu, 04 Juni 2022 | 13:30 WIB
UU CIPTA KERJA

UU Ciptaker Perbaiki Tata Kelola Perdagangan, Begini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 03 Juni 2022 | 17:30 WIB
APBN 2022

Pemerintah Tambah Subsidi, Inflasi Komoditas Energi Melunak

berita pilihan

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Minggu, 26 Juni 2022 | 14:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Minggu, 26 Juni 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA SITUBONDO

KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Hibah yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Juni 2022 | 10:00 WIB
HUNGARIA

Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD