Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

DJP Pertegas Penentuan Penghasilan Kena Pajak Perusahaan Asuransi Jiwa

1
1

Ilustrasi gedung DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak memperjelas penentuan penghasilan kena pajak pada perusahaan asuransi jiwa. Hal ini dilakukan dengan memberi penegasan tentang cara pembebanan atas biaya klaim/ manfaat asuransi. Hal ini menjadi sorotan beberapa media nasional pada hari ini, Senin (22/4/2019).

Kejelasan ini tertuang dalam Surat Edaran Dirjen No. SE-08/PJ/2019 yang diteken Dirjen Pajak Robert Pakpahan pada 8 April 2019. Salah satu poin penting dari beleid itu adalah penetapan selisih saldo awal tahun cadangan premi yang telah dikurangi dengan pembayaran klaim/manfaat asuransi pada tahun berjaian dibandingkan dengan cadangan premi yang dihitung oleh aktuaria pada akhir tahun.

Selisih atas perbandingan itu dihitung sebagai penghasilan jika ada penurunan cadangan premia tau sebagai biaya jika ada kenaikan cadangan premi. Penghasilan atau biaya itu merupakan bagian dari tahun berjalan.

Baca Juga: Soal Data AEoI, Ditjen Pajak: Kami Setahun Ini Ekstra Hati-Hati

“SE itu memperjelas saja, termasuk dengan memberikan contoh penghitungan di lampiran SE, mekanisme pembebanan biaya klaim atau manfaat pada perusahaan asuransi jiwa,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti topik rencana peningkatan investasi Arab Saudi di Indonesia, termasuk dalam industri petrokimia. Otoritas fiskal akan memberi insentif pajak berupa tax holiday demi terwujudnya industri petrokimia di Indonesia.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyuguhkan informasi terkait rencana otoritas fiskal yang akan memberi insentif berupa tambahan alokasi anggaran untuk kementerian/lembaga (K/L) yang memiliki kinerja anggaran terbaik sepanjang 2018. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.47/PMK.02/2019.

Baca Juga: Genjot Penerimaan Paruh Kedua 2019, Dirjen Pajak: Data Kami Banyak

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Ini 3 Aspek Penghitungan Penghasilan Kena Pajak

Melalui Surat Edaran Dirjen No. SE-08/PJ/2019, pemerintah membagi tiga aspek perhitungan penghasilan kena pajak pada perusahaan asuransi jiwa. Pertama, dalam hal saldo awal tahun cadangan premi yang telah dikurangi dengan pembayaran klaim/manfaat asuransi pada tahun berjalan dibandingkan dengan cadangan premi yang dihitung oleh aktuaria pada akhir tahun mengaiami penurunan maka penurunan cadangan premi tersebut merupakan penghasilan pada tahun berjalan.

Kedua, dalam hal saldo awal tahun cadangan premi yang telah dikurangi dengan pembayaran klaim/manfaat asuransi pada tahun berjalan dibandingkan dengan cadangan premi yang dihitung oleh aktuaria pada akhir tahun mengalami kenaikan maka kenaikan cadangan premi tersebut merupakan biaya yang dapat dibebankan pada tahun berjalan.

Baca Juga: Semester II/2019, DJP Harapkan Perbaikan Setoran Pajak 2 Sektor Ini

Ketiga, kenaikan cadangan premi yang merupakan biaya tidak termasuk kenaikan atas pembentukan cadangan terkait hasil investasi yang telah dikenakan pajak penghasilan dengan mekanisme pajak tersendiri yang bersifat final dan/atau bukan merupakan objek pajak.

  • Pembebanan Klaim Asuransi

Melalui Surat Edaran Dirjen No. SE-08/PJ/2019, otoritas juga mempertegas pembebanan biaya klaim/manfaat asuransi. Pertama,klaim/manfaat asuransi yang dibayarkan pada tahun berjalan dibebankan pada saldo awal tahun dari cadangan premi sebagai pengurang cadangan premi.

Kedua, jika saldo cadangan premi yang telah dibentuk tidak mencukupi untuk membayar klaim/manfaat asuransi pemegang polis maka kekurangan pembayaran klaim/manfaat asuransi tersebut diperhitungkan sebagai biaya tahun berjalan.

Baca Juga: Defisit Melebar, Sri Mulyani Belum Lirik Opsi Perubahan APBN 2019
  • Tax Holiday untuk Investasi dari Arab

Seusai menghadiri rapat terbatas mengenai tindak lanjut kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Arab Saudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pengembangan industri petrokimia memang menjadi prioritas pemerintah sehingga bisa mendapat insentif pajak.

“Memang ini bidang yang diprioritaskan oleh republik, memenuhi fasilitas tax holiday. Kalau mereka sesuai kriteria, mereka pasti akan mendapatkan tax holiday,” katanya.

  • ‘Bonus’ K/L Diberikan Semester I/2019

Insentif tambahan alokasi anggaran bagi K/L tidak boleh dipakai untuk membayar gaji dan tunjangan. ‘Bonus’ yang dicairkan pada semester I/2019 ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tiap instansi, termasuk membiayai pengembangan kapasitas pegawai.

Baca Juga: Ditjen Pajak: Setoran PPN Masih Tertekan

“Penetapan K/L sedang kami review final dan akan segera ditetapkan oleh Menkeu dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan,” ujar Dirjen Anggaran Askolani.

