Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Duh, Sengketa Pajak Menumpuk

2
2

Ilustrasi. (foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews – Jumlah berkas sengketa yang masuk ke Pengadilan Pajak pada tahun lalu mengalami peningkatan. Hal ini menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Senin (11/2/2019).

Berdasarkan data Pengadilan Pajak, total sengketa pajak baik dengan Ditjen Pajak (DJP), Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), maupun Pemda (pajak daerah) pada 2018 tercatat sebanyak 11.436 kasus. Dari jumlah tersebut, sengketa yang menyangkut DJP tercatat paling banyak yakni 7.813 kasus. Sisanya, DJBC sebanyak 3.574 dan pemda 49 sengketa.

Adapun sengketa yang menyangkut DJP itu tercatat naik 40,6% dibandingkan posisi pada 2017 sebanyak 5.553 kasus. Jumlah tersebut sekaligus mencatatkan posisi tertinggi sejak 2013. Padahal, untuk sengketa yang melibatkan DJBC justru mengalami penurunan.

Baca Juga: ‘Rencana Peningkatan Kepatuhan WP Tahun Ini Berbeda’

Kenaikan sengketa ini tidak dibarengi dengan peningkatan kecepatan penyelesaian oleh Pengadilan Pajak. Tahun lalu, Pengadilan Pajak hanya dapat menyelesaikan sekitar 9.963 kasus. Ini menurun dibandingkan posisi 2016 dan 2017 yang masing-masing tercatat sebanyak 12.853 dan 11.231 sengketa.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan jumlah sengketa pada 2018 memang cukup tinggi, tapi jumlah itu tidak jauh berbeda dengan pengajuan pada 2017. Menurutnya, ada efek tax amnesty sehingga wajib pajak (WP) mencabut keberatan dan banding.

Selain itu, beberapa media juga masih menyoroti topik pemajakan transaksi e-commerce. Sesuai rencana, Peraturan Menteri Keuangan No.210/PMK.010/2018 akan mulai diterapkan pada 1 April 2019. Namun, hingga saat ini, regulasi turunan berupa peraturan ditjen pajak (Perdirjen) belum rampung.

Baca Juga: Porsi Setoran WP Kakap Cukup Besar, Berisikokah?

Beberapa media nasional juga memberikan bahasan mengenai target kepatuhan formal WP pada tahun ini. DJP menargetkan jumlah WP yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pada tahun ini akan berada di level 80%.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Efek Tax Amnesty

Hestu Yoga Saksama mengatakan adanya tax amnesty yang mengharuskan WP mencabut berkas sengketa sebagai syarat keikutsertaan telah membuat jumlah pengajuan keberatan dan banding terlihat menurun. Hal ini, menurut dia, membuat jumlah sengketa pada 2018 terlihat naik signifikan.

Baca Juga: Reformasi Pajak Diklaim Ringankan Beban Masyarakat

“Sebenarnya itu bukan berarti kenaikan yang signifikan pada 2018 bila dibandingkan 2017. Kalau WP itu tax amnesty, WP membayar pokok pajak di SKP-nya dan dihapus sanksinya. Jadi, sengketanya selesai dengan sendirinya atau tidak ditunda,” jelas Yoga.

  • Sengketa Cenderung Meningkat

Partner Fiscal Research DDTC B. Bawono Kristiaji berpendapat adanya berbagai perubahan regulasi dan implementasi aturan anti penghindaran pajak, peningkatan kebutuhan penerimaan pajak, serta perbaikan pajak daerah menjadi beberapa faktor yang membuat kecenderungan kenaikan sengketa muncul.

“Jadi ada proyeksi bahwa sengketa pajak bukan semakin turun, tapi justru semakin meningkat. Ini juga tercermin dari berkas sengketa tahun lalu,” katanya.

Baca Juga: DJP Imbau Korporasi Agar Segera Terbitkan Bukti Potong PPh 21
  • Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Pajak

Kondisi yang terjadi pada sengketa pajak ini berpengaruh pada kepastian pajak di Tanah Air. OECD dan IMF pada 2017, sambung Bawono, telah menegaskan bahwa salah satu elemen untuk menjamin kepastian adalah pencegahan dan penyelesaian sengketa pajak.

OIeh karena itu, pemerintah perlu fokus membenahi aspek itu dengan mendesain ketentuan pajak yang tidak multiinterpretasi, ketersediaan alternative dispute resolution, hingga implementasi paradigma cooperative compliance yang berorientasi pada pencegahan sengketa pajak sejak dini.

  • Perdirjen Pemajakan E-Commerce Masih Digodok

Hestu Yoga Saksama mengatakan Perdirjen yang menjadi turunan regulasi terkait pemajakan e-commerce masih digodok. DJP, sambungnya, masih berdiskusi dengan pengelola platform marketplace terkait aturan tersebut. Dia hanya menegaskan tidak ada kewajiban NPWP bagi pelapak yang ingin masuk ke platform marketplace.  

Baca Juga: Tidak Wajib Sertakan LS, Ekspor CPO Kena Pemeriksaan Fisik Bea Cukai

“Mudah-mudahan sebelum April 2019 Perdirjennya selesai,” kata Yoga.

  • Optimis Kepatuhan Formal WP Naik

Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan DJP Yon Arsal optimistis akan adanya kenaikan kepatuhan formal WP pada tahun ini. Hal ini, sambungnya, didukung oleh lonjakan jumlah WP baru. DJP akan terus mendorong penyampaian SPT melalui e-filing dan pelaksanaan lebih awal.

  • Jawa Masih Mendominasi

Dengan pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 5,17%, kontribusi regional Jawa masih mendominasi hingga 58,48%. Dengan demikian, pemerataan ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung investasi lainnya di luar Jawa menjadi aspek yang harus terus dijalankan. (kaw)

Baca Juga: Agar Tidak Gaduh, Pemeriksaan Pajak Harus Diikuti Langkah Ini

Adapun sengketa yang menyangkut DJP itu tercatat naik 40,6% dibandingkan posisi pada 2017 sebanyak 5.553 kasus. Jumlah tersebut sekaligus mencatatkan posisi tertinggi sejak 2013. Padahal, untuk sengketa yang melibatkan DJBC justru mengalami penurunan.

Baca Juga: ‘Rencana Peningkatan Kepatuhan WP Tahun Ini Berbeda’

Kenaikan sengketa ini tidak dibarengi dengan peningkatan kecepatan penyelesaian oleh Pengadilan Pajak. Tahun lalu, Pengadilan Pajak hanya dapat menyelesaikan sekitar 9.963 kasus. Ini menurun dibandingkan posisi 2016 dan 2017 yang masing-masing tercatat sebanyak 12.853 dan 11.231 sengketa.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan jumlah sengketa pada 2018 memang cukup tinggi, tapi jumlah itu tidak jauh berbeda dengan pengajuan pada 2017. Menurutnya, ada efek tax amnesty sehingga wajib pajak (WP) mencabut keberatan dan banding.

Selain itu, beberapa media juga masih menyoroti topik pemajakan transaksi e-commerce. Sesuai rencana, Peraturan Menteri Keuangan No.210/PMK.010/2018 akan mulai diterapkan pada 1 April 2019. Namun, hingga saat ini, regulasi turunan berupa peraturan ditjen pajak (Perdirjen) belum rampung.

Baca Juga: Porsi Setoran WP Kakap Cukup Besar, Berisikokah?

Beberapa media nasional juga memberikan bahasan mengenai target kepatuhan formal WP pada tahun ini. DJP menargetkan jumlah WP yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pada tahun ini akan berada di level 80%.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Efek Tax Amnesty

Hestu Yoga Saksama mengatakan adanya tax amnesty yang mengharuskan WP mencabut berkas sengketa sebagai syarat keikutsertaan telah membuat jumlah pengajuan keberatan dan banding terlihat menurun. Hal ini, menurut dia, membuat jumlah sengketa pada 2018 terlihat naik signifikan.

Baca Juga: Reformasi Pajak Diklaim Ringankan Beban Masyarakat

“Sebenarnya itu bukan berarti kenaikan yang signifikan pada 2018 bila dibandingkan 2017. Kalau WP itu tax amnesty, WP membayar pokok pajak di SKP-nya dan dihapus sanksinya. Jadi, sengketanya selesai dengan sendirinya atau tidak ditunda,” jelas Yoga.

  • Sengketa Cenderung Meningkat

Partner Fiscal Research DDTC B. Bawono Kristiaji berpendapat adanya berbagai perubahan regulasi dan implementasi aturan anti penghindaran pajak, peningkatan kebutuhan penerimaan pajak, serta perbaikan pajak daerah menjadi beberapa faktor yang membuat kecenderungan kenaikan sengketa muncul.

“Jadi ada proyeksi bahwa sengketa pajak bukan semakin turun, tapi justru semakin meningkat. Ini juga tercermin dari berkas sengketa tahun lalu,” katanya.

Baca Juga: DJP Imbau Korporasi Agar Segera Terbitkan Bukti Potong PPh 21
  • Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Pajak

Kondisi yang terjadi pada sengketa pajak ini berpengaruh pada kepastian pajak di Tanah Air. OECD dan IMF pada 2017, sambung Bawono, telah menegaskan bahwa salah satu elemen untuk menjamin kepastian adalah pencegahan dan penyelesaian sengketa pajak.

OIeh karena itu, pemerintah perlu fokus membenahi aspek itu dengan mendesain ketentuan pajak yang tidak multiinterpretasi, ketersediaan alternative dispute resolution, hingga implementasi paradigma cooperative compliance yang berorientasi pada pencegahan sengketa pajak sejak dini.

  • Perdirjen Pemajakan E-Commerce Masih Digodok

Hestu Yoga Saksama mengatakan Perdirjen yang menjadi turunan regulasi terkait pemajakan e-commerce masih digodok. DJP, sambungnya, masih berdiskusi dengan pengelola platform marketplace terkait aturan tersebut. Dia hanya menegaskan tidak ada kewajiban NPWP bagi pelapak yang ingin masuk ke platform marketplace.  

Baca Juga: Tidak Wajib Sertakan LS, Ekspor CPO Kena Pemeriksaan Fisik Bea Cukai

“Mudah-mudahan sebelum April 2019 Perdirjennya selesai,” kata Yoga.

  • Optimis Kepatuhan Formal WP Naik

Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan DJP Yon Arsal optimistis akan adanya kenaikan kepatuhan formal WP pada tahun ini. Hal ini, sambungnya, didukung oleh lonjakan jumlah WP baru. DJP akan terus mendorong penyampaian SPT melalui e-filing dan pelaksanaan lebih awal.

  • Jawa Masih Mendominasi

Dengan pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 5,17%, kontribusi regional Jawa masih mendominasi hingga 58,48%. Dengan demikian, pemerataan ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung investasi lainnya di luar Jawa menjadi aspek yang harus terus dijalankan. (kaw)

Baca Juga: Agar Tidak Gaduh, Pemeriksaan Pajak Harus Diikuti Langkah Ini
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, sengketa pajak, pengadilan pajak, pemeriksaan
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK