Review
Kamis, 02 Februari 2023 | 17:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (4)
Selasa, 31 Januari 2023 | 11:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 31 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (3)
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Reportase

DBH Pajak Rp30 Miliar Tak Kunjung Cair, ini Kata Bupati

A+
A-
0
A+
A-
0
DBH Pajak Rp30 Miliar Tak Kunjung Cair, ini Kata Bupati

Bupati Lebak Iti Octavia meminta Pemprov Banten segera mencairkan dana bagi hasil (DBH) pajak 2020 yang tak kunjung dicairkan hingga hari ini. (Foto: Antara)

JAKARTA, DDTCNews - Pemkab Lebak meminta Pemprov Banten segera mencairkan dana bagi hasil (DBH) pajak 2020 yang tak kunjung dicairkan hingga hari ini.

Bupati Lebak Iti Octavia mengatakan kurang bayar DBH pajak yang menjadi hak Pemkab Lebak hanya sebesar Rp30 miliar. Meski kecil, angka tersebut tergolong signifikan bagi Kabupaten Lebak.

"Kurang pembayaran DBH pajak kemarin kita catat sebagai utang Pemprov Banten. Kalau Lebak kan Rp30 miliaran itu yang belum terbayarkan, tapi bagi kami walaupun kecil, tapi bagi kami triliunan," ujar Iti, dikutip Selasa (30/3/2021).

Baca Juga: Berapa Porsi Penerimaan PPh Orang Pribadi yang Ditransfer ke Daerah?

Untuk diketahui, total DBH pajak yang menjadi hak Kabupaten Lebak mencapai Rp55 miliar. Hanya sebesar Rp25 miliar yang sudah ditransfer ke rekening kas umum daerah (RKUD) Kabupaten Lebak.

Terkait dengan pencairan DBH pajak yang menjadi hak Kabupaten Lebak dan kabupaten/kota lainnya di Banten, Gubernur Banten Wahidin Halim telah menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) 973/Kep.62-Huk/2021.

Sebelumnya, Wahidin cenderung tidak ambil pusing atas tersendatnya pencairan DBH pajak 2020 tersebut. Menurutnya, keterlambatan pencairan DBH pajak ke kabupaten/kota merupakan hal yang lumrah.

Baca Juga: Sempat Tertunda, DBH Pajak 8 Kabupaten/Kota di Banten Akhirnya Cair

Ketika dirinya menjadi Wali Kota Tangerang sejak 2003 hingga 2013, Wahidin mengatakan keterlambatan pencairan DBH pajak dari Pemprov Banten kepada pemkab/pemkot merupakan sesuatu yang biasa terjadi.

Ketika menjadi gubernur, pencairan DBH dari pemerintah pusat kepada pemprov juga terkadang terlambat. Adapun faktor yang menjadi penyebab mengendapnya DBH pajak 2020 adalah akibat pemindahan RKUD Banten dari Bank Banten ke Bank BJB.

Meski RKUD telah dipindahkan ke Bank BJB, pada faktanya masih terdapat dana dari pemerintah pusat yang masuk Bank Banten. Akibatnya, DBH pajak tersebut tidak bisa dicairkan. (Bsi)

Baca Juga: Masalah Pengelolaan DBH Pajak Masih Jadi Temuan BPK

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : DBH pajak, kabupaten lebak, pemprov banten

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 17 Mei 2020 | 09:00 WIB
KABUPATEN LEBAK

Buat Warga Kab. Lebak! Ada Penghapusan Denda untuk 11 Jenis Pajak

Senin, 13 Januari 2020 | 18:08 WIB
DANA BAGI HASIL

Berapa Nilai DBH Pajak yang Diterima Daerahmu Tahun 2020? Cek di Sini

Kamis, 28 Juni 2018 | 11:46 WIB
KABUPATEN LEBAK

Begini Strategi Pemkab Sisir Potensi Pajak Reklame

Senin, 18 Juli 2016 | 17:35 WIB
KABUPATEN LEBAK

Realisasi Pajak Triwulan II Capai 51,39%

berita pilihan

Minggu, 05 Februari 2023 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Bisa Minta Dokumen SPT Pajak ke Penerima Fasilitas TPB dan KITE

Minggu, 05 Februari 2023 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Bisa Aktif Otomatis Jika Wajib Pajak Non-Efektif Lapor SPT

Minggu, 05 Februari 2023 | 14:00 WIB
PP 55/2022

Transaksi dengan Pemotong Pajak, WP PPh Final UMKM Perlu Ajukan Suket

Minggu, 05 Februari 2023 | 13:00 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Bikin Rugi Negara Rp1,7 M, Tersangka Pajak Diserahkan ke Kejaksaan

Minggu, 05 Februari 2023 | 12:00 WIB
PP 55/2022

Bantuan BPJS kepada Wajib Pajak Tertentu yang Bebas Pajak Penghasilan

Minggu, 05 Februari 2023 | 11:30 WIB
INDIA

Ada Rezim Pajak Baru, Saham Perusahaan Asuransi Anjlok Sampai 10%

Minggu, 05 Februari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penyebab Faktur Pajak Dianggap Tidak Dibuat

Minggu, 05 Februari 2023 | 10:30 WIB
PP 50/2022

Penyebab Pemeriksaan Bukper Ditindaklanjuti dengan Penyidikan

Minggu, 05 Februari 2023 | 10:00 WIB
SPANYOL

Bank di Negara Ini Ramai-Ramai Tolak Kebijakan Windfall Tax

Minggu, 05 Februari 2023 | 09:30 WIB
KOTA SURAKARTA

Tagihan PBB di Solo Naik Drastis, Begini Penjelasan Wali Kota Gibran