KINERJA INVESTASI

Duh, Realisasi Investasi 2018 Melambat, Target Tidak Tercapai

Redaksi DDTCNews | Rabu, 30 Januari 2019 | 13:42 WIB
Duh, Realisasi Investasi 2018 Melambat, Target Tidak Tercapai

Suasana konferensi pers di Kantor BKPM, Rabu (30/1/2019). 

JAKARTA, DDTCNews – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi ke Tanah Air pada tahun lalu melambat dengan pertumbuhan hanya 4,1%. Realisasi pada 2018 juga tercatat tidak mencapai target yang ditetapkan.

Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan selama tahun 2018 realisasi investasi mencapai Rp721,3 triliun, tumbuh 4,1% dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya Rp692,8 triliun. Selain itu, pertumbuhan tersebut juga tercatat melambat dibandingkan pertumbuhan pada 2017 sebesar 13,1%.

“Tahun fiskal 2018, kami tidak bisa mencapai target karena realisasi investasi hingga akhir tahun lalu mencapai Rp721,3 triliun itu baru 94,3% dari target,” katanya dalam konferensi pers di Kantor BKPM, Rabu (30/1/2019).

Baca Juga:
Peta Aksesi Keanggotaan OECD Terbit, Pemerintah RI Siap Lakukan Ini

Lebih lanjut, Mantan Menteri Perdagangan itu menjabarkan realisasi investasi dari dalam negeri menjadi penopang kegiatan investasi di 2018. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tercatat mencapai Rp328,6 triliun atau meningkat 25,3% dibandingkan realisasi pada 2017 senilai Rp262,3 triliun.

Sementara itu, penanaman modal asing (PMA) mengalami kontraksi pada 2018. Data BKPM mencatat realisasi PMA sepanjang tahun lalu senilai Rp392,7 triliun. Capian ini mencatatkan penurunan 8,8% dibandingkan realisasi pada 2017 yang mampu mencapai Rp430,5 triliun.

Thomas menyatakan terdapat sejumlah hambatan untuk memacu penanaman modal pada tahun lalu. Faktor domestik dan eksternal memainkan peran penting dalam perlambatan pertumbuhan investasi secara keseluruhan.

Baca Juga:
Kemendagri Beri Hak Akses Data NIK untuk Keperluan Perizinan di OSS

Dari sisi domestik, dia menyebut transisi perizinan melalui Online Single Submission (OSS) sedikit menghambat realisasi investasi. Dari sisi eksternal, ada dinamika perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Selain itu,

Selain itu, pergerakan modal tahun lalu juga dipengaruhi oleh kebijakan moneter dan fiskal Amerika Serikat. Apalagi, kenaikan suku bunga The Fed juga memberikan sentimen negatif untuk kegiatan investasi di negara emerging marketseperti Indonesia.

“Kurangnya eksekusi implementasi kebijakan pada tahun lalu berimbas kepada perlambatan investasi. Selain itu ada juga hambatan terkait transisi OSS sedikit banyak pengaruhi tren perlambatan investasi,” jelas Thomas. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 28 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Peta Aksesi Keanggotaan OECD Terbit, Pemerintah RI Siap Lakukan Ini

Sabtu, 27 April 2024 | 13:30 WIB ONLINE SINGLE SUBMISSION

Kemendagri Beri Hak Akses Data NIK untuk Keperluan Perizinan di OSS

Selasa, 23 April 2024 | 14:30 WIB THAILAND

Thailand Siapkan RUU untuk Adopsi Pajak Minimum Global

Senin, 22 April 2024 | 14:05 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia Naikkan Peringkat Kredit

BERITA PILIHAN
Minggu, 28 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ditjen Imigrasi Luncurkan Bridging Visa bagi WNA, Apa Fungsinya?

Minggu, 28 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Peta Aksesi Keanggotaan OECD Terbit, Pemerintah RI Siap Lakukan Ini

Minggu, 28 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Tak Sepakat dengan Tagihan Bea Masuk, Importir Bisa Ajukan Keberatan

Minggu, 28 April 2024 | 13:30 WIB PERPRES 56/2024

Perpres Resmi Direvisi, Indonesia Bisa Beri Bantuan Penagihan Pajak

Minggu, 28 April 2024 | 13:00 WIB PENERIMAAN NEGARA

Didorong Dividen BUMN, Setoran PNBP Tumbuh 10 Persen pada Kuartal I

Minggu, 28 April 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Ada UU DKJ, Tarif Pajak Hiburan Malam di Jakarta Bisa 25-75 Persen

Minggu, 28 April 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Bukti Potong 1721-A1 Tak Berlaku untuk Pegawai Tidak Tetap

Minggu, 28 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Cakupan Penghasilan Pegawai Tetap yang Dipotong PPh Pasal 21

Minggu, 28 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

KEM-PPKF 2025 Sedang Disusun, Begini Catatan DPR untuk Pemerintah