Fokus
Literasi
Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 27 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

DPRD Banten: Segera Cairkan DBH Pajak 8 Kabupaten/Kota

A+
A-
1
A+
A-
1
DPRD Banten: Segera Cairkan DBH Pajak 8 Kabupaten/Kota

Pengendara motor melintas di jalan yang terendam banjir di kawasan Manis, Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Kamis (18/2/2021). DPRD Banten meminta Pemprov Banten segera membayarkan dana bagi hasil (DBH) pajak yang menjadi hak 8 kabupaten/kota di Banten yang masih kurang dibayarkan pada 2020. (ANTARA FOTO/Fauzan/wsj)

SERANG, DDTCNews - DPRD Provinsi Banten meminta Pemprov Banten segera membayarkan dana bagi hasil (DBH) pajak yang menjadi hak 8 kabupaten/kota di Banten yang masih kurang dibayarkan sepanjang 2020.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten Gembong Sumedi mengatakan di tengah situasi pandemi Covid-19, pemkab dan pemkot memiliki anggaran yang terbatas.

Karena itu, persoalan DBH pajak ini perlu segera diselesaikan agar tidak berkepanjangan dan hanya menguntungkan satu pihak. "Permasalahan yang ada selama ini saya pikir harus duduk bersama selesaikan supaya jangan sampai berlarut-larut," ujarnya, seperti dikutip Senin (15/2/2021).

Baca Juga: Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan, 19 WP Badan Dipanggil Kejati

Gembong mengatakan sepanjang Pemprov Banten memiliki itikad baik untuk mencairkan DBH pajak yang tertahan tersebut, seharusnya permasalahan ini bisa segera diselesaikan. Menurutnya, kondisi keuangan Pemprov Banten cukup baik dan mampu untuk membayar DBH tersebut.

"Kalau alasan dana yang tersimpan di Bank Banten seperti apa, tinggal memang kita cari solusi yang terbaik antara pemprov dan masing-masing kabupaten/kota. Saya pikir dengan duduk bersama tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan," ujar Gembong seperti dilansir rmolbanten.com.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, kabupaten/kota pada Provinsi Banten tercatat tidak menerima DBH pajak yang seharusnya dicairkan pada Februari 2020 dan Agustus hingga Desember 2020.

Baca Juga: Usut Penggelapan Setoran BBNKB, Kejati Banten Sita Uang Rp5,9 Miliar

Meski Pemprov Banten sudah mengeluarkan surat perintah pencairan dana (SP2D), dana tersebut tak kunjung dicairkan Bank Banten kepada 8 pemkab dan pemkot. Kebanyakan pemkab dan pemkot justru mendapat tawaran deposito Bank Banten atas DBH yang mengendap itu.

Akibat pencairan yang terlambat tersebut, Pemprov Banten berpotensi tidak mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan daerah untuk periode anggaran tahun lalu. (Bsi)

Baca Juga: Tarif dan Kinerja Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Banten
Topik : provinsi banten, DBH pajak, DPRD Banten

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Cikal Restu Syiffawidiyana

Sabtu, 20 Februari 2021 | 22:32 WIB
Adalah hal yang wajar jika 8 kabupaten/kota yang ada di provinsi banten menanyakan DBH yang tidak kunjung turun, padahal SP2D sudah dikeluarkan. Keuangan adalah hal krusial yang seharusnya mendapat transparansi dan proses yang jelas agar tidak menimbulkan kecurigaan serta kesalahpahaman.
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 29 Januari 2021 | 14:15 WIB
PROVINSI BANTEN

Catat Jadwalnya! Pemprov Bebaskan BBNKB untuk Kendaraan Luar Daerah

Minggu, 24 Januari 2021 | 09:01 WIB
KOTA TANGERANG

DBH Pajak Tak Kunjung Cair, Pemkot Ini akan Konsultasi ke Kemenkeu

Rabu, 20 Januari 2021 | 15:06 WIB
PROVINSI BANTEN

Dapat Tawaran Bank Depositokan DBH Pajak, Pemda Menolak

Selasa, 19 Januari 2021 | 17:01 WIB
KOTA SERANG

Pemkot Ini Tolak Tawaran Bank Depositokan DBH Pajak Rp9 Miliar

berita pilihan

Rabu, 29 Juni 2022 | 14:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Bingung Pilih Pembetulan SPT atau PPS Jelang Deadline, Ini Kata DJP

Rabu, 29 Juni 2022 | 13:00 WIB
KPP PRATAMA BONTANG

KPP Kirim Whatsapp ke Ribuan WP, Isinya Data Harta dan Imbauan PPS

Rabu, 29 Juni 2022 | 12:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

PPATK Selesaikan Analisis Pidana Pencucian Uang, Kasus Pajak Dominan

Rabu, 29 Juni 2022 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Contoh Pemberian Hibah Antar-Perusahaan yang Dikenai Pajak Penghasilan

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:39 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

CHA TUN Pajak: Pengadilan Pajak Independen Meski di Bawah Kemenkeu

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:01 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa Sehari! Harta yang Diungkap Wajib Pajak Capai Rp452,9 Triliun

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak Masyarakat Ungkap Harta, Denny Cagur: Mumpung Ada PPS

Rabu, 29 Juni 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP & Bank BUMN Teken Perjanjian Soal Interoperabilitas Data dan KSWP