KEPATUHAN PAJAK

DJP: Integrasi NIK sebagai NPWP Ikut Dorong WP Laporkan SPT Tahunan

Dian Kurniati | Rabu, 15 Mei 2024 | 09:05 WIB
DJP: Integrasi NIK sebagai NPWP Ikut Dorong WP Laporkan SPT Tahunan

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyatakan integrasi nomor induk kependudukan (NIK) pada KTP sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) orang pribadi turut mendorong masyarakat menyampaikan SPT Tahunan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan penyampaian SPT Tahunan mengalami pertumbuhan sebesar 7,15% hingga April 2024. Menurutnya, data tersebut menunjukkan kesadaran wajib pajak terus membaik.

"Dengan adanya pemadanan NIK-NPWP ini juga makin mendorong kesadaran wajib pajak untuk memasukkan SPT Tahunan," katanya dalam sebuah talkshow di TV, dikutip pada Rabu (15/5/2024).

Baca Juga:
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Satker PNBP Migas Pakai Basis Akrual

Dwi mengatakan pemadanan NIK sebagai NPWP menjadi upaya pemerintah menuju satu data Indonesia. Nantinya, NIK juga akan digunakan sebagai pintu masuk mengakses berbagai layanan perpajakan oleh wajib pajak orang pribadi.

Selain melakukan pemadanan secara sistem, DJP juga mendorong wajib pajak melakukan validasi dan pemadanan NIK sebagai NPWP melalui DJP Online. Sejauh ini, 67,8 juta NIK telah dipadankan sebagai NPWP wajib pajak orang pribadi atau 91,82% dari jumlah wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Dia menjelaskan secara agregat jumlah SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan oleh wajib pajak sebanyak 14,19 juta atau 73,61%. Pada tahun ini, DJP menargetkan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan adalah sebesar 83,2% dari jumlah wajib SPT yang berjumlah 19,2 juta.

Baca Juga:
Jamin Data Pribadi WP Aman, DJP Uji Coba Keamanan Sistem Coretax

DJP pun optimistis target rasio kepatuhan tersebut akan tercapai. Kepada wajib pajak yang belum lapor, dia mengimbau tetap menyampaikan SPT Tahunannya.

"Memang idealnya 100% disampaikan di bulan Maret dan April, tetapi kami menyadari mungkin ada beberapa wajib pajak yang belum selesai, terutama wajib pajak badan yang melakukan penundaan," ujarnya.

UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengatur batas akhir penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 31 Maret 2024. Sementara, untuk SPT tahunan wajib pajak badan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 30 April 2024.

Wajib pajak orang pribadi tetap memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan walaupun periodenya telah lewat. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Rabu, 29 Mei 2024 | 19:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Sebut Pencairan Dana JETP Berpotensi Terkendala, Ini Sebabnya

Rabu, 29 Mei 2024 | 18:01 WIB KAMUS PPH

Apa Itu Formulir 1721-B1?

Rabu, 29 Mei 2024 | 17:45 WIB PERDAGANGAN KARBON

BKF Catat Nilai Transaksi Bursa Karbon Masih Minim, Apa Tantangannya?

Rabu, 29 Mei 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Relaksasi Lartas, Pengusaha Tekstil Khawatir Gempuran Produk Impor

Rabu, 29 Mei 2024 | 16:32 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Potensi Pajak dari Tiap WP Bisa Diprediksi Lebih Akurat

Rabu, 29 Mei 2024 | 16:15 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Kadin Siapkan Whitepaper untuk Dukung Pelaksanaan Visi Misi Prabowo

Rabu, 29 Mei 2024 | 15:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

DJP Sebut UMKM Lebih Untung Buka Usaha di IKN, Ternyata Ini Alasannya