Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Dirjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Baru Soal Angsuran PPh Pasal 25

A+
A-
51
A+
A-
51
Dirjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Baru Soal Angsuran PPh Pasal 25

Dirjen Pajak Robert Pakpahan. 

JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengeluarkan surat edaran (SE) yang berisi petunjuk lebih lanjut pelaksanaan ketentuan perhitungan angsuran pajak penghasilan (PPh) dalam tahun pajak berjalan.

SE yang dimaksud adalah SE Dirjen Pajak No. SE-25/PJ/2019. Beleid yang ditetapkan pada 24 September 2019 ini merupakan petunjuk lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.215/PMK.03/2018.

PMK tersebut berisi tentang penghitungan angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan. Angsuran itu harus dibayar sendiri oleh wajib pajak baru, bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, wajib pajak masuk bursa, wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

Baca Juga: DJP: UMKM Tidak Diawasi atau Dikejar-kejar

“Dalam pelaksanaannya [PMK 215/2018] masih terdapat pertanyaan dalam menghitung angsuran PPh pasal 25 sehingga diperlukan surat edaran untuk menjelaskan maksud dari PMK agar didapat kesamaan pemahaman,” demikian bunyi penggalan SE tersebut, seperti dikutip pada Senin (30/9/2019).

Selain sebagai pedoman, SE tersebut ditujukan sebagai petunjuk pelaksanaan dan keseragaman pelaksanaan operasional di lapangan untuk memberikan kemudahan, keadilan, serta kepastian hukum dalam menghitung besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun pajak berjalan.

Angsuran PPh pasal 25 diharapkan dapat lebih mendekati jumlah yang akan terutang pada akhir tahun pajak. Oleh karena itu, sambung Robert dalam SE itu, pengaturan angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak tertentu dilakukan perubahan.

Baca Juga: Dinilai ‘Tahan Banting’, Kontribusi UMKM ke Pajak Diharapkan Naik

Perubahan yang dimaksud antara lain, pertama, perubahan tata cara penghitungan bagi wajib pajak bank, masuk bursa, dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala.

Kedua, dasar penghitungan angsuran PPh pasal 25 wajib pajak bank yang semula berdasarkan laporan triwulanan menjadi berdasarkan laporan bulanan. Ketiga, wajib pajak baru yang semula dihitung berdasarkan penghasilan neto sebulan disetahunkan ditetapkan menjadi nihil pada tahun berjalan. (kaw)

Baca Juga: Dokumentasi Transfer Pricing sebagai Penentu Nilai Impor

PMK tersebut berisi tentang penghitungan angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan. Angsuran itu harus dibayar sendiri oleh wajib pajak baru, bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, wajib pajak masuk bursa, wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

Baca Juga: DJP: UMKM Tidak Diawasi atau Dikejar-kejar

“Dalam pelaksanaannya [PMK 215/2018] masih terdapat pertanyaan dalam menghitung angsuran PPh pasal 25 sehingga diperlukan surat edaran untuk menjelaskan maksud dari PMK agar didapat kesamaan pemahaman,” demikian bunyi penggalan SE tersebut, seperti dikutip pada Senin (30/9/2019).

Selain sebagai pedoman, SE tersebut ditujukan sebagai petunjuk pelaksanaan dan keseragaman pelaksanaan operasional di lapangan untuk memberikan kemudahan, keadilan, serta kepastian hukum dalam menghitung besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun pajak berjalan.

Angsuran PPh pasal 25 diharapkan dapat lebih mendekati jumlah yang akan terutang pada akhir tahun pajak. Oleh karena itu, sambung Robert dalam SE itu, pengaturan angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak tertentu dilakukan perubahan.

Baca Juga: Dinilai ‘Tahan Banting’, Kontribusi UMKM ke Pajak Diharapkan Naik

Perubahan yang dimaksud antara lain, pertama, perubahan tata cara penghitungan bagi wajib pajak bank, masuk bursa, dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala.

Kedua, dasar penghitungan angsuran PPh pasal 25 wajib pajak bank yang semula berdasarkan laporan triwulanan menjadi berdasarkan laporan bulanan. Ketiga, wajib pajak baru yang semula dihitung berdasarkan penghasilan neto sebulan disetahunkan ditetapkan menjadi nihil pada tahun berjalan. (kaw)

Baca Juga: Dokumentasi Transfer Pricing sebagai Penentu Nilai Impor
Topik : angsuran pajak, angsuran PPh pasal 25, SE-25/2019, PMK 215/2018, DJP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 04 Februari 2020 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 31 Januari 2020 | 13:46 WIB
INTEGRASI DATA PERPAJAKAN
Sabtu, 01 Februari 2020 | 09:53 WIB
INTEGRASI DATA PERPAJAKAN
Senin, 13 Mei 2019 | 14:33 WIB
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
berita pilihan
Selasa, 18 Februari 2020 | 16:50 WIB
MULTILATERAL INSTRUMENT ON TAX TREATY
Selasa, 18 Februari 2020 | 16:44 WIB
DEFISIT KEUANGAN
Selasa, 18 Februari 2020 | 16:24 WIB
AGENDA PAJAK
Selasa, 18 Februari 2020 | 15:55 WIB
KOTA JAYAPURA
Selasa, 18 Februari 2020 | 15:46 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Selasa, 18 Februari 2020 | 15:40 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI
Selasa, 18 Februari 2020 | 15:12 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Selasa, 18 Februari 2020 | 15:06 WIB
BPJS KESEHATAN
Selasa, 18 Februari 2020 | 14:36 WIB
RUU OMNIBUS LAW
Selasa, 18 Februari 2020 | 14:17 WIB
TRANSFER PRICING