Fokus
Literasi
Kamis, 30 Juni 2022 | 13:45 WIB
SIR THOMAS STAMFORD RAFFLES
Kamis, 30 Juni 2022 | 10:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 29 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Komunitas
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Selasa, 28 Juni 2022 | 20:01 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Reportase
Perpajakan ID

Efek Virus Corona, Pajak Hotel Bakal Dihapus. Apa Itu Pajak Hotel?

A+
A-
1
A+
A-
1
Efek Virus Corona, Pajak Hotel Bakal Dihapus. Apa Itu Pajak Hotel?

Ilustrasi.

Pemerintah berencana menghapus pajak hotel dan restoran di 10 destinasi wisata utama di Indonesia. Wacana yang akan digulirkan selama enam bulan ini merupakan bagian dari kebijakan untuk mengatasi dampak virus Corona.

Kesepuluh destinasi wisata itu meliputi semua kabupaten yang mengelilingi Danau Toba, Yogyakarta, Malang, Manado, Bali, Mandalika, Labuan Bajo, Bangka Belitung, Batam, dan Bintan.

Pemerintah memberikan stimulus di sektor hotel dan restoran di 10 destinasi wisata lantaran kedua sektor itu merupakan sumber utama pendapatan asli daerah (PAD), sehingga perlu ada stimulus untuk menjaga geliat pariwisata.

Baca Juga: Pasang Alat Perekam Pajak, Pemkot Incar 200 Tempat Usaha

Lantas, apa sebenarnya dimaksud dengan pajak hotel?
MERUJUK pada IBFD International Tax Glossary (2015), pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pembayaran pada akomodasi hotel. Pajak ini juga berkaitan dengan pajak turis yang umumnya dikenakan untuk layanan yang disediakan hotel.

Sementara menurut UU No.28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel seperti fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan, serta jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.

Berdasarkan definisi itu, hotel juga mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah indekos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Pajak hotel ini juga menjadi jatah pemerintah daerah.

Baca Juga: Apa Itu Tax Shifting?

Objek dan Subjek Pajak Hotel
SECARA terperinci, objek pajak hotel adalah pelayanan berbayar yang disediakan oleh hotel, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, seperti fasilitas olahraga dan hiburan.

Namun, tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapan dikenakan pajak. Ada juga sejumlah penginapan yang tidak dikenakan pajak hotel atau bukan merupakan objek pajak hotel.

Penginapan tersebut diantaranya asrama yang disediakan pemerintah, tempat tinggal di pusat Pendidikan, tempat tinggal yang disediakan rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya.

Baca Juga: Wisatawan Ramai Lagi, Setoran Pajak Hotel dan Restoran Merangkak Naik

Kemudian, subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada pihak yang mengusahakan hotel. Sedangkan yang menjadi wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel tersebut.

Dengan kata lain, konsumen merupakan pihak yang sebenarnya menanggung pajak hotel, sementara pemilik hotel bertindak sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak.

Pengenaan pajak hotel berdasarkan pada jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak hotel bisa berbeda di masing-masing daerah tergantung kebijakan pemerintah daerah. Namun, tarif pajak hotel dipatok maksimal 10%. (rig)

Baca Juga: Pariwisata Pulih, Target Setoran Pajak Hotel dan Resto Bakal Dinaikkan

Topik : kamus pajak, pajak hotel, kos-kosan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 22 April 2022 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Penambang Kripto dan Bagaimana Kewajiban Perpajakannya?

Rabu, 20 April 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Alternatif Penyelesaian Sengketa Pajak atau ADR?

Senin, 18 April 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kode Transaksi Faktur Pajak dan Bagaimana Penggunaannya?

berita pilihan

Kamis, 30 Juni 2022 | 14:02 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut PPS Beri Kesempatan Bagi WP Masuk Sistem Secara Sukarela

Kamis, 30 Juni 2022 | 13:45 WIB
SIR THOMAS STAMFORD RAFFLES

'Monopoli Itu Seperti Perbudakan!'

Kamis, 30 Juni 2022 | 13:30 WIB
KP2KP SENDAWAR

Verifikasi Data Calon PKP, Pegawai Pajak Tinjau Lokasi WP Arsitektur

Kamis, 30 Juni 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Implementasi Pajak Warisan dan Tarifnya di Negara-Negara Eropa

Kamis, 30 Juni 2022 | 12:35 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Tok! DPR Resmi Setujui Satu Nama Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak

Kamis, 30 Juni 2022 | 12:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Tawarkan SUN Khusus PPS, Pemerintah Raup Rp659 Miliar dan US$5,8 Juta

Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak Wajib Pajak Ikut PPS, Hamish Daud: Jangan Tunda Lagi

Kamis, 30 Juni 2022 | 11:03 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Putuskan Tambah Server PPS, Antisipasi Lonjakan Jumlah Wajib Pajak

Kamis, 30 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Setoran Pajak dari PPS Tembus Rp54 Triliun, DJP: Sesuai Ekspektasi