Review
Selasa, 20 April 2021 | 09:49 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 11:54 WIB
ANALISIS PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 09:24 WIB
TAJUK PAJAK
Minggu, 18 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP PAPUA DAN MALUKU ARRIDEL MINDRA:
Fokus
Data & Alat
Kamis, 15 April 2021 | 15:25 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 14 April 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 14 APRIL - 20 APRIL 2021
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Reportase
Perpajakan.id

Duh, Serapan Anggaran 346 Daerah Masih di Bawah 75%

A+
A-
3
A+
A-
3
Duh, Serapan Anggaran 346 Daerah Masih di Bawah 75%

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian. (foto: Kemendagri)

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Dalam Negeri mencatat realisasi anggaran hingga 15 Desember 2020 pada 346 daerah masih di bawah 75%.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian meminta pemda, khususnya oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), untuk segera melakukan percepatan sebelum akhir tahun karena penyerapan anggaran juga bisa berdampak pada pemulihan ekonomi daerah.

"Alokasi anggaran dan realisasi terhadap belanja barang, jasa, modal dan bantuan sosial ini yang dinilai memberikan efek stimulus," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12/2020).

Baca Juga: Ekspor Membaik, Sri Mulyani Sebut Ekonomi Telah Bangkit

Ardian mengatakan realisasi belanja barang dan jasa di provinsi tercatat 70,49%, sedangkan belanja modal hanya 50,84%. Serapan anggaran yang paling rendah terjadi di Kabupaten Mamberamo Raya, yakni sebesar 44,62%, di tengah pendapatan daerah yang sudah 82,09%.

Realisasi serapan yang anggaran rendah juga terjadi pada Kota Sorong, Mappi, Pangandaran, Karo, Tapanuli Utara, Aceh Timur, Supiori, Nagekeo, Konawe, Jayapura, Kepulauan Yapen, Nias Selatan, Puncak Jaya, Nabire, Berau, Mahakam Ulu, dan seterusnya.

Ardian menilai salah satu faktor yang membuat realisasi APBD rendah adalah belum ada pengesahan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pasalnya, dana BOS ditransfer langsung dari rekening kas umum negara (RKUN) ke sekolah, tetapi tetap memerlukan pengakuan pengesahan dari provinsi.

Baca Juga: Pakai Sistem Ini, Prosedur Mutasi ASN Pemda Disederhanakan

Dengan data tersebut, dia meminta kepala daerah untuk segera memerintah para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan pengecekan realisasi APBD. Menurutnya, SKPD perlu segera menyusun pengajuan tagihan kepada pihak ketiga, sedangkan bendahara umum daerah melakukan pencatatan dan pengesahan dana BOS yang berada di masing-masing sekolah.

"Perlu ada rekonsiliasi data antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Itu gambaran untuk pemerintah provinsi," ujarnya.

Selain itu, Ardian mengingatkan agar pemda memperhitungkan sisa waktu yang ada, terutama waktu-waktu yang terpotong lantaran cuti bersama. Misalnya, Provinsi Papua yang biasanya sudah melakukan cuti bersama pada 18 Desember. Dengan demikian, perlu menyusun langkah-langkah strategis agar proses realisasi pada tahun anggaran 2020 bisa lebih optimal. (kaw)

Baca Juga: Pemerintah Jamin Tak Ada Kenaikan Tarif dan Jenis Pajak Baru

Topik : pemerintah daerah, Kemendagri, pemulihan ekonomi
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 23 Maret 2021 | 15:15 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL
Senin, 22 Maret 2021 | 18:34 WIB
PEMERINTAH DAERAH
Senin, 22 Maret 2021 | 15:45 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Senin, 22 Maret 2021 | 13:45 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
berita pilihan
Selasa, 20 April 2021 | 16:52 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Selasa, 20 April 2021 | 16:17 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 16:01 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Selasa, 20 April 2021 | 15:30 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Selasa, 20 April 2021 | 15:03 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 20 April 2021 | 14:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 14:36 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 14:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL