TRANSFER PRICING

Efek Pandemi Covid-19, OECD Rilis Panduan Baru Soal Transfer Pricing

Muhamad Wildan | Sabtu, 19 Desember 2020 | 18:12 WIB
Efek Pandemi Covid-19, OECD Rilis Panduan Baru Soal Transfer Pricing

PARIS, DDTCNews - Kondisi ekonomi dan respons kebijakan dari pemerintah di tengah pandemi Covid-19 menciptakan tantangan baru dalam praktik transfer pricing, termasuk penerapan arm's length principle (ALP).

Guna merespons tantangan tersebut, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) menerbitkan panduan baru yang berjudul Guidance on the Transfer Pricing Implications of the COVID-19 Pandemic.

"Panduan ini dapat membantu wajib pajak dalam menyusun laporan keuangan pada periode pelaporan yang terdampak pandemi. Panduan ini juga bermanfaat bagi otoritas pajak untuk mengevaluasi implementasi kebijakan transfer pricing oleh wajib pajak," tulis OECD dalam laporannya, dikutip pada Sabtu (19/12/2020).

Baca Juga:
Ingin Jadi Anggota OECD, Jokowi Bentuk Timnas

Deputy Director Center for Tax Policy and Administration OECD Grace Perez-Navarro mengatakan sesungguhnya sudah banyak otoritas pajak yang menerbitkan panduan transfer pricing tersendiri guna mengatasi tantangan transfer pricing di tengah pandemi.

Namun, mengingat praktik transfer pricing bersifat 2 arah, diperlukan suatu pendekatan yang dapat disepakati oleh seluruh otoritas pajak dari berbagai yurisdiksi guna menciptakan kepastian pajak bagi korporasi multinasional.

Panduan mengenai transfer pricing yang diterbitkan oleh OECD kali ini berfokus pada 4 isu prioritas, yakni comparability analysis, kerugian dan alokasi biaya yang terkait dengan Covid-19, program bantuan dari pemerintah, dan advance pricing agreement (APA).

Baca Juga:
Pilar 1 Tak Kunjung Dilaksanakan, Kanada Bersiap Kenakan Pajak Digital

Dalam aspek comparability analysis, OECD menekankan ketersediaan data pembanding merupakan aspek yang penting dalam penerapan transfer pricing. Pandemi Covid-19 makin menunjukkan betapa minimnya data pembanding yang tersedia.

Oleh karena itu, panduan yang diterbitkan oleh OECD kali ini menawarkan pendekatan pragmatis untuk mengatasi masalah yang timbul akibat minimnya ketersediaan data pembanding.

Terkait dengan kerugian dan alokasi biaya, OECD mencatat banyak bisnis yang mengalami kerugian di tengah pandemi. Oleh karena itu, diperlukan suatu panduan mengenai pengalokasian kerugian dan biaya yang efektif serta mampu meminimalisasi potensi sengketa pajak.

Baca Juga:
Ada Transaksi Afiliasi, SPT Tahunan Wajib Dilampiri Ikhtisar TP Doc

Dalam hal pemberian bantuan dari pemerintah, OECD mencatat bantuan-bantuan dari pemerintah seperti stimulus memiliki berpotensi memengaruhi harga transfer. Pada bagian ini, OECD memberikan panduan mengenai aspek-aspek yang perlu dievaluasi guna menentukan apakah suatu insentif dapat menimbulkan dampak terhadap harga transfer.

Terkait dengan APA, OECD menyatakan APA tetap memainkan peran penting dalam menciptakan kepastian pajak, terutama dalam implementasi transfer pricing di tengah pandemi. Melalui panduan ini, OECD mendorong wajib pajak dan otoritas pajak untuk berkolaborasi guna menciptakan implementasi program APA yang efektif dan mampu merespons tantangan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 24 April 2024 | 09:30 WIB KEANGGOTAAN OECD

Ingin Jadi Anggota OECD, Jokowi Bentuk Timnas

Kamis, 18 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ada Transaksi Afiliasi, SPT Tahunan Wajib Dilampiri Ikhtisar TP Doc

Rabu, 03 April 2024 | 08:00 WIB LITERATUR PAJAK

Hanya 5 Hari! Diskon 40% untuk Buku Pajak dan Langganan Premium

BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 09:30 WIB KEANGGOTAAN OECD

Ingin Jadi Anggota OECD, Jokowi Bentuk Timnas

Rabu, 24 April 2024 | 09:03 WIB KURS PAJAK 24 APRIL 2024 - 30 APRIL 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah Terhadap Mayoritas Negara Mitra

Rabu, 24 April 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Sedang Uji Coba, Ini Manfaat Modul Vehicle Declaration dalam CEISA 4.0

Rabu, 24 April 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

DJP Bakal Tunjuk Wajib Pajak, Uji Coba Kesiapan Coretax System

Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selasa, 23 April 2024 | 17:15 WIB REFORMASI PAJAK

Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

Selasa, 23 April 2024 | 16:55 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Penyelesaian BKC yang Dirampas, Dikuasai, dan Jadi Milik Negara