Berita
Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:30 WIB
UU HPP
Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020
Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Data AEoI Sudah Diterima, Uji Kepatuhan Wajib Pajak Dimulai

A+
A-
41
A+
A-
41
Data AEoI Sudah Diterima, Uji Kepatuhan Wajib Pajak Dimulai

Kabid Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan (DP3) Kanwil DJP Jatim I Pestamen Situmorang dalam talk show bertajuk Era Keterbukaan Informasi Keuangan dan Perspektif Administrasi Pajak, Kamis (16/9/2021).

JAKARTA, DDTCNews - Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jatim I menyebutkan uji kepatuhan berdasarkan data hasil pertukaran informasi atau automatic exchange of information (AEoI) sudah mulai dilakukan oleh unit vertikal di wilayah Jatim I.

Kabid Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan (DP3) Kanwil DJP Jatim I Pestamen Situmorang mengatakan data WNI yang terdaftar pada KPP di Kanwil DJP Jatim I sudah didistribusikan kepada seluruh unit vertikal.

Data tersebut dikirim melalui saluran elektronik internal DJP yaitu aplikasi Approweb atau wadah penyandingan data internal dan data eksternal yang digunakan otoritas pajak sebagai instrumen untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak.

Baca Juga: Revisi Pasal 43A UU KUP Atur Tugas PPNS dalam Pemeriksaan Bukper

"Data AEoI sudah diturunkan oleh kantor pusat ke KPP untuk tahun pajak 2017 dan 2018," katanya dalam talk show bertajuk Era Keterbukaan Informasi Keuangan dan Perspektif Administrasi Pajak, dikutip pada Minggu (19/9/2021).

Pestamen menjelaskan proses bisnis yang selanjutnya dilakukan KPP akan terbagi dalam dua area. Pertama, menyandingkan data penghasilan WNI di luar negeri yang tercantum dalam AEoI dengan laporan SPT Tahunan wajib pajak.

Kedua, melakukan uji kepatuhan terhadap pelaporan harta dalam SPT Tahunan. Sebab, nilai saldo dalam rekening di luar negeri juga harus ikut dilaporkan wajib pajak dalam SPT Tahunan. Bila kedua hal tersebut sesuai maka tidak ada masalah pada kepatuhan materiel wajib pajak.

Baca Juga: DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

"Jadi akan dilihat data inbound dari luar negeri apakah sudah sesuai dengan data yang dilaporkan dalam SPT Tahunan. Jika ada selisih, akan dikonfirmasi kepada wajib pajak," tutur Pestamen.

Dia pun meminta kerja sama wajib pajak jika mendapatkan permintaan konfirmasi atau klarifikasi atas data keuangan dari luar negeri. Menurutnya, klarifikasi diperlukan untuk memastikan data yang lebih akurat lantaran data AEoI belum 100% akurat.

Contoh kasus, data penjualan yang dipertukarkan masih dalam bentuk bruto dan belum menyertakan komponen biaya untuk mendapatkan penghasilan. Lalu, ada juga kemungkinan duplikasi data untuk kategori rekening joint account yang terdiri dari beberapa wajib pajak.

Baca Juga: Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

"Jadi pada rekening joint account yang terdiri dari 2-3 orang misalnya nilai saldo 100. Pada laporannya masing-masing memiliki nilai saldo 100. Jadi mohon bantuan WP untuk porsinya berapa sehingga data menjadi akurat," jelas Pestamen. (rig)

Topik : kanwil djp jatim 1, kepatuhan pajak, informasi perpajakan, AEoI, pajak, daerah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 18 Oktober 2021 | 14:30 WIB
SPANYOL

Tarif Pajak Minimum 15% Masuk Rancangan Anggaran 2022

Senin, 18 Oktober 2021 | 14:15 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON

Ada Pajak Karbon, Mayoritas Pengisi Survei Bakal Kurangi Konsumsi Ini

Senin, 18 Oktober 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tak Perlu Sampai 2025, Tax Ratio Bisa Tembus 10% Lebih Cepat Asalkan…

Senin, 18 Oktober 2021 | 13:30 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Pemprov Klaim Setoran Pajak Kendaraan dari e-Samsat Terus Melonjak

berita pilihan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:30 WIB
UU HPP

Revisi Pasal 43A UU KUP Atur Tugas PPNS dalam Pemeriksaan Bukper

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Airlangga: Anggaran PEN Sudah Terealisasi 57,5%

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:35 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)

Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK

Omzet UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tidak Perlu Bayar Pajak Lagi?

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Stiker Hologram Road Tax, Kendaraan Tak Taat Pajak Bakal Ketahuan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:00 WIB
BELGIA

Mitigasi Perubahan Iklim, Penerbangan Jarak Pendek Bakal Dipajaki