  • Sinyal Positif dari Perekonomian China

Pertumbuhan ekonomi China selama kuartal I/2019 tercatat sebesar 6,4%. Performa ini didorong oleh produksi industri yang melonjak hingga 8,5% (year on year/yoy), tertinggi dalam 4,5 tahun terakhir. Perkembangan ekonomi China ini dinilai membawa sinyal positif bagi neraca perdagangan Indonesia pada 2019. (kaw)

Baca Juga: Ditjen Pajak Mulai Tindak Lanjuti Pertukaran Informasi Secara Spontan

Selisih atas perbandingan itu dihitung sebagai penghasilan jika ada penurunan cadangan premia tau sebagai biaya jika ada kenaikan cadangan premi. Penghasilan atau biaya itu merupakan bagian dari tahun berjalan.

Baca Juga: Soal Data AEoI, Ditjen Pajak: Kami Setahun Ini Ekstra Hati-Hati

“SE itu memperjelas saja, termasuk dengan memberikan contoh penghitungan di lampiran SE, mekanisme pembebanan biaya klaim atau manfaat pada perusahaan asuransi jiwa,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti topik rencana peningkatan investasi Arab Saudi di Indonesia, termasuk dalam industri petrokimia. Otoritas fiskal akan memberi insentif pajak berupa tax holiday demi terwujudnya industri petrokimia di Indonesia.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyuguhkan informasi terkait rencana otoritas fiskal yang akan memberi insentif berupa tambahan alokasi anggaran untuk kementerian/lembaga (K/L) yang memiliki kinerja anggaran terbaik sepanjang 2018. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.47/PMK.02/2019.

Baca Juga: Genjot Penerimaan Paruh Kedua 2019, Dirjen Pajak: Data Kami Banyak

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Ini 3 Aspek Penghitungan Penghasilan Kena Pajak

Melalui Surat Edaran Dirjen No. SE-08/PJ/2019, pemerintah membagi tiga aspek perhitungan penghasilan kena pajak pada perusahaan asuransi jiwa. Pertama, dalam hal saldo awal tahun cadangan premi yang telah dikurangi dengan pembayaran klaim/manfaat asuransi pada tahun berjalan dibandingkan dengan cadangan premi yang dihitung oleh aktuaria pada akhir tahun mengaiami penurunan maka penurunan cadangan premi tersebut merupakan penghasilan pada tahun berjalan.

Kedua, dalam hal saldo awal tahun cadangan premi yang telah dikurangi dengan pembayaran klaim/manfaat asuransi pada tahun berjalan dibandingkan dengan cadangan premi yang dihitung oleh aktuaria pada akhir tahun mengalami kenaikan maka kenaikan cadangan premi tersebut merupakan biaya yang dapat dibebankan pada tahun berjalan.

Baca Juga: Semester II/2019, DJP Harapkan Perbaikan Setoran Pajak 2 Sektor Ini

Ketiga, kenaikan cadangan premi yang merupakan biaya tidak termasuk kenaikan atas pembentukan cadangan terkait hasil investasi yang telah dikenakan pajak penghasilan dengan mekanisme pajak tersendiri yang bersifat final dan/atau bukan merupakan objek pajak.

  • Pembebanan Klaim Asuransi

Melalui Surat Edaran Dirjen No. SE-08/PJ/2019, otoritas juga mempertegas pembebanan biaya klaim/manfaat asuransi. Pertama,klaim/manfaat asuransi yang dibayarkan pada tahun berjalan dibebankan pada saldo awal tahun dari cadangan premi sebagai pengurang cadangan premi.

Kedua, jika saldo cadangan premi yang telah dibentuk tidak mencukupi untuk membayar klaim/manfaat asuransi pemegang polis maka kekurangan pembayaran klaim/manfaat asuransi tersebut diperhitungkan sebagai biaya tahun berjalan.

Baca Juga: Defisit Melebar, Sri Mulyani Belum Lirik Opsi Perubahan APBN 2019
  • Tax Holiday untuk Investasi dari Arab

Seusai menghadiri rapat terbatas mengenai tindak lanjut kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Arab Saudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pengembangan industri petrokimia memang menjadi prioritas pemerintah sehingga bisa mendapat insentif pajak.

“Memang ini bidang yang diprioritaskan oleh republik, memenuhi fasilitas tax holiday. Kalau mereka sesuai kriteria, mereka pasti akan mendapatkan tax holiday,” katanya.

  • ‘Bonus’ K/L Diberikan Semester I/2019

Insentif tambahan alokasi anggaran bagi K/L tidak boleh dipakai untuk membayar gaji dan tunjangan. ‘Bonus’ yang dicairkan pada semester I/2019 ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tiap instansi, termasuk membiayai pengembangan kapasitas pegawai.

Baca Juga: Ditjen Pajak: Setoran PPN Masih Tertekan

“Penetapan K/L sedang kami review final dan akan segera ditetapkan oleh Menkeu dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan,” ujar Dirjen Anggaran Askolani.

  • Sinyal Positif dari Perekonomian China

Pertumbuhan ekonomi China selama kuartal I/2019 tercatat sebesar 6,4%. Performa ini didorong oleh produksi industri yang melonjak hingga 8,5% (year on year/yoy), tertinggi dalam 4,5 tahun terakhir. Perkembangan ekonomi China ini dinilai membawa sinyal positif bagi neraca perdagangan Indonesia pada 2019. (kaw)

Baca Juga: Ditjen Pajak Mulai Tindak Lanjuti Pertukaran Informasi Secara Spontan
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, penghasilan kena pajak, perusahaan asuransi jiwa, klaim
artikel terkait
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK