Berita
Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020
Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Dari Perkara Wiski Sampai Gender, Ini 10 Pemberontakan Pajak Terbesar

A+
A-
0
A+
A-
0
Dari Perkara Wiski Sampai Gender, Ini 10 Pemberontakan Pajak Terbesar

Ilustrasi The Boston Tea Party. (sumber: bbc.co.uk)

JAKARTA, DDTCNews - Masyarakat tidak selalu menerima dengan tangan terbