Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Dorong Ekonomi Hijau, Pemerintah Janji Tidak Pakai Kebijakan Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
Dorong Ekonomi Hijau, Pemerintah Janji Tidak Pakai Kebijakan Pajak

Presiden Prancis Emmanuel Macron. ANTARA FOTO/Lucas Marin/Pool via REUTERS/foc/cfo
 

PARIS,DDTCNews—Pemerintah Prancis berkomitmen menggerakkan roda perekonomian yang lebih ramah lingkungan di masa depan. Dana sebesar €15 miliar atau setara dengan Rp240 triliun siap digelontorkan.

Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebutkan dana sebesar €15 miliar akan digunakan pemerintah untuk mempercepat proses transformasi ekonomi nasional menggunakan sumber energi terbarukan.

"Tantangan terhadap iklim menuntut kita untuk berbuat lebih banyak," katanya dikutip Selasa (30/6/2020).

Baca Juga: Ini Catatan Negara Berkembang Soal Proposal Pajak Digital OECD

Macron menyebutkan pilihan referendum bisa saja ditempuh pemerintah untuk memasukkan agenda perubahan iklim dalam konstitusi Prancis. Dia menyebutkan hal tersebut bisa dicapai sepanjang mendapatkan persetujuan parlemen.

Selain itu, ia juga menegaskan program ekonomi hijau tersebut tidak akan dibiayai dengan kebijakan pajak. Hal ini untuk menghindari protes besar-besaran dari masyarakat seperti ketika muncul wacana kenaikan pajak bahan bakar diesel.

Untuk itu, wacana pengenaan pajak dividen sebesar 4% dari Dewan Iklim Prancis untuk mendukung program ekonomi hijau juga ditolak pemerintah. Menurut Macron, proposal kebijakan pajak dividen tersebut justru akan berdampak buruk terhadap iklim investasi.

Baca Juga: Genjot Ekonomi, Pemerintah Siapkan 10 Kawasan Ekonomi Khusus Baru

Meski begitu, Presiden menerima usulan lainnya dari Dewan Iklim untuk mendorong geliat ekonomi Prancis lebih ramah lingkungan. Salah satu usulan tersebut antara lain melanjutkan pembentukan zona komersial baru di area pinggiran kota.

Dilansir dari France24, pemerintah juga mempertimbangkan usulan mengklasifikasikan kegiatan yang merusak lingkungan sebagai tindak pidana yang harus dihukum penjara dan dapat dikenai denda hingga €10 juta. (rig)

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Insentif Pajak Tambahan di Luar RUU
Topik : kebijakan pajak, ekonomi hijau, prancis, internasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Senin, 13 Juli 2020 | 19:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 18:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 13 Juli 2020 | 18:25 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 18:00 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO
Senin, 13 Juli 2020 | 17:41 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Senin, 13 Juli 2020 | 17:15 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 17:07 WIB
SURAT BERHARGA NEGARA
Senin, 13 Juli 2020 | 16:15 WIB
INSENTIF PAJAK