Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

DJP Pertegas Penentuan Penghasilan Kena Pajak Perusahaan Asuransi Jiwa

1
1

Ilustrasi gedung DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak memperjelas penentuan penghasilan kena pajak pada perusahaan asuransi jiwa. Hal ini dilakukan dengan memberi penegasan tentang cara pembebanan atas biaya klaim/ manfaat asuransi. Hal ini menjadi sorotan beberapa media nasional pada hari ini, Senin (22/4/2019).

Kejelasan ini tertuang dalam Surat Edaran Dirjen No. SE-08/PJ/2019 yang diteken Dirjen Pajak Robert Pakpahan pada 8 April 2019. Salah satu poin penting dari beleid itu adalah penetapan selisih saldo awal tahun cadangan premi yang telah dikurangi dengan pembayaran klaim/manfaat asuransi pada tahun berjaian dibandingkan dengan cadangan premi yang dihitung oleh aktuaria pada akhir tahun.

Selisih atas perbandingan itu dihitung sebagai penghasilan jika ada penurunan cadangan premia tau sebagai biaya jika ada kenaikan cadangan premi. Penghasilan atau biaya itu merupakan bagian dari tahun berjalan.

Baca Juga: Menkeu Sebut Loyonya Penerimaan Pajak Jadi Indikasi Lesunya Ekonomi

“SE itu memperjelas saja, termasuk dengan memberikan contoh penghitungan di lampiran SE, mekanisme pembebanan biaya klaim atau manfaat pada perusahaan asuransi jiwa,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti topik rencana peningkatan investasi Arab Saudi di Indonesia, termasuk dalam industri petrokimia. Otoritas fiskal akan memberi insentif pajak berupa tax holiday demi terwujudnya industri petrokimia di Indonesia.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyuguhkan informasi terkait rencana otoritas fiskal yang akan memberi insentif berupa tambahan alokasi anggaran untuk kementerian/lembaga (K/L) yang memiliki kinerja anggaran terbaik sepanjang 2018. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.47/PMK.02/2019.

Baca Juga: Duh, Penyelesaian Berkas Penyidikan Pidana Pajak Masih Lama

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Ini 3 Aspek Penghitungan Penghasilan Kena Pajak

Melalui Surat Edaran Dirjen No. SE-08/PJ/2019, pemerintah membagi tiga aspek perhitungan penghasilan kena pajak pada perusahaan asuransi jiwa. Pertama, dalam hal saldo awal tahun cadangan premi yang telah dikurangi dengan pembayaran klaim/manfaat asuransi pada tahun berjalan dibandingkan dengan cadangan premi yang dihitung oleh aktuaria pada akhir tahun mengaiami penurunan maka penurunan cadangan premi tersebut merupakan penghasilan pada tahun berjalan.

Kedua, dalam hal saldo awal tahun cadangan premi yang telah dikurangi dengan pembayaran klaim/manfaat asuransi pada tahun berjalan dibandingkan dengan cadangan premi yang dihitung oleh aktuaria pada akhir tahun mengalami kenaikan maka kenaikan cadangan premi tersebut merupakan biaya yang dapat dibebankan pada tahun berjalan.

Baca Juga: Sebanyak 23 Komoditas Perkebunan Diusulkan Bebas PPN

Ketiga, kenaikan cadangan premi yang merupakan biaya tidak termasuk kenaikan atas pembentukan cadangan terkait hasil investasi yang telah dikenakan pajak penghasilan dengan mekanisme pajak tersendiri yang bersifat final dan/atau bukan merupakan objek pajak.

  • Pembebanan Klaim Asuransi

Melalui Surat Edaran Dirjen No. SE-08/PJ/2019, otoritas juga mempertegas pembebanan biaya klaim/manfaat asuransi. Pertama,klaim/manfaat asuransi yang dibayarkan pada tahun berjalan dibebankan pada saldo awal tahun dari cadangan premi sebagai pengurang cadangan premi.

Kedua, jika saldo cadangan premi yang telah dibentuk tidak mencukupi untuk membayar klaim/manfaat asuransi pemegang polis maka kekurangan pembayaran klaim/manfaat asuransi tersebut diperhitungkan sebagai biaya tahun berjalan.

Baca Juga: Berbekal Ini DJP Bisa Optimalkan Penerimaan 2019
  • Tax Holiday untuk Investasi dari Arab

Seusai menghadiri rapat terbatas mengenai tindak lanjut kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Arab Saudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pengembangan industri petrokimia memang menjadi prioritas pemerintah sehingga bisa mendapat insentif pajak.

“Memang ini bidang yang diprioritaskan oleh republik, memenuhi fasilitas tax holiday. Kalau mereka sesuai kriteria, mereka pasti akan mendapatkan tax holiday,” katanya.

  • ‘Bonus’ K/L Diberikan Semester I/2019

Insentif tambahan alokasi anggaran bagi K/L tidak boleh dipakai untuk membayar gaji dan tunjangan. ‘Bonus’ yang dicairkan pada semester I/2019 ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tiap instansi, termasuk membiayai pengembangan kapasitas pegawai.

Baca Juga: Tarif & Kemudahan Bayar Pajak Jadi Sorotan Utama Investor Tahun Ini

“Penetapan K/L sedang kami review final dan akan segera ditetapkan oleh Menkeu dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan,” ujar Dirjen Anggaran Askolani.

  • Sinyal Positif dari Perekonomian China

Pertumbuhan ekonomi China selama kuartal I/2019 tercatat sebesar 6,4%. Performa ini didorong oleh produksi industri yang melonjak hingga 8,5% (year on year/yoy), tertinggi dalam 4,5 tahun terakhir. Perkembangan ekonomi China ini dinilai membawa sinyal positif bagi neraca perdagangan Indonesia pada 2019. (kaw)

Baca Juga: Bongkar Kasus Perdagangan Ilegal Anak Anjing, HMRC Kantongi £5 Juta

Selisih atas perbandingan itu dihitung sebagai penghasilan jika ada penurunan cadangan premia tau sebagai biaya jika ada kenaikan cadangan premi. Penghasilan atau biaya itu merupakan bagian dari tahun berjalan.

Baca Juga: Menkeu Sebut Loyonya Penerimaan Pajak Jadi Indikasi Lesunya Ekonomi

“SE itu memperjelas saja, termasuk dengan memberikan contoh penghitungan di lampiran SE, mekanisme pembebanan biaya klaim atau manfaat pada perusahaan asuransi jiwa,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti topik rencana peningkatan investasi Arab Saudi di Indonesia, termasuk dalam industri petrokimia. Otoritas fiskal akan memberi insentif pajak berupa tax holiday demi terwujudnya industri petrokimia di Indonesia.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyuguhkan informasi terkait rencana otoritas fiskal yang akan memberi insentif berupa tambahan alokasi anggaran untuk kementerian/lembaga (K/L) yang memiliki kinerja anggaran terbaik sepanjang 2018. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.47/PMK.02/2019.

Baca Juga: Duh, Penyelesaian Berkas Penyidikan Pidana Pajak Masih Lama

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Ini 3 Aspek Penghitungan Penghasilan Kena Pajak

Melalui Surat Edaran Dirjen No. SE-08/PJ/2019, pemerintah membagi tiga aspek perhitungan penghasilan kena pajak pada perusahaan asuransi jiwa. Pertama, dalam hal saldo awal tahun cadangan premi yang telah dikurangi dengan pembayaran klaim/manfaat asuransi pada tahun berjalan dibandingkan dengan cadangan premi yang dihitung oleh aktuaria pada akhir tahun mengaiami penurunan maka penurunan cadangan premi tersebut merupakan penghasilan pada tahun berjalan.

Kedua, dalam hal saldo awal tahun cadangan premi yang telah dikurangi dengan pembayaran klaim/manfaat asuransi pada tahun berjalan dibandingkan dengan cadangan premi yang dihitung oleh aktuaria pada akhir tahun mengalami kenaikan maka kenaikan cadangan premi tersebut merupakan biaya yang dapat dibebankan pada tahun berjalan.

Baca Juga: Sebanyak 23 Komoditas Perkebunan Diusulkan Bebas PPN

Ketiga, kenaikan cadangan premi yang merupakan biaya tidak termasuk kenaikan atas pembentukan cadangan terkait hasil investasi yang telah dikenakan pajak penghasilan dengan mekanisme pajak tersendiri yang bersifat final dan/atau bukan merupakan objek pajak.

  • Pembebanan Klaim Asuransi

Melalui Surat Edaran Dirjen No. SE-08/PJ/2019, otoritas juga mempertegas pembebanan biaya klaim/manfaat asuransi. Pertama,klaim/manfaat asuransi yang dibayarkan pada tahun berjalan dibebankan pada saldo awal tahun dari cadangan premi sebagai pengurang cadangan premi.

Kedua, jika saldo cadangan premi yang telah dibentuk tidak mencukupi untuk membayar klaim/manfaat asuransi pemegang polis maka kekurangan pembayaran klaim/manfaat asuransi tersebut diperhitungkan sebagai biaya tahun berjalan.

Baca Juga: Berbekal Ini DJP Bisa Optimalkan Penerimaan 2019
  • Tax Holiday untuk Investasi dari Arab

Seusai menghadiri rapat terbatas mengenai tindak lanjut kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Arab Saudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pengembangan industri petrokimia memang menjadi prioritas pemerintah sehingga bisa mendapat insentif pajak.

“Memang ini bidang yang diprioritaskan oleh republik, memenuhi fasilitas tax holiday. Kalau mereka sesuai kriteria, mereka pasti akan mendapatkan tax holiday,” katanya.

  • ‘Bonus’ K/L Diberikan Semester I/2019

Insentif tambahan alokasi anggaran bagi K/L tidak boleh dipakai untuk membayar gaji dan tunjangan. ‘Bonus’ yang dicairkan pada semester I/2019 ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tiap instansi, termasuk membiayai pengembangan kapasitas pegawai.

Baca Juga: Tarif & Kemudahan Bayar Pajak Jadi Sorotan Utama Investor Tahun Ini

“Penetapan K/L sedang kami review final dan akan segera ditetapkan oleh Menkeu dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan,” ujar Dirjen Anggaran Askolani.

  • Sinyal Positif dari Perekonomian China

Pertumbuhan ekonomi China selama kuartal I/2019 tercatat sebesar 6,4%. Performa ini didorong oleh produksi industri yang melonjak hingga 8,5% (year on year/yoy), tertinggi dalam 4,5 tahun terakhir. Perkembangan ekonomi China ini dinilai membawa sinyal positif bagi neraca perdagangan Indonesia pada 2019. (kaw)

Baca Juga: Bongkar Kasus Perdagangan Ilegal Anak Anjing, HMRC Kantongi £5 Juta
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, penghasilan kena pajak, perusahaan asuransi jiwa, klaim
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 10 April 2019 | 16:37 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Senin, 18 Maret 2019 | 16:49 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 18 September 2018 | 10:43 WIB
BERITA PAJAK HARI INI