Dorong Hilirisasi Tambang, MIND ID Usulkan Pemberian Insentif Pajak

JAKARTA, DDTCNews - Holding Industri Pertambangan Indonesia atau MIND ID mengusulkan sejumlah insentif untuk mendukung hilirisasi komoditas tambang. Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan perusahaannya berkomitmen mendukung berbagai program strategis seperti pengembangan ekosistem kendaraan berbasis baterai.

Guna mewujudkan hal itu, MIND ID membutuhkan dukungan agar makin bersaing dengan produk impor, misalnya dengan menerapkan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) yang lebih tinggi terhadap produk sejenis yang diproduksi perusahaannya.

"[Kami mengusulkan] penerapan pajak impor yang lebih tinggi atas produk hilirisasi tambang yang bisa disubstitusi dengan produksi dalam negeri yang dihasilkan dari hilirisasi proses yang dilakukan oleh anggota grup MIND ID," katanya, dikutip pada Selasa (7/2/2023).

Hendi mengatakan hampir seluruh sumber daya yang dikelola di bawah grup MIND ID akan berperan dalam pembuatan kendaraan listrik berbasis baterai mulai dari timah, aluminium, tembaga, nikel, hingga batu bara. Misalnya untuk memproduksi grafit, diperlukan 17% batu bara, 16% nikel, 12% tembaga, 18% aluminium, dan 7% timah.

Dia menyebut MIND ID akan terlibat dalam pengembangan kendaraan listrik dari hulu hingga hilir. Sejumlah anak dan cucu usaha juga bakal terlibat dalam program tersebut.

Selain soal bea masuk dan PDRI, Hendi juga mengusulkan dukungan insentif fiskal berupa tax allowance dan tax holiday untuk meningkatkan aliran investasi di sektor hilir. Kemudian, dia meminta dukungan regulasi tata kelola komoditas timah, nikel, dan bauksit sebagai mineral kritis dan mineral strategis Indonesia.

Setelahnya, dia meminta kesediaan energi primer dengan harga yang diberi insentif khusus untuk menopang kegiatan pengembangan hilirisasi di MIND ID. Misalnya, kebijakan harga gas dan listrik untuk industri tertentu sehingga dapat memberikan nilai keekonomian yang baik di sisi smelter.

Tidak hanya itu, dukungan masuknya proyek dimethyl ether (DME) dalam rencana BLU batubara dan percepatan penerbitan perpres serta peraturan turunan lainnya terkait dengan penugasan PTBA pada proyek Coal to DME juga diperlukan. Terakhir, dia mengusulkan pemberian mandat kepada BUMN tambang untuk pengelolaan kontrak kerja/IUP yang sudah berakhir. (sap)