Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Apindo: Wacana Pembentukan Badan Penerimaan Negara Tidak Relevan Lagi

3
3

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani seusai bertemu Presiden Joko Widodo. (foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti masalah perpajakan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana pada hari ini, Kamis (13/6/2019).

Seusai pertemuan, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengaku sudah meminta Presiden Joko Widodo untuk segera fokus pada penyelesaian revisi Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh) dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

“Jadi yang terkait dengan hal itu lebih mendesak untuk kita selesaikan ketimbang ketentuan umum dan tata cara perpajakan [UU KUP],” ujarnya, seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet.

Baca Juga: Hampir 90% Peserta Debat Setuju DJP Menjadi BPP

Dia mengatakan Apindo dan Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) – yang juga bertemu dengan presiden – menilai kondisi yang terjadi di Kementerian Keuangan pada saat ini sudah bagus. Sinergi antara Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) berjalan sangat baik.

Atas kondisi itu, sambungnya, wacana untuk membuat badan baru yang menangani penerimaan negara sudah tidak lagi relevan. Seperti diketahui, isu mengenai pembentukan badan semi otonom yang terpisah dari Kemenkeu sudah menjadi bahasan selama pemerintahan Kabinet Kerja.

“Oleh karena itu, kami menyampaikan sebaiknya kita fokus kepada pembahasan di PPN dan PPh supaya langsung dampaknya bisa dirasakan oleh kita semua,” imbuh Hariyadi.

Baca Juga: Perlambatan Ekonomi Global Tekan Setoran Kepabeanan

Selain perpajakan, dia juga bercerita tentang tren investasi 10 tahun terakhir yang justru masuk pada industri padat modal. Sementara, ada penurunan dari sisi industri padat karya. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah untuk melihat kembali UU Ketenagakerjaan.

“Karena undang-undang ini selain sudah 15 kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi juga kenyataannya memang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kondisi saat ini,” katanya. (kaw)

Baca Juga: Dirjen Bea Cukai Optimistis Target Penerimaan 2019 Terpenuhi

“Jadi yang terkait dengan hal itu lebih mendesak untuk kita selesaikan ketimbang ketentuan umum dan tata cara perpajakan [UU KUP],” ujarnya, seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet.

Baca Juga: Hampir 90% Peserta Debat Setuju DJP Menjadi BPP

Dia mengatakan Apindo dan Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) – yang juga bertemu dengan presiden – menilai kondisi yang terjadi di Kementerian Keuangan pada saat ini sudah bagus. Sinergi antara Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) berjalan sangat baik.

Atas kondisi itu, sambungnya, wacana untuk membuat badan baru yang menangani penerimaan negara sudah tidak lagi relevan. Seperti diketahui, isu mengenai pembentukan badan semi otonom yang terpisah dari Kemenkeu sudah menjadi bahasan selama pemerintahan Kabinet Kerja.

“Oleh karena itu, kami menyampaikan sebaiknya kita fokus kepada pembahasan di PPN dan PPh supaya langsung dampaknya bisa dirasakan oleh kita semua,” imbuh Hariyadi.

Baca Juga: Perlambatan Ekonomi Global Tekan Setoran Kepabeanan

Selain perpajakan, dia juga bercerita tentang tren investasi 10 tahun terakhir yang justru masuk pada industri padat modal. Sementara, ada penurunan dari sisi industri padat karya. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah untuk melihat kembali UU Ketenagakerjaan.

“Karena undang-undang ini selain sudah 15 kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi juga kenyataannya memang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kondisi saat ini,” katanya. (kaw)

Baca Juga: Dirjen Bea Cukai Optimistis Target Penerimaan 2019 Terpenuhi
Topik : Apindo, Badan Penerimaan Negara, Kemenkeu, DJP, DJBC, reformasi perpajakan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 02 Oktober 2019 | 19:10 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
berita pilihan
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 07 November 2017 | 09:36 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 November 2017 | 09:18 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 18 Desember 2017 | 09:53 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 19 Desember 2017 | 09:44 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 10 November 2017 | 09:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 20 Desember 2017 | 10:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI