Fokus
Data & Alat
Senin, 21 Juni 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Rabu, 09 Juni 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 9 JUNI 2021-15 JUNI 2021
Komunitas
Senin, 21 Juni 2021 | 17:30 WIB
IBI KWIK KIAN GIE
Senin, 21 Juni 2021 | 15:30 WIB
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Minggu, 20 Juni 2021 | 08:00 WIB
SEKJEN APSyFI REDMA GITA WIRAWASTA
Sabtu, 19 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

DJP Sita Rumah dan Apartemen Tersangka Pengguna Faktur Pajak Fiktif

A+
A-
37
A+
A-
37
DJP Sita Rumah dan Apartemen Tersangka Pengguna Faktur Pajak Fiktif

Ilustrasi. Kantor Pusat DJP. 

JAKARTA, DDTCNews – Tim Penyidik Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat Ditjen Pajak (DJP) menyita aset tersangka kasus tindak pidana pajak yang berlokasi di Jakarta Utara.

Penyitaan dilakukan atas rumah dan apartemen milik tersangka MSB. Tersangka diduga telah turut serta menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau faktur pajak fiktif untuk mengurangi jumlah pajak pertambahan nilai (PPN) yang terutang.

“Perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka melalui PT NKR, PT MMS, PT DPJ, PT TMS, dan PT SMJ,” tulis DJP dalam informasi di laman resminya, dikutip pada Senin (22/3/2021)

Baca Juga: PMK Baru, Ini Hak dan Kewajiban Perpajakan WP Pertambangan Mineral

Perbuatan yang dilakukan tersangka MSB disangkakan Pasal 39A jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Akibat perbuatan MSB, ada indikasi kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp8,4 miliar.

Pada Rabu (10/3/2021), tim penyidik memasang label sita pada rumah dan apartemen tersangka yang berlokasi di Jakarta Utara. Pemasangan label disaksikan penanggung pajak dan didampingi aparat keamanan setempat.

Kegiatan berjalan lancar karena sebelumnya telah dilakukan komunikasi yang baik dan intens agar tersangka memiliki pemahaman yang baik dan komprehensif mengenai tindakan penyidikan yang dilakukan DJP.

Baca Juga: Pembetulan Laporan Realisasi PPh Pasal 21 DTP, Bolehkah?

Kemudian, DJP akan melakukan penilaian terhadap harta kekayaan yang disita agar dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam proses persidangan. Dengan dukungan dari aparat penegak hukum lainnya, DJP akan terus berupaya menindak tegas para wajib pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Tindakan tegas ini dilakukan untuk memberikan efek jera dan takut kepada para wajib pajak nakal lainnya. Tindakan itu juga untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pembayar pajak yang telah patuh memenuhi kewajibannya dalam membangun negara. (kaw)

Baca Juga: Jumlah Sektor yang Dapat Perpanjangan Insentif Pajak Dikurangi
Topik : faktur pajak, faktur pajak fiktif, pidana perpajakan, penegakan hukum, pemeriksaan, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 16 Juni 2021 | 20:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 16:38 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 15:47 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 22 Juni 2021 | 10:15 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Selasa, 22 Juni 2021 | 10:03 WIB
PMK 61/2021
Selasa, 22 Juni 2021 | 10:00 WIB
KOTA BENGKULU SELATAN
Selasa, 22 Juni 2021 | 09:58 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 Juni 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 22 Juni 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 22 Juni 2021 | 08:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 21 Juni 2021 | 18:34 WIB
KINERJA FISKAL
Senin, 21 Juni 2021 | 17:58 WIB
KAMUS PPh