Berita
Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD
Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA
Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 09:30 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

DJP Pertegas Penentuan Penghasilan Kena Pajak Perusahaan Asuransi Jiwa

A+
A-
1
A+
A-
1
DJP Pertegas Penentuan Penghasilan Kena Pajak Perusahaan Asuransi Jiwa

Ilustrasi gedung DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak memperjelas penentuan penghasilan kena pajak pada perusahaan asuransi jiwa. Hal ini dilakukan dengan memberi penegasan tentang cara pembebanan atas biaya klaim/ manfaat asuransi. Hal ini menjadi sorotan beberapa media nasional pada hari ini, Senin (22/4/2019).

Kejelasan ini tertuang dalam Surat Edaran Dirjen No. SE-08/PJ/2019 yang diteken Dirjen Pajak Robert Pakpahan pada 8 April 2019. Salah satu poin penting dari beleid itu adalah penetapan selisih saldo awal tahun cadangan premi yang telah dikurangi dengan pembayaran klaim/manfaat asuransi pada tahun berjaian dibandingkan dengan cadangan premi yang dihitung oleh aktuaria pada akhir tahun.

Selisih atas perbandingan itu dihitung sebagai penghasilan jika ada penurunan cadangan premia tau sebagai biaya jika ada kenaikan cadangan premi. Penghasilan atau biaya itu merupakan bagian dari tahun berjalan.

Baca Juga: Isu Terpopuler: DJP Kerahkan Pegawai ke Lapangan dan Tebar Email ke WP

“SE itu memperjelas saja, termasuk dengan memberikan contoh penghitungan di lampiran SE, mekanisme pembebanan biaya klaim atau manfaat pada perusahaan asuransi jiwa,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti topik rencana peningkatan investasi Arab Saudi di Indonesia, termasuk dalam industri petrokimia. Otoritas fiskal akan memberi insentif pajak berupa tax holiday demi terwujudnya industri petrokimia di Indonesia.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyuguhkan informasi terkait rencana otoritas fiskal yang akan memberi insentif berupa tambahan alokasi anggaran untuk kementerian/lembaga (K/L) yang memiliki kinerja anggaran terbaik sepanjang 2018. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.47/PMK.02/2019.

Baca Juga: Lapisan Penghasilan Kena Pajak Bakal Diutak-atik Tahun Depan

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Ini 3 Aspek Penghitungan Penghasilan Kena Pajak

Melalui Surat Edaran Dirjen No. SE-08/PJ/2019, pemerintah membagi tiga aspek perhitungan penghasilan kena pajak pada perusahaan asuransi jiwa. Pertama, dalam hal saldo awal tahun cadangan premi yang telah dikurangi dengan pembayaran klaim/manfaat asuransi pada tahun berjalan dibandingkan dengan cadangan premi yang dihitung oleh aktuaria pada akhir tahun mengaiami penurunan maka penurunan cadangan premi tersebut merupakan penghasilan pada tahun berjalan.

Kedua, dalam hal saldo awal tahun cadangan premi yang telah dikurangi dengan pembayaran klaim/manfaat asuransi pada tahun berjalan dibandingkan dengan cadangan premi yang dihitung oleh aktuaria pada akhir tahun mengalami kenaikan maka kenaikan cadangan premi tersebut merupakan biaya yang dapat dibebankan pada tahun berjalan.

Baca Juga: Amankan Penerimaan Pajak, DJP Awasi Sektor Usaha Ini

Ketiga, kenaikan cadangan premi yang merupakan biaya tidak termasuk kenaikan atas pembentukan cadangan terkait hasil investasi yang telah dikenakan pajak penghasilan dengan mekanisme pajak tersendiri yang bersifat final dan/atau bukan merupakan objek pajak.

  • Pembebanan Klaim Asuransi

Melalui Surat Edaran Dirjen No. SE-08/PJ/2019, otoritas juga mempertegas pembebanan biaya klaim/manfaat asuransi. Pertama,klaim/manfaat asuransi yang dibayarkan pada tahun berjalan dibebankan pada saldo awal tahun dari cadangan premi sebagai pengurang cadangan premi.

Kedua, jika saldo cadangan premi yang telah dibentuk tidak mencukupi untuk membayar klaim/manfaat asuransi pemegang polis maka kekurangan pembayaran klaim/manfaat asuransi tersebut diperhitungkan sebagai biaya tahun berjalan.

Baca Juga: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Dipastikan Tidak Tambah Beban WP
  • Tax Holiday untuk Investasi dari Arab

Seusai menghadiri rapat terbatas mengenai tindak lanjut kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Arab Saudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pengembangan industri petrokimia memang menjadi prioritas pemerintah sehingga bisa mendapat insentif pajak.

“Memang ini bidang yang diprioritaskan oleh republik, memenuhi fasilitas tax holiday. Kalau mereka sesuai kriteria, mereka pasti akan mendapatkan tax holiday,” katanya.

  • ‘Bonus’ K/L Diberikan Semester I/2019

Insentif tambahan alokasi anggaran bagi K/L tidak boleh dipakai untuk membayar gaji dan tunjangan. ‘Bonus’ yang dicairkan pada semester I/2019 ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tiap instansi, termasuk membiayai pengembangan kapasitas pegawai.

Baca Juga: Sri Mulyani Dapat Masukan Soal Risiko Moral Hazard Rencana Program Ini

“Penetapan K/L sedang kami review final dan akan segera ditetapkan oleh Menkeu dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan,” ujar Dirjen Anggaran Askolani.

  • Sinyal Positif dari Perekonomian China

Pertumbuhan ekonomi China selama kuartal I/2019 tercatat sebesar 6,4%. Performa ini didorong oleh produksi industri yang melonjak hingga 8,5% (year on year/yoy), tertinggi dalam 4,5 tahun terakhir. Perkembangan ekonomi China ini dinilai membawa sinyal positif bagi neraca perdagangan Indonesia pada 2019. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Pengenaan PPh Minimum Bakal Berlaku Terbatas
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, penghasilan kena pajak, perusahaan asuransi jiwa, klaim

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 30 Agustus 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Pengecualian PPh Minimum WP Badan Rugi Bakal Diatur dalam PMK

Sabtu, 28 Agustus 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: Aturan PPh Final Bunga Obligasi dan Pita Cukai Digital

Jum'at, 27 Agustus 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Dengan AMT, DJP Sebut 2 Tujuan Ini Bisa Tercapai Sekaligus

Kamis, 26 Agustus 2021 | 08:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Pengurangan Penerima Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Pengaruhi Penerimaan

berita pilihan

Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD

DBH Perikanan Dihapus dalam RUU HKPD, Ini Alasannya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA

WP Tak Diaudit Lebih Berisiko dan NPWP Bendahara Dihapus, Cek Videonya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA

Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Sabtu, 18 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Kerahkan Pegawai ke Lapangan dan Tebar Email ke WP

Sabtu, 18 September 2021 | 06:00 WIB
KABUPATEN BANGLI

Tak Perlu Repot, Cek Tagihan Pajak PBB Bisa Lewat Aplikasi Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu PKP Kegiatan Usaha Tertentu?

Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Gugatan Diterbitkannya Surat Paksa