Fokus
Literasi
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

DJP Tegaskan akan Kejar Pajak dari Transaksi Digital

A+
A-
1
A+
A-
1
DJP Tegaskan akan Kejar Pajak dari Transaksi Digital

Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam seminar nasional bertajuk ‘Tantangan dan Peluang Perpajakan di Era Revolusi Industri 4.0’ di Universitas Gunadarma, Kamis (23/01/2020).

JAKARTA, DDTCNews—Ditjen Pajak (DJP) berkomitmen untuk dapat memajaki transaksi yang dilakukan secara elektronik di era digital saat ini.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan upaya memajaki ekonomi digital menjadi tantangan besar bagi otoritas pajak di era revolusi industri 4.0 saat ini.

"Era digitalisasi tidak dapat dibendung dan dilawan. Dan ini menjadi tantangan besar bukan hanya bagi DJP," katanya dalam seminar bertajuk ‘Tantangan dan Peluang Perpajakan di Era Revolusi Industri 4.0’ di Universitas Gunadarma, Kamis (23/01/2020).

Baca Juga: Apa Itu SPT Masa Bea Meterai?

Mantan Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak ini menuturkan era digital telah mendisrupsi transaksi ekonomi saat ini. Menurutnya, pelaku usaha tidak perlu berada di Indonesia untuk bisa mengeruk keuntungan.

Suryo mencontohkan layanan digital seperti Netflix dan Spotify yang saat ini tengah populer bagi sebagian masyarakat. Sayang, hingga saat ini, kedua perusahaan tersebut belum memberikan kontribusi kepada penerimaan negara.

Oleh karena itu, menarik pajak dari perusahaan raksasa teknologi menjadi salah satu rencana kerja DJP tahun ini.

Baca Juga: Beban Ditjen Pajak Bertambah Terus, Coretax System Mutlak Diperlukan

"Transaksi digital akan kami address isunya tahun ini karena transaksi saat ini sudah berubah sekali," papar Suryo.

Omnibus Law Perpajakan menjadi salah satu instrumen yang akan dipakai otoritas pajak dalam menjawab tantangan transaksi digital. Secara bertahap, otoritas akan memungut PPN, dan berlanjut ke PPh badan dari perusahaan over the top (TOP).

"Kami sedang susun omnibus law perpajakan. Salah satunya terkait pemajakan atas transaksi yang dilakukan secara digital, khususnya bagaimana memungut PPN dan PPh. Model transaksi global harus bisa kita ikuti," tutur Suryo. (rig)

Baca Juga: Perusahaan Leasing Peringatkan Pemilik Kendaraan Soal Tarif Cukai

Topik : pajak digital, industri 4.0, ditjen pajak, otoritas pajak, dirjen pajak suryo utomo, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 16 Januari 2022 | 12:00 WIB
TURKI

Tak Hanya Indonesia, Turki Juga Adakan PPS pada Tahun Ini

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Alami Kendala Buat Kode Billing untuk PPS, Ini Saran DJP

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:30 WIB
INGGRIS

Implementasi Pajak Minimum Global, Pemerintah Minta Masukan Publik

Minggu, 16 Januari 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Jelaskan Pentingnya UU HKPD dalam Perbaikan Otonomi Daerah

berita pilihan

Senin, 17 Januari 2022 | 18:07 WIB
PMK 227/2021

PMK Baru! Sri Mulyani Atur Lagi Pengendalian Gratifikasi di Kemenkeu

Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI

Apa Itu SPT Masa Bea Meterai?

Senin, 17 Januari 2022 | 17:21 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Tak Lunasi Tunggakan, Tanah Milik Wajib Pajak di Jateng Disita DJP

Senin, 17 Januari 2022 | 17:17 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Beban Ditjen Pajak Bertambah Terus, Coretax System Mutlak Diperlukan

Senin, 17 Januari 2022 | 17:00 WIB
INGGRIS

Perusahaan Leasing Peringatkan Pemilik Kendaraan Soal Tarif Cukai

Senin, 17 Januari 2022 | 16:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Negara Uni Eropa Punya 3 Skema Adopsi Pajak Minimum Global, Apa Saja?

Senin, 17 Januari 2022 | 16:25 WIB
CERITA DAN HUMOR PAJAK

Urutin Dokumen, Bukan Urutin yang Lain!

Senin, 17 Januari 2022 | 16:00 WIB
ANGKA KEMISKINAN

BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang