Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

e-Faktur Diunggah dan Disetujui Paling Lambat Tanggal 15, Ini Kata DJP

A+
A-
30
A+
A-
30
e-Faktur Diunggah dan Disetujui Paling Lambat Tanggal 15, Ini Kata DJP

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyebut ketentuan batas waktu unggah atau upload faktur pajak elektronik atau e-faktur pada tanggal 15 adalah untuk memberikan kepastian hukum atas penerbitan faktur pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan dengan batas waktu tersebut dapat diketahui faktur pajak elektronik dari wajib pajak tersebut diterbitkan dengan tepat waktu atau terlambat.

"DJP mengatur tanggal 15 sebagai tanggal maksimal untuk melakukan upload faktur pajak untuk memberikan kepastian hukum atas penerbitan faktur pajak, apakah faktur pajak yang diterbitkan itu tepat waktu atau terlambat," katanya, Senin (11/4/2022).

Baca Juga: Kebut Pemulihan, Thailand Bebaskan Lagi Pajak Hotel Sampai Juni 2024

Batas waktu unggah e-faktur pada tanggal 15 tercantum dalam Pasal 18 Peraturan Dirjen Pajak No. PER-03/PJ/2022. Pada ayat (1) tertulis, e-faktur harus diunggah dan disetujui DJP paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-faktur.

Persetujuan DJP diberikan bila NSFP yang digunakan untuk penomoran e-faktur merupakan NSFP yang diberikan DJP dan diunggah sesuai jangka waktu yang ditentukan. Bila e-faktur tidak disetujui DJP, e-faktur yang diunggah tersebut bukan merupakan faktur pajak.

Contoh kasus mengenai batas waktu pengunggahan dan persetujuan e-faktur telah tercantum dalam Lampiran huruf A angka 3 PER-03/PJ/2022. Contoh, PT H melakukan penyerahan BKP dan membuat e-faktur pada 11 April 2022 dan baru diunggah pada 14 Mei 2022.

Baca Juga: Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Sesuai dengan PER-03/PJ/2022, e-faktur tersebut bisa mendapatkan persetujuan dari DJP karena batas waktu pengunggahan adalah tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-faktur, yaitu 15 Mei 2022.

Contoh lainnya, PT H menyerahkan BKP dan membuat e-faktur pada 18 April 2022. Namun, e-faktur baru diunggah pada 16 Mei 2022. Alhasil, e-faktur pada contoh ini tidak mendapatkan persetujuan dari DJP karena diunggah setelah 15 Mei 2022.

Untuk diketahui, PER-03/PJ/2022 diterbitkan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18/2021 sekaligus menyederhanakan ketentuan faktur pajak yang selama ini tersebar dalam banyak peraturan.

Baca Juga: DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

PER-03/PJ/2022 berlaku per 1 April 2022 dan mencabut beberapa peraturan dan keputusan dirjen pajak secara sekaligus. Produk hukum yang dicabut antara lain PER-58/PJ/2010, PER-24/PJ/2012 s.t.d.t.d PER-04/PJ/2020, PER-16/PJ/2014 s.t.d.t.d PER-10/PJ/2020, KEP-754/PJ/2001. (rig)

Topik : PER-03/PJ/2022, e-faktur, faktur pajak, ditjen pajak, DJP, PPN, PMK 18/2021, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 06 Juli 2022 | 08:35 WIB
BERITA PERPAJAKAN HARI INI

Tambah Barang Kena Cukai Baru? DJBC Sebut Prosesnya Lebih Sederhana

Rabu, 06 Juli 2022 | 07:00 WIB
ANALISIS PAJAK

Urgensi Adanya Sistem Manajemen Kepatuhan Pajak

Selasa, 05 Juli 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Jelang Iduladha, DJBC Perketat Pengawasan Impor Binatang Hidup

Selasa, 05 Juli 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! PPh Final yang Dibayar dalam PPS Bukan Biaya Pengurang Pajak

berita pilihan

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Gudang Berikat?

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:00 WIB
KP2KP REMBANG

Door to Door Lagi, Petugas Pajak Incar Pelaku UMKM Cek Pelaporan SPT

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:30 WIB
KOREA SELATAN

Inflasi Tertinggi Sejak 1998, Korea Siap-Siap Naikkan Suku Bunga

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:00 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Penggunaan Teknologi dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak di Dunia

Rabu, 06 Juli 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Ajak UMKM Naik Kelas, Penyuluh DJP Singgung Omzet Tak Kena Pajak

Rabu, 06 Juli 2022 | 14:43 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Juni 2022, Pemerintah Kumpulkan Rp7,1 Triliun dari PPN PMSE