Review
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 28 Juni 2020 | 06:46 WIB
ANALISIS PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Rabu, 01 Juli 2020 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 1 JULI-7 JULI 2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase

Ditjen Pajak Kaji Soal Perencanaan Pajak Agresif

A+
A-
1
A+
A-
1
Ditjen Pajak Kaji Soal Perencanaan Pajak Agresif

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah Indonesia saat ini tengah fokus mengkaji kebijakan untuk menangani perencanaan pajak agresif (aggressive tax planning), salah satunya melalui revisi undang-undang pajak penghasilan (RUU PPh).

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak John L. Hutagaol mengatakan perencanaan pajak secara agresif dapat memberikan dampak berbahaya yang berimbas pada penerimaan negara. Beberapa regulasi terkait hal ini masih dalam proses.

"Ada beberapa regulasi yang masih on going, termasuk RUU PPh," ujarnya kepada DDTCNews, Kamis (23/3).

Baca Juga: Mau Melamar Kerja Butuh NPWP? Ini Kata Kring Pajak DJP

Menurutnya, RUU PPh akan menjadi tahap awal untuk menghadapi perencanaan pajak agresif. Seperti diketahui, pelaku perencanaan pajak agresif terjadi karena wajib pajak yang ingin mengecilkan beban pajak, salah satunya dengan mengalihkan laba ke negara dengan tarif yang rendah atau skema-skema lain.

“Perencanaan ini terjadi karena mereka ingin tarif rendah, sementara pengenaan tarif pajak di Indonesia cukup tinggi dibandingkan dengan negara lain,” ujarnya.

Dalam kajiannya, John menambahkan Ditjen Pajak akan memperbaiki struktur tarif PPh dalam agenda revisi UU PPh yang saat ini tengah berlangsung.

Baca Juga: Soal Perluasan Penerima Insentif Pajak, Ini Kata Kemenko Perekonomian

Dia mengatakan pengenaan pajak di beberapa negara di Asia Tenggara menjadi acuan atau pertimbangan untuk merevisi tarif perpajakan UU PPh. Kendati demikian, John tidak menjelaskan lebih lanjut seperti apa arah tarif pajak Indonesia ke depan.

"Negara-negara di kawasan ASEAN jadi benchmark dalam pembahasan RUU PPh ini. Mereka cenderung menurunkan tarif PPh," tuturnya. (Amu)

Baca Juga: Nihil? Tetap Lapor Realisasi Insentif PPh Pasal 21 DTP
Topik : ditjen pajak, revisi uu pph, perencanaan pajak agresif
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 12:11 WIB
PER-13/PJ/2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 11:46 WIB
PER-10/PJ/2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 10:30 WIB
PER-12/PJ/2020
berita pilihan
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:03 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH
Selasa, 07 Juli 2020 | 14:56 WIB
INGGRIS
Selasa, 07 Juli 2020 | 14:04 WIB
PMK 77/2020
Selasa, 07 Juli 2020 | 14:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 12:42 WIB
KONSULTASI
Selasa, 07 Juli 2020 | 12:16 WIB
KEBIJAKAN MONETER
Selasa, 07 Juli 2020 | 11:52 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH