Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA
Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Dua Ketentuan Baru di UU HPP Jadi Keseriusan Pemerintah Dukung UMKM

A+
A-
6
A+
A-
6
Dua Ketentuan Baru di UU HPP Jadi Keseriusan Pemerintah Dukung UMKM

Expert Consultant DDTC Khisi Armaya Dhora dalam webinar yang digelar Institut STIAMI, Sabtu (27/11/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) nyatanya masih menjadi topik menarik yang banyak diulas. Tak luput di antaranya, bagaimana implementasi UU HPP nanti berimplikasi terhadap sektor UMKM.

Beleid yang belum lama diundangkan ini pun menjadi wadah komitmen pemerintah dalam mendukung keberlangsungan sektor yang menyerap lebih dari 90% tenaga kerja ini, khususnya di tengah pandemi Covid-19.

Expert Consultant DDTC Khisi Armaya Dhora mengungkapkan ada 2 kebijakan dalam UU HPP yang mewakili bentuk dukungan pemerintah kepada pelaku UMKM. Pertama, pembebasan PPh bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta. Kedua, perlakuan PPN final bagi PKP UMKM.

Baca Juga: Ada Soal Insentif Pajak, Jokowi Rilis Perpres Pengembangan Wirausaha

“Ini isu yang masih baru sekali. Dari sini dapat dilihat adanya langkah-langkah pemerintah untuk mendukung UMKM dalam UU HPP,” ujar Khisi, dikutip Sabtu (27/11/2021).

Dalam webinar yang diselenggarakan oleh Program Vokasi Institut STIAMI tersebut, Khisi menyinggung penggunaan rezim presumptive tax pada UMKM. Rezim ini diberikan untuk UMKM sebagai langkah persiapan agar nantinya UMKM dapat bertransisi menuju rezim umum perpajakan.

Untuk langkah selanjutnya, Khisi mengingatkan akan hal yang perlu diantisipasi dan menjadi tantangan bagi UMKM dalam bertransisi menuju rezim pajak secara umum.

Baca Juga: Data 23 Januari 2022: Sudah 6.867 Wajib Pajak Ikut PPS

"Isu yang paling utama adalah terkait penyusunan laporan keuangan. Saat ini, pemerintah pun telah memberikan solusi seperti adanya SAK EMKM hingga business development strategy yang diluncurkan oleh DJP," tambahnya.

Pada webinar yang bertajuk 'Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing UMKM melalui Standardisasi dan Ekosistem Pasar Digital (PaDi) Pasca UU Cipta Kerja' tersebut Khisi menyebutkan adanya tantangan dalam proses transisi UMKM. Tantangan terkait dengan sosialisasi dan masih dibutuhkannya perlakuan pajak khusus bagi UMKM.

Jika melihat pada tren global, pemberian insentif pajak yang dilakukan Indonesia sudah sejalan dengan apa yang dilakukan negara lain. Adapun tren global tersebut terkait dengan pemberian insentif di bidang PPh, PPN, hingga simplifikasi administrasi.

Baca Juga: Unduh di Sini! Susunan Dalam Satu Naskah Ketentuan PPS Dirilis

"Pemberian fasilitas ini memang harus didesain secara khusus untuk UMKM. Namun, seluruh fasilitas ini bergantung pada beberapa hal. Salah satunya bergantung pada bagaimana pelaku UMKM menyikapi adanya pemberian fasilitas pajak yang diberikan," ujar Khisi.

Khisi menambahkan pada periode pandemi ini terdapat 3 posisi kebijakan perpajakan yang diusung pemerintah. Pertama, sistem pajak sebagai saluran solidaritas. Pandemi menunjukkan adanya komitmen pemerintah dan berbagai pihak untuk turut bahu-membahu menanggulangi efek pandemi dengan instrumen pajak.

Kedua, insentif pajak sebagai pelindung basis pajak. Perlu diingat kembali bahwa insentif pajak hadir bukan untuk menggerus penerimaan pajak. Namun, tujuannya untuk melindungi basis pajak secara permanen.

Baca Juga: Insentif Pajak untuk 4 Sektor Usaha Ini Diperpanjang Hingga 2023

Ketiga, adanya hubungan take and give. Selama pandemi ini dapat dilihat adanya hubungan timbal balik antara negara dengan rakyatnya terkait dengan kontrak fiskal. Negara telah memberikan banyak kemudahan selama pandemi. Oleh karena itu sudah seharusnya wajib pajak meningkatkan kepatuhan pajaknya.

Dalam webinar tersebut juga menghadirkan beberapa narasumber lainnya. Diantaranya Dirjen Pendidikan Vokasi Wikan Sakarinto, Wakil Rektor II Institut STIAMI Daryanto Hesti Wibowo, serta dosen sekaligus millennial influencer dan pengusaha Sherly Annavita Rahmi. (sap)

Baca Juga: Data PPS 22 Januari 2022: Jumlah Pajak Penghasilan Tembus Rp570 Miliar
Topik : UU HPP, RUU KUP, UMKM, omzet UMKM, PTKP, CV, PPh final, insentif pajak, Khisi Armaya, DDTC

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:35 WIB
UU HPP

Dirjen Pajak Sebut Pengesahan UU HPP Tak Sulut Konfrontasi

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Lapor SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Badan PP 23/2018

Jum'at, 21 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Bebas Risiko! Wamenkeu Ajak Peserta PPS Tempatkan Harta di SBN

Jum'at, 21 Januari 2022 | 14:12 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Sebab Insentif Pajak Rumah Dilanjutkan Meski Kurang Dimanfaatkan

berita pilihan

Senin, 24 Januari 2022 | 11:00 WIB
PERPRES 2/2022

Ada Soal Insentif Pajak, Jokowi Rilis Perpres Pengembangan Wirausaha

Senin, 24 Januari 2022 | 10:30 WIB
BELGIA

Banyak Fraud, Uni Eropa Ingin Ubah Ketentuan PPN

Senin, 24 Januari 2022 | 10:00 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Kejar Penerimaan Rp850 Miliar, Pembayaran Pajak Online Dioptimalkan

Senin, 24 Januari 2022 | 09:25 WIB
DATA PPS HARI INI

Data 23 Januari 2022: Sudah 6.867 Wajib Pajak Ikut PPS

Senin, 24 Januari 2022 | 08:39 WIB
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH KETENTUAN PERPAJAKAN

Unduh di Sini! Susunan Dalam Satu Naskah Ketentuan PPS Dirilis

Senin, 24 Januari 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Pajak Penghasilan Selain Uang atau Natura, Wamenkeu Pastikan Ini

Minggu, 23 Januari 2022 | 15:00 WIB
KP2KP MOJOSARI

Lapor SPT Tahunan Lebih Awal, Tiga Pengusaha Dapat Apresiasi

Minggu, 23 Januari 2022 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Siap-Siap! SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Langsung Dikirim ke Rumah