KABUPATEN KEPAHIANG

Distribusi SPPT Rampung, Begini Imbauan BKD

Dian Kurniati
Selasa, 18 Mei 2021 | 14.58 WIB
Distribusi SPPT Rampung, Begini Imbauan BKD

Sejumlah pegawai Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, menyerahkan SPPT P2 kepada pemerintah desa. Sebanyak 56.000 lembar SPPT PBB-P2 di Kabupaten Kepahiang telah diserahkan kepada masyarakat. (Foto: Istimewa/progres.id)

KEPAHIANG, DDTCNews - Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, telah mendistribusikan 56.000 lembar surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) 2021 kepada masyarakat.

Kepala Bidang Pendapatan BKD Kabupaten Kepahiang Amarullah Muttaqin mengatakan proses distribusi SPPT PBB-P2 dikebut agar rampung sebelum Lebaran.

Dia berharap masyarakat segera membayar PBB-P2 senilai yang tertera pada SPPT. "Harapan kami warga segera tahu kapan harus membayar, berapa jumlahnya, dan bagaimana membayarnya," katanya, dikutip Selasa (18/5/2021).

Amirullah mengatakan proses distribusi SPPT berjalan sejak 26 April hingga 7 Mei 2021. Dalam prosesnya, BKD melibatkan para camat, yang kemudian diteruskan lurah dan kepala desa agar benar-benar sampai di tangan masyarakat.

Sembari mendistribusikan SPPT, sambungnya, para camat, lurah, dan kepala desa juga terus mengimbau masyarakat agar segera membayar PBB-P2 ke kantor BKD.

Namun, Amirullah menyebutkan saat ini Pemkab Kepahiang tengah berupaya mempermudah proses pembayaran PBB-P2 dengan memanfaatkan layanan perbankan digital.

"BKD rencananya akan melakukan peluncuran metode pembayaran PBB-P2 melalui BRILink pada Juni mendatang," ujarnya seperti dilansir kepahiang.progres.id.

Amirullah menambahkan PBB-P2 memiliki kontribusi besar dalam pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kepahiang. Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam membayar PBB-P2 juga sangat penting agar target PAD dan pembangunan wilayah dapat tercapai.

Pada 2021, Pemkab Kepahiang menargetkan PAD senilai Rp40 miliar atau naik 17,6% dari realisasi tahun lalu senilai Rp34 miliar. Realisasi PAD pada 2020 itu hanya setara 87,1% dari target Rp39 miliar karena terpengaruh pandemi Covid-19. (Bsi)

Editor :
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.