Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Dirjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Baru Soal Angsuran PPh Pasal 25

51
51

Dirjen Pajak Robert Pakpahan. 

JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengeluarkan surat edaran (SE) yang berisi petunjuk lebih lanjut pelaksanaan ketentuan perhitungan angsuran pajak penghasilan (PPh) dalam tahun pajak berjalan.

SE yang dimaksud adalah SE Dirjen Pajak No. SE-25/PJ/2019. Beleid yang ditetapkan pada 24 September 2019 ini merupakan petunjuk lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.215/PMK.03/2018.

PMK tersebut berisi tentang penghitungan angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan. Angsuran itu harus dibayar sendiri oleh wajib pajak baru, bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, wajib pajak masuk bursa, wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

Baca Juga: Bayar Pajak Sudah Bisa di Agen Laku Pandai

“Dalam pelaksanaannya [PMK 215/2018] masih terdapat pertanyaan dalam menghitung angsuran PPh pasal 25 sehingga diperlukan surat edaran untuk menjelaskan maksud dari PMK agar didapat kesamaan pemahaman,” demikian bunyi penggalan SE tersebut, seperti dikutip pada Senin (30/9/2019).

Selain sebagai pedoman, SE tersebut ditujukan sebagai petunjuk pelaksanaan dan keseragaman pelaksanaan operasional di lapangan untuk memberikan kemudahan, keadilan, serta kepastian hukum dalam menghitung besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun pajak berjalan.

Angsuran PPh pasal 25 diharapkan dapat lebih mendekati jumlah yang akan terutang pada akhir tahun pajak. Oleh karena itu, sambung Robert dalam SE itu, pengaturan angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak tertentu dilakukan perubahan.

Baca Juga: Isu Perpajakan Dinilai Masih Hambat Investasi, DJP Angkat Suara

Perubahan yang dimaksud antara lain, pertama, perubahan tata cara penghitungan bagi wajib pajak bank, masuk bursa, dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala.

Kedua, dasar penghitungan angsuran PPh pasal 25 wajib pajak bank yang semula berdasarkan laporan triwulanan menjadi berdasarkan laporan bulanan. Ketiga, wajib pajak baru yang semula dihitung berdasarkan penghasilan neto sebulan disetahunkan ditetapkan menjadi nihil pada tahun berjalan. (kaw)

Baca Juga: Petugas Pajak Disebut Semena-mena Terhadap WP, Ini Respons DJP

PMK tersebut berisi tentang penghitungan angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan. Angsuran itu harus dibayar sendiri oleh wajib pajak baru, bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, wajib pajak masuk bursa, wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

Baca Juga: Bayar Pajak Sudah Bisa di Agen Laku Pandai

“Dalam pelaksanaannya [PMK 215/2018] masih terdapat pertanyaan dalam menghitung angsuran PPh pasal 25 sehingga diperlukan surat edaran untuk menjelaskan maksud dari PMK agar didapat kesamaan pemahaman,” demikian bunyi penggalan SE tersebut, seperti dikutip pada Senin (30/9/2019).

Selain sebagai pedoman, SE tersebut ditujukan sebagai petunjuk pelaksanaan dan keseragaman pelaksanaan operasional di lapangan untuk memberikan kemudahan, keadilan, serta kepastian hukum dalam menghitung besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun pajak berjalan.

Angsuran PPh pasal 25 diharapkan dapat lebih mendekati jumlah yang akan terutang pada akhir tahun pajak. Oleh karena itu, sambung Robert dalam SE itu, pengaturan angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak tertentu dilakukan perubahan.

Baca Juga: Isu Perpajakan Dinilai Masih Hambat Investasi, DJP Angkat Suara

Perubahan yang dimaksud antara lain, pertama, perubahan tata cara penghitungan bagi wajib pajak bank, masuk bursa, dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala.

Kedua, dasar penghitungan angsuran PPh pasal 25 wajib pajak bank yang semula berdasarkan laporan triwulanan menjadi berdasarkan laporan bulanan. Ketiga, wajib pajak baru yang semula dihitung berdasarkan penghasilan neto sebulan disetahunkan ditetapkan menjadi nihil pada tahun berjalan. (kaw)

Baca Juga: Petugas Pajak Disebut Semena-mena Terhadap WP, Ini Respons DJP
Topik : angsuran pajak, angsuran PPh pasal 25, SE-25/2019, PMK 215/2018, DJP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua pekan sekali, dengan berkomentar pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews!! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 27 Agustus 2019 | 15:35 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA