Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

DPR Minta Kajian Komprehensif Pembentukan Badan Penerimaan Negara

1
1

Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo.

JAKARTA, DDTCNews – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan wacana pembentukan badan penerimaan negara sudah tidak relevan lagi pada saat ini. Atas sikap tersebut, anggota DPR meminta agar seluruh pihak melihat wacana itu secara komprehensif.

Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo mengatakan banyak aspek yang harus dibedah secara komprehensif sebelum mengambil keputusan untuk memisahkan Ditjen Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan dan membuatnya menjadi sebuah badan penerimaan negara.

“Untuk membahas itu [badan penerimaan negara] perlu waktu khusus dan kita lihat dulu opsi-opsinya apa saja dan tidak sepotong-sepotong,” katanya di Kompleks Parlemen, Kamis (13/6/2019).

Baca Juga: Ajukan 6 Layanan Publik di Kemenaker, Kepatuhan Pajak Anda Dicek Dulu

Politisi PDIP itu memaparkan kunci penting tentang jadi atau tidaknya pembentukan badan baru terletak pada pada tahap transisi. Kemampuan untuk mengintegrasikan proses bisnis dan informasi memainkan peran krusial apakah layak badan baru dibentuk untuk mengurusi pos penerimaan negara.

Sebelum sampai pada tahap tersebut, seluruh pemangku kepentingan dinilai perlu untuk melihat kesiapan organisasi, baik DJP maupun DJBC, untuk melakukan konsolidasi. Setelah tahap itu, menurutnya, pembicaraan diperlukan atau tidaknya badan baru menjadi relevan.

“Semua itu sebetulnya yang menjadi kata kunci adalah pada masa transisinya apakah akan memengaruhi organisasi. Jadi pentahapannya sangat penting. Kalau saya melihat integrasi data dulu baru kemudian kita bicara aspek kelembagaan. Karena inti dari pajak itu kan kuncinya di informasi,” ungkapnya.

Baca Juga: Pengadaan Core Tax System DJP Molor, Ini Penjelasan Wapres Jusuf Kalla

Sebelumnya, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo menyatakan sinergi antara DJP dan DJBC sudah berjalan baik. Atas kondisi itu, sambungnya, wacana untuk membuat badan baru yang menangani penerimaan negara sudah tidak lagi relevan.

“Oleh karena itu, kami menyampaikan sebaiknya kita fokus kepada pembahasan di [UU] PPN dan PPh supaya langsung dampaknya bisa dirasakan oleh kita semua,” kata Hariyadi waktu itu.

Seperti diketahui, pembentukan lembaga penerimaan perpajakan sudah menjadi rencana Presiden Jokowi seperti tercantum dalam RPJMN 2015-2019. Rencana itu juga akan dimasukkan dalam revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). (kaw)

Baca Juga: Sekarang DJP Punya Jurnal Elektronik Perpajakan, Sudah Tahu?

“Untuk membahas itu [badan penerimaan negara] perlu waktu khusus dan kita lihat dulu opsi-opsinya apa saja dan tidak sepotong-sepotong,” katanya di Kompleks Parlemen, Kamis (13/6/2019).

Baca Juga: Ajukan 6 Layanan Publik di Kemenaker, Kepatuhan Pajak Anda Dicek Dulu

Politisi PDIP itu memaparkan kunci penting tentang jadi atau tidaknya pembentukan badan baru terletak pada pada tahap transisi. Kemampuan untuk mengintegrasikan proses bisnis dan informasi memainkan peran krusial apakah layak badan baru dibentuk untuk mengurusi pos penerimaan negara.

Sebelum sampai pada tahap tersebut, seluruh pemangku kepentingan dinilai perlu untuk melihat kesiapan organisasi, baik DJP maupun DJBC, untuk melakukan konsolidasi. Setelah tahap itu, menurutnya, pembicaraan diperlukan atau tidaknya badan baru menjadi relevan.

“Semua itu sebetulnya yang menjadi kata kunci adalah pada masa transisinya apakah akan memengaruhi organisasi. Jadi pentahapannya sangat penting. Kalau saya melihat integrasi data dulu baru kemudian kita bicara aspek kelembagaan. Karena inti dari pajak itu kan kuncinya di informasi,” ungkapnya.

Baca Juga: Pengadaan Core Tax System DJP Molor, Ini Penjelasan Wapres Jusuf Kalla

Sebelumnya, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo menyatakan sinergi antara DJP dan DJBC sudah berjalan baik. Atas kondisi itu, sambungnya, wacana untuk membuat badan baru yang menangani penerimaan negara sudah tidak lagi relevan.

“Oleh karena itu, kami menyampaikan sebaiknya kita fokus kepada pembahasan di [UU] PPN dan PPh supaya langsung dampaknya bisa dirasakan oleh kita semua,” kata Hariyadi waktu itu.

Seperti diketahui, pembentukan lembaga penerimaan perpajakan sudah menjadi rencana Presiden Jokowi seperti tercantum dalam RPJMN 2015-2019. Rencana itu juga akan dimasukkan dalam revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). (kaw)

Baca Juga: Sekarang DJP Punya Jurnal Elektronik Perpajakan, Sudah Tahu?
Topik : Badan Penerimaan Negara, DJP, DJBC, reformasi perpajakan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK