CHINA

Ekonomi Lambat, China Bakal Alokasikan Belanja Perpajakan Lebih Besar

Redaksi DDTCNews | Senin, 28 Februari 2022 | 15:00 WIB
Ekonomi Lambat, China Bakal Alokasikan Belanja Perpajakan Lebih Besar

Ilustrasi.

BEIJING, DDTCNews – Pemerintah China berencana mengalokasikan belanja perpajakan pada 2022 lebih besar dari realisasi tahun lalu senilai CNY1,1 triliun atau setara dengan Rp2.500 triliun

Menteri Keuangan Liu Kun mengatakan belanja perpajakan pada tahun ini diberikan dalam bentuk potongan pajak di tengah upaya untuk meningkatkan laju ekonomi yang tengah melambat.

"Saat ini, ekonomi China menghadapi tekanan baru ke bawah sehingga membutuhkan adanya kekuatan kebijakan fiskal yang tepat," katanya seperti dilansir channelnewsasia.com, dikutip pada Senin (28/2/2022).

Baca Juga:
Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Liu Kun menjelaskan belanja perpajakan yang melonjak pada tahun ini dikarenakan dampak pandemi Covid-19 masih berlanjut. Dia berhadap stimulus fiskal dapat mendongkrak dunia usaha sehingga memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dia juga menambahkan pemerintah pusat akan tetap memprioritaskan transfer ke daerah. Transfer ke daerah pada tahun ini akan difokuskan kepada daerah-daerah yang mengalami kesulitan ekonomi dan daerah tertinggal.

"Tahun ini, pemerintah pusat akan secara signifikan meningkatkan ukuran pembayaran transfer, terutama pembayaran transfer umum yang tetap berpihak pada daerah-daerah yang kesulitan ekonomi dan tertinggal," tuturnya.

Baca Juga:
Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Di sisi lain, lanjut Liu Kun, pemerintah daerah pada tahun ini juga akan menerbitkan obligasi khusus sejumlah CNY484,4 miliar agar tidak tergantung transfer dari pemerintah pusat. Ini juga merupakan respons atas hilangnya momentum pemulihan ekonomi China pada pertengahan tahun lalu.

Terlebih, China saat ini dihadapkan berbagai masalah utang di sektor properti dan tingginya belanja kesehatan. Kondisi tersebut pada akhirnya memukul indeks kepercayaan konsumen

"Kami ingin menyelesaikan masalah ini dengan benar dan mudah-mudahan itu bisa dicapai tahun ini," jelas Liu Kun. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 18:30 WIB KABUPATEN BEKASI

Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara