TINGKAT KEMISKINAN

Efek Covid-19, Jumlah Penduduk Miskin Baru Bisa Capai 5 Juta Orang

Muhamad Wildan | Jumat, 21 Agustus 2020 | 09:42 WIB
Efek Covid-19, Jumlah Penduduk Miskin Baru Bisa Capai 5 Juta Orang

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu. 

JAKARTA, DDTCNews – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mengestimasi jumlah penduduk miskin baru pada 2020 bisa mencapai 3 juta hingga 5 juta orang akibat pandemi Covid-19.

Stimulus dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) senilai Rp203,9 triliun hanya sebagai bantalan sementara. Stimulus itu belum tentu menyelamatkan masyarakat rentan dari kemiskinan. Namun, pemerintah mengupayakan agar penambahan jumlah penduduk miskin tidak terlalu banyak.

“Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus targeted sehingga jangan sampai orang miskin ini bertambah terlalu banyak pada 2020,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu dalam konferensi video, dikutip pada Jumat (21/8/2020).

Baca Juga:
Rawan Disalahgunakan Turis, Jepang Pakai Sistem Cashless Tax Refund

Penduduk yang jatuh miskin pada 2020 juga tidak bisa dijamin bisa keluar dari kemiskinan pada 2021 sepanjang perekonomian belum pulih. Bagaimanapun, yang mampu menyelamatkan penduduk miskin adalah pemulihan ekonomi, bukan stimulus perlindungan sosial.

“Apakah tahun depan akan keluar dari kemiskinan? Ya tergantung. Apakah dia dapat pekerjaan tahun depan? Apakah bansos yang diberikan sudah cukup tahun depan? Kalau tidak, ya mereka akan tetap miskin,” ujar Febrio.

Berdasarkan proyeksi peneliti dari SMERU Research Institute dalam jurnal Bulletin of Indonesian Economic Studies yang diterbitkan oleh Australia National University (ANU), persentase penduduk miskin Indonesia diprediksi meningkat hingga menjadi 16,6% dari total populasi atau sebanyak 44,5 juta orang.

Baca Juga:
Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Dengan demikian, tingkat kemiskinan Indonesia yang sudah berangsur-angsur turun dalam beberapa tahun terakhir bakal berbalik arah. Ada risiko tingkat kemiskinan kembali ke level seperti yang terjadi pada 2004 sebesar 16,7%.

Seperti diketahui, jumlah orang miskin di Indonesia sudah meningkat dari 24,79 juta pada September 2019 menjadi 26,42 juta pada Maret 2020 akibat dampak awal dari pandemi Covid-19. Tingkat kemiskinan meningkat dari 9,22% menjadi 9,78% pada 2020, sedikit di bawah tingkat kemiskinan pada Maret 2018 yang mencapai 9,82% dengan jumlah orang miskin sebanyak 25,95 juta. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 25 April 2024 | 10:00 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Tak Setor PPN Rp605 Juta, Direktur CV Diserahkan ke Kejaksaan

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 10:00 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Tak Setor PPN Rp605 Juta, Direktur CV Diserahkan ke Kejaksaan

Kamis, 25 April 2024 | 09:30 WIB PROVINSI BENGKULU

Penuhi Amanat UU HKPD, Pemprov Bengkulu Atur Ulang Tarif Pajak Daerah

Kamis, 25 April 2024 | 09:12 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Naikkan Tax Ratio 2025, Kadin Harap Ekstensifikasi Pajak Digencarkan

Kamis, 25 April 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

WP Grup Bakal Digabung dalam 1 KPP, Ini Kata Dirjen Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak