Berita
Senin, 06 Juli 2020 | 09:22 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 06 Juli 2020 | 07:58 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Minggu, 05 Juli 2020 | 15:01 WIB
KINERJA EKONOMI
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:01 WIB
FILIPINA
Fokus
Literasi
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:00 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SUMATRA BARAT
Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 03 Juli 2020 | 11:15 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Rabu, 01 Juli 2020 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 1 JULI-7 JULI 2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase

DJP: Data AEoI Bergerak Dinamis

A+
A-
1
A+
A-
1
DJP: Data AEoI Bergerak Dinamis
Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) dalam dua tahun terakhir mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (automatic exchange of information/AEoI). Data yang diperoleh bervariatif.

Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol mengatakan data AEoI yang diperoleh dari otoritas pajak negara/yurisdiksi mitra pada tahun ini mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut juga berlaku untuk data yang dikirimkan DJP kepada negara mitra.

“Tentu data dan informasinya dinamis dari tahun ke tahun," katanya kepada DDTCNews, Selasa (12/11/2019).

Baca Juga: Nihil? Tetap Lapor Realisasi Insentif PPh Pasal 21 DTP

Data dalam dua tahun terakhir tersebut, menurut John, akan digunakan DJP dalam berbagai proses bisnis dalam tubuh otoritas. Beberapa diantaranya adalah untuk kepentingan pengawasan hingga penegakan hukum oleh otoritas pajak.

Namun, John masih enggan untuk memberikan detail terkait struktur data yang diperoleh DJP terkait subjek pajak dalam negeri yang mempunyai aset di luar negeri. Dia tidak menjabarkan terdaftar atau tidaknya subjek pajak itu dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia.

Bagaimanapun, aspek ini pada gilirannya akan menentukan langkah lanjutan DJP. Langkah lanjutan tersebut adalah terkait kegiatan intensifikasi atau ekstensifikasi berdasarkan data AEoI yang sudah dikantongi dalam dua tahun terakhir.

Baca Juga: Wuih, Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Kini Diburu

Seperti diketahui, pertukaran data AEoI pada edisi kedua, DJP mengirimkan informasi nasabah asing di lembaga keuangan domestik (outbond AEoI) kepada 64 yurisdiksi. Sebaliknya, otoritas pajak menerima data keuangan subjek pajak dalam negeri Indonesia ( inbound AEoI) dari 78 yurisdiksi mitra.

Jumlah yurisdiksi partisipan tersebut naik dari capaian tahun lalu. Pada tahun lalu, DJP mengirim laporan keuangan wajib pajak luar negeri kepada 54 yurisdiksi/negara mitra. Secara bersamaan, DJP juga sudah menerima laporan keuangan WNI yang diparkir di luar negeri dari 66 yurisdiksi mitra. (kaw)

Baca Juga: Hingga Pukul 24.00 WIB, Semua Layanan Elektronik DJP Tak Bisa Diakses
Topik : AEoI, Ditjen Pajak, pertukaran informasi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 30 Juni 2020 | 12:11 WIB
PER-13/PJ/2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 11:46 WIB
PER-10/PJ/2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 10:30 WIB
PER-12/PJ/2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:25 WIB
PER-12/PJ/2020
berita pilihan
Senin, 06 Juli 2020 | 09:22 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 06 Juli 2020 | 07:58 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Minggu, 05 Juli 2020 | 15:01 WIB
KINERJA EKONOMI
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:01 WIB
FILIPINA
Minggu, 05 Juli 2020 | 13:01 WIB
PAJAK LAYANAN DIGITAL
Minggu, 05 Juli 2020 | 12:01 WIB
KABUPATEN MALANG
Minggu, 05 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 05 Juli 2020 | 10:01 WIB
KABUPATEN MIMIKA
Minggu, 05 Juli 2020 | 09:01 WIB
PAJAK LAYANAN DIGITAL