Review
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Fokus
Literasi
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 13:37 WIB
TIPS PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 12:09 WIB
ALI SADIKIN:
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Komunitas
Rabu, 12 Agustus 2020 | 10:42 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Reportase

Efek Corona, Angka Rasio Gini Indonesia Naik Jadi 0,381

A+
A-
0
A+
A-
0
Efek Corona, Angka Rasio Gini Indonesia Naik Jadi 0,381

Kepala BPS Suhariyanto. (foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews—Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk atau rasio gini (gini ratio) di Indonesia pada Maret 2020 mencapai 0,381 atau melebar ketimbang rasio gini September 2019 sebesar 0,380.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan tingkat ketimpangan pengeluaran sebenarnya membaik bila dibandingkan dengan rasio gini Maret 2019 sebesar 0,382. Meski begitu, realisasi rasio gini Maret 2020 tetap perlu menjadi perhatian.

"Selama periode Maret 2015 hingga Maret 2019 telah terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Indonesia. Namun, gini ratio naik lagi pada Maret 2020," katanya melalui konferensi video, Rabu (15/7/2020).

Baca Juga: Ini Sebab Sri Mulyani Ingin LPDP Lebih Banyak Biayai Pendidikan Dokter

Untuk diketahui, angka koefisien rasio gini berkisar 0 hingga 1. Koefisien 0 menandakan tingkat pengeluaran merata sempurna, sedangkan koefisien I menunjukkan ketimpangan yang sempurna.

Suhariyanto menambahkan rasio gini di daerah perkotaan pada Maret 2020 tercatat 0,393. Angka rasio itu itu meningkat ketimbang rasio gini September 2019 sebesar 0,391 dan Maret 2019 sebesar 0,392.

Rasio gini pada daerah pedesaan juga melebar menjadi 0,317 pada Maret 2020 dibandingkan dengan September 2019 sebesar 0,315. Meski begitu, nilai rasio gini tersebut tidak berubah bila disbandingkan dengan Maret 2019 sebesar 0,317.

Baca Juga: Setoran Pajak dari Pariwisata Rebound, Ekonomi Dianggap Mulai Pulih

Berdasarkan provinsi, rasio gini tertinggi Maret 2020 berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebesar 0,434. Sementara itu, rasio gini terendah tercatat di Provinsi Bangka Belitung sebesar 0,262.

BPS juga mencatat setidaknya terdapat delapan provinsi dengan angka rasio gini lebih tinggi ketimbang rasio gini nasional di antaranya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0,434.

Kemudian, Gorontalo sebesar 0,408, Jawa Barat 0,403, dan DKI Jakarta 0,399. Selain itu, ada Papua dengan rasio gini sebesar 0,392, Sulawesi Tenggara 0,389, Sulawesi Selatan 0,389, dan Papua Barat sebesar 0,382. (rig)

Baca Juga: Perlukah Industri Tambang Dapat Insentif? Ini Kata Pemerhati Pajak

Topik : rasio gini, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, BPS, nasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 11 Agustus 2020 | 06:00 WIB
INGGRIS
Senin, 10 Agustus 2020 | 19:03 WIB
BANTUAN SOSIAL
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:23 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:12 WIB
EFEK VIRUS CORONA
berita pilihan
Rabu, 12 Agustus 2020 | 22:40 WIB
PELAYANAN PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:10 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:51 WIB
RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:34 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:18 WIB
BANTUAN SOSIAL
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:11 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH