Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ditjen Pajak Tegaskan Pentingnya AEoI

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Dalam rangka memperdalam edukasi mengenai praktik penghindaran pajak, aggressive tax planning dan berbagai tantangannya, Universitas Tarumanegara menyelenggarakan seminar bertajuk Automatic Exchange of Information (AEoI).

Direktur Perpajakan Internasional P.M. John L. Hutagaol mengatakan pemerintah telah mempersiapkan berbagai langkah untuk menyambut AEoI pada tahun depan. Keikutsertaan Indonesia dalam AEoI juga menjadi upaya pemerintah dalam menangani Base Erotion Profit Shifting (BEPS).

“Nanti pertukaran data itu bisa diperoleh secara otomatis, meski sebelumnya juga bisa dilakukan berdasarkan request maupun spontan. Bahkan tahun depan, pengolahan big data wajib pajak juga akan dilakukan dengan teknologi yang canggih dan tidak secara manual,” ujarnya di Universitas Tarumanegara Jakarta, Selasa (14/11).

Baca Juga: DJP: Jumlah Yurisdiksi Partisipan Bakal Terus Bertambah

Mengingat, pemerintah akan menerima aliran data wajib pajak yang sangat besar dari berbagai institusi keuangan saat mengikuti AEoI. Maka dari itu, otoritas pajak akan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mempermudah pengolahan data wajib pajak.

Adapun manfaat positif dari keikutsertaan Indonesia dalam AEoI seperti peningkatan kepatuhan wajib pajak juga menjadi incaran pemerintah. Pasalnya, praktik penghindaran pajak hingga saat ini masih kerap terjadi dengan berbagai skema seperti yang diungkapkan dalam Paradise Papers atau Panama Papers.

“Manfaat lain dari program AEoI yaitu karena 102 yurisdiksi atau negara yang tergabung di dalam AEoI akan semakin mempersempit wilayah untuk wajib pajak menghindari pengenaan pajak,” paparnya.

Baca Juga: Lagi, Bulan Ini DJP Bertukar Informasi dengan Negara Lain

Kendati demikian, Indonesia baru akan efektif memasuki era keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan pada batch ke-2 yaitu pada bulan September 2018 untuk skala internasional. Sementara pertukaran informasi keuangan skala domestik akan dilakukan lebih dulu.

Di samping itu, meski sejumlah negara sudah menjalankan multilateral competent authority agreement (MCAA), John menyebutkan adanya bilateral competent authority agreement (BCAA) yang mengharuskan suatu negara harus membuat kesepakatan baru dengan satu negara lainnya. (Amu)

Baca Juga: Institut STIAMI Gelar Talkshow & Kompetisi Pajak, Tertarik?

“Nanti pertukaran data itu bisa diperoleh secara otomatis, meski sebelumnya juga bisa dilakukan berdasarkan request maupun spontan. Bahkan tahun depan, pengolahan big data wajib pajak juga akan dilakukan dengan teknologi yang canggih dan tidak secara manual,” ujarnya di Universitas Tarumanegara Jakarta, Selasa (14/11).

Baca Juga: DJP: Jumlah Yurisdiksi Partisipan Bakal Terus Bertambah

Mengingat, pemerintah akan menerima aliran data wajib pajak yang sangat besar dari berbagai institusi keuangan saat mengikuti AEoI. Maka dari itu, otoritas pajak akan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mempermudah pengolahan data wajib pajak.

Adapun manfaat positif dari keikutsertaan Indonesia dalam AEoI seperti peningkatan kepatuhan wajib pajak juga menjadi incaran pemerintah. Pasalnya, praktik penghindaran pajak hingga saat ini masih kerap terjadi dengan berbagai skema seperti yang diungkapkan dalam Paradise Papers atau Panama Papers.

“Manfaat lain dari program AEoI yaitu karena 102 yurisdiksi atau negara yang tergabung di dalam AEoI akan semakin mempersempit wilayah untuk wajib pajak menghindari pengenaan pajak,” paparnya.

Baca Juga: Lagi, Bulan Ini DJP Bertukar Informasi dengan Negara Lain

Kendati demikian, Indonesia baru akan efektif memasuki era keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan pada batch ke-2 yaitu pada bulan September 2018 untuk skala internasional. Sementara pertukaran informasi keuangan skala domestik akan dilakukan lebih dulu.

Di samping itu, meski sejumlah negara sudah menjalankan multilateral competent authority agreement (MCAA), John menyebutkan adanya bilateral competent authority agreement (BCAA) yang mengharuskan suatu negara harus membuat kesepakatan baru dengan satu negara lainnya. (Amu)

Baca Juga: Institut STIAMI Gelar Talkshow & Kompetisi Pajak, Tertarik?
Topik : kampus, pertukaran informasi, aeoi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Rabu, 28 Agustus 2019 | 13:03 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Senin, 11 Maret 2019 | 15:34 WIB
TAX CENTER FEB UNILA-KANWIL DJP LAMPUNG
Jum'at, 29 Maret 2019 | 17:46 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Senin, 18 Desember 2017 | 16:01 WIB
FEB UNIVERSITAS AIRLANGGA
berita pilihan
Selasa, 27 September 2016 | 12:08 WIB
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Rabu, 19 April 2017 | 18:40 WIB
UNIVERSITAS SURABAYA
Rabu, 19 Oktober 2016 | 14:35 WIB
WISUDA PKN STAN
Selasa, 07 November 2017 | 15:25 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Selasa, 06 Juni 2017 | 15:48 WIB
FEB UNIVERSITAS INDONESIA
Kamis, 27 September 2018 | 13:31 WIB
KULIAH HUKUM PAJAK-STHI JENTERA
Kamis, 08 Juni 2017 | 15:12 WIB
SEMINAR TRANSFER PRICING
Jum'at, 29 September 2017 | 17:29 WIB
FIA UNIVERSITAS INDONESIA
Sabtu, 07 Oktober 2017 | 17:35 WIB
FIA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 17 September 2016 | 16:29 WIB
KERJA SAMA PENDIDIKAN