Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

DJP Terus Tambah Pemungut PPN Produk Digital, Ini Kata Periset Pajak

A+
A-
2
A+
A-
2
DJP Terus Tambah Pemungut PPN Produk Digital, Ini Kata Periset Pajak

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Penunjukkan perusahaan platform digital sebagai pemungut PPN dinilai sudah sejalan dengan rekomendasi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Researcher DDTC Fiscal Research Lenida Ayumi mengatakan OECD merekomendasikan agar otoritas pajak dapat meningkatkan peran dari platform digital terkait dengan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

“Pemungutan PPN oleh platform digital berpotensi untuk mengurangi biaya dan risiko administrasi, efisiensi proses bisnis (fast-track processing), serta mempermudah pengawasan bagi otoritas pajak,” ujarnya, Kamis (3/6/2021).

Baca Juga: Khawatir Muncul Sengketa, Pengusaha Nantikan Aturan Teknis UU HPP

OECD, sambungnya, juga memberi rekomendasi agar otoritas pajak juga dapat menawarkan opsi bagi platform digital untuk secara sukarela mendaftar sebagai pemungut PPN. Ketentuan ini juga sudah diatur dalam PMK 48/2020.

Jika melihat nilai realisasi PPN produk digital dalam PMSE yang telah mencapai sebesar Rp1,15 triliun selama Januari-April 2021, sambung Ayumi, menambah jumlah pihak lain sebagai pemungut memang dapat menjadi alternatif dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak.

Sejauh ini, Ditjen Pajak (DJP) terus mengidentifikasi dan aktif menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan yang menjual produk digital luar negeri ke Indonesia. Hingga saat ini, sudah ada 73 badan usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital dalam PMSE.

Baca Juga: Industri Hiburan Minta Insentif Pajak Tiket Pertunjukan Diperpanjang

Upaya tersebut merupakan langkah positif mengingat penerimaan pajak dari sektor tersier menjadi kontributor utama penerimaan pajak Indonesia, yakni sebesar 57,92% pada 2020. Hal ini disebabkan mayoritas sektor tersier yang minim terkena dampak Covid-19, termasuk transaksi e-commerce.

Pesatnya perkembangan transaksi membuat upaya pemerintah untuk menggenjot penerimaan pajak ekonomi digital, sebagai amanat dari UU No. 2 Tahun 2020, juga berpotensi menjadi penopang penerimaan pajak khususnya pascapandemi Covid-19.

Ayumi mengatakan jika dilihat dari tren internasional, penerapan dan perluasan perusahaan digital sebagai pemungut PPN juga telah banyak diimplementasikan lebih dari 60 yurisdiksi. Beberapa di antaranya adalah Uni Eropa, Inggris, Italia, Amerika Serikat, dan Australia.

Baca Juga: Negara Butuh Pajak untuk Capai Target SDGs, Simak Analisisnya

Selain urgensi penerimaan, lanjutnya, perluasan basis pajak ekonomi digital juga akan menciptakan kesetaraan perlakuan perpajakan (level playing field) baik antara pelaku usaha konvensional dan pelaku usaha ekonomi digital maupun antara pelaku usaha ekonomi digital di dalam negeri dan di luar negeri. (kaw)

Topik : PPN, produk digital, PMSE, Ditjen Pajak, DJP, DDTC Fiscal Research

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Daffa Abyan

Senin, 07 Juni 2021 | 23:24 WIB
Perluasan basis pajak digital ini semakin memberikan asas keadila sehingga tidak ada perbedaan perlakuan antara pedagang digital dengan konvensional

Daffa Abyan

Senin, 07 Juni 2021 | 23:24 WIB
Perluasan basis pajak digital ini semakin memberikan asas keadila sehingga tidak ada perbedaan perlakuan antara pedagang digital dengan konvensional
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 17 Januari 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG

Sediakan Layanan Konsultasi PPS, KPP Ini Buka Loket Khusus

Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI

Apa Itu SPT Masa Bea Meterai?

Senin, 17 Januari 2022 | 17:17 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Beban Ditjen Pajak Bertambah Terus, Coretax System Mutlak Diperlukan

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Defisit APBN 2021 Turun Signifikan, Sri Mulyani: Bukan Tugas Mudah

Rabu, 19 Januari 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan Pajak Tembus 103%, Sri Mulyani Bantah Targetnya Diturunkan

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:40 WIB
EDUKASI PAJAK

Tax Center Universitas Gunadarma Luncurkan Aplikasi M-edu Tax

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:23 WIB
AGENDA ATPETSI

Negara Butuh Pajak untuk Capai Target SDGs, Simak Analisisnya

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:11 WIB
SELEBRITAS

Ngobrol Bareng Ghozali, Deddy Corbuzier: Lu Ditagih Pajak Katanya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Barang Kena Pajak Belum Tentu Dikenakan PPN, Ini Penjelasannya

Rabu, 19 Januari 2022 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Skema Insentif PPnBM Mobil DTP Berubah, Begini Catatan Gaikindo

Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK

Tidak Harus Dipancing dengan Pemutihan Pajak