PMK 44/2020

DJP Siap Jalankan Pengawasan Insentif Pajak, Termasuk Pemeriksaan

Redaksi DDTCNews | Jumat, 08 Mei 2020 | 15:21 WIB
DJP Siap Jalankan Pengawasan Insentif Pajak, Termasuk Pemeriksaan

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menjamin berjalannya mekanisme pengawasan terhadap pemberian insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak Covid-19.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan mekanisme pengawasan terbagi menjadi dua tahap. Pertama, saat wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan untuk memanfaatkan insentif. Kedua, saat wajib pajak menyampaikan laporan realisasi insentif.

Pertama, disetujui atau ditolak itu sesuai kriteria di PMK saat mengajukan pemberitahuan atau surat keterangan. Ini berdasarkan KLU atau telah lapor SPT tahunannya," katanya, Jumat (8/5/2020).

Baca Juga:
Serah Terima Rumah pada Semester I, PPN Ditanggung Pemerintah 100%

Hestu melanjutkan pengawasan berikutnya dilakukan dengan melihat laporan wajib pajak terkait realisasi insentif pajak. Bila dalam laporan tersebut ditemukan penyimpangan, DJP akan menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

Penerbitan SP2DK ini juga berlaku jika wajib pajak tidak melaporkan realisasi insentif pajak sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dalam PMK 44/2020. Simak artikel ‘Simak, Ini Tanggal Penyampaian Laporan Insentif Pajak ke DJP’.

Melalui SP2DK, sambung Hestu, wajib pajak akan diminta untuk menghitung kembali pajak tanpa menyertakan fasilitas yang diberikan. Kemudian, wajib pajak harus membayar kewajiban apabila masih ada pajak yang harus dibayar.

Baca Juga:
Pemerintah Kembali Tanggung PPN untuk Mobil dan Bus Listrik Tertentu

“Wajib pajak akan diminta menghitung kembali pajak tanpa fasilitas, menyetor apabila ada pajak yang harus dibayar. Itu dilakukan melalui SP2DK," ungkapnya.

Selain itu, proses juga bisa begulir kepada penelitian hingga pemeriksaan kepada wajib pajak bersangkutan bila prosedur dalam SP2DK tidak diindahkan oleh wajib pajak.

“Apabila [prosedur lewat SP2DK] tidak dijalankan maka dapat dilakukan penetapan pajak melalui penelitian atau pemeriksaan,” tegas Hestu. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

12 Mei 2020 | 19:45 WIB

#MariBicara Sekarang terasa, pemerintah berusaha keras dan rakyat bertahan sekuat tenaga..... Uang pajak terkumpul dimakan koruptor.

09 Mei 2020 | 15:33 WIB

2020 ngapain ngurusin npwp, ngurusin umkm yg ga jalan, bayar kontrakan dan nyambung hidup aja pusing, terserah deh ga bayar dan lapor pphfinal bulanan, dan spt tahun ini mau digimanain pemerintah. pasrah

08 Mei 2020 | 23:42 WIB

saya setuju dengan mekanisme pengukuran yang dilakukan oleh DJP sebagai pengawas untuk menentukan kembali batasan yang adil dan komprehensif bagi wajib pajak yang menggunakan insentif. menjadikan fasilitas ini menjadi tepat guna . Namun, kendala masih muncul dalam proses aplikasi regis oleh WP karena server penuh. ini harus diperbaiki

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 20 Februari 2024 | 19:00 WIB RESENSI BUKU

Dampak Digitalisasi terhadap Urusan Pajak Perusahaan dan Otoritas

Selasa, 20 Februari 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dapat Kiriman Hadiah dari Luar Negeri, Tetap Harus Bayar Bea Masuk?

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:30 WIB PENGAWASAN CUKAI

Desak Mobil ke Rest Area Tol, Bea Cukai Amankan 300.000 Rokok Ilegal

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP: Koreksi Harga Transfer Tak Serta Merta Berujung Penyesuaian PPN

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:45 WIB PMK 9/2024

Pemerintah Beri Insentif PPnBM DTP atas Mobil Listrik CBU dan CKD

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:36 WIB PMK 172/2023

Indikator Harga Transaksi Independen, Data Pembanding Bisa Tahun Jamak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:30 WIB PERPRES 79/2023

Pemerintah Revisi Aturan Kendaraan Listrik, Termasuk Insentif Pajak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:13 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Pebisnis Wait and See, Jokowi Berharap Investasi Meningkat Usai Pemilu

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Cetak SKF untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di M-Pajak