Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Diskon Pajak Daerah Masih Ramai, Pemutihan PBB-P2 Kembali Diadakan

A+
A-
5
A+
A-
5
Diskon Pajak Daerah Masih Ramai, Pemutihan PBB-P2 Kembali Diadakan

Ilustrasi. Suasana pemukiman warga di kawasan Mangga Besar, Jakarta, Jumat (20/8/2021). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp.

TANGERANG, DDTCNews - Pemerintah Kota Tangerang, Banten, kembali memberikan insentif penghapusan sanksi denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang Kiki Wibhawa mengatakan relaksasi diberikan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19. Insentif berlaku pada 18 Oktober hingga 31 Desember 2021.

"Relaksasi yang dilaksanakan merupakan bentuk hadirnya kami untuk memberikan insentif keringanan kepada wajib pajak agar tetap bisa membayar pajak di tengah situasi pandemi seperti saat ini," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (19/10/2021).

Baca Juga: UU HKPD Sah! Pajak Hotel, Restoran Hingga Parkir Digabung Jadi Satu

Kiki mengatakan Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah telah menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) 96/2021 yang mengatur tentang pemberian insentif tersebut. Insentif serupa juga sempat diberikan pada 23 Agustus hingga 30 September 2021.

Dia menyebut insentif yang diberikan meliputi pembebasan denda PBB-P2 serta pengurangan 10% tunggakan PBB-P2 dan 10% bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Wajib pajak dapat memperoleh insentif tersebut dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Wajib pajak harus menjalani proses input oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau PPAT sementara pada sistem BPHTB Online, serta melakukan pembayaran, penomoran, dan penandatanganan bukti peralihan hak atas tanah pada periode masa berlaku Perwal 96/2021.

Baca Juga: Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

Pada transaksi yang diberikan penomoran di luar masa berlaku Perwal 96/2021, akan dikenakan kurang bayar dengan penerbitan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar kepada PPAT/PPATS.

Selain meringankan masyarakat, Kiki berharap program tersebut juga efektif meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Realisasi PBB-P2 hingga September 2021 telah mencapai Rp448 miliar atau 97% dari target Rp462 miliar, sedangkan BPHTB Rp300 miliar atau 54% dari target Rp647 miliar.

"Semoga target ini bisa kami kejar dengan program relaksasi dan dukungan dari setiap stakeholder," ujarnya.

Baca Juga: Insentif Pajak untuk Investor yang Tanam Modal di Startup Diperpanjang

Kiki menambahkan proses pembayaran PBB-P2 dan BPHTB di Kota Tangerang juga semakin mudah. Pembayaran tersebut bisa dilakukan di kantor cabang BJB, kantor pos, minimarket, atau secara online melalui Tangerang LIVE, BJB Digi, Bukalapak, Tokopedia, Linkaja, Gopay, dan QRIS.

Dengan berbagai kemudahan tersebut, dia kemudian mengajak wajib pajak segera menyelesaikan kewajibannya membayar pajak. Menurutnya, partisipasi wajib pajak penting untuk mendorong pemulihan ekonomi dan pembangunan Kota Tangerang. (sap)

Baca Juga: Kejar Setoran PBB Akhir Tahun, Camat Dikerahkan ke Lapangan
Topik : pemutihan PBB, insentif pajak, diskon pajak, penghapusan denda pajak, pajak daerah, Tangerang

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Nezar Gribaldy

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:42 WIB
dengan masih adanya pandemi ini, perekenomian masyarakat masih belum stabil sehingga pemerintah harus memberikan insentif pajak agar masyarakat tetap membayarkan pajaknya.
1

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 04 Desember 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Anggaran Riset Kecil, Pengusaha Didorong Manfaatkan Supertax Deduction

Sabtu, 04 Desember 2021 | 12:00 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR

DPRD Minta Pemprov Naikkan Target PAD Tahun 2022, Ini Alasannya

Sabtu, 04 Desember 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Ada MotoGP, Setoran PAD 2022 Diprediksi Bakal Meroket

Sabtu, 04 Desember 2021 | 10:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

DJP Gencarkan Pengawasan WP Penerima Insentif, Begini Ketentuannya

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:01 WIB
HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Beberkan Dampak Korupsi, Sri Mulyani: Penyakit dan Bahayanya Nyata

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp10,2 M, Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK

Menjaga Ruang Fiskal Agar Bisa Tetap Responsif

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
HARTA PEJABAT NEGARA

Permudah Pegawai Lapor Harta Kekayaan, Dua Aplikasi Ini Diintegrasikan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:00 WIB
FILIPINA

Dorong Produktivitas Usaha, Keringanan Pajak Disiapkan

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL

Apa Itu Konsolidasi Fiskal?

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK FOKUS AKHIR TAHUN

Perkembangan APBN Sebelum Defisit Kembali Maksimal 3% PDB

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:

‘Pajak Itu Tidak Boleh Menghalangi Pemulihan Ekonomi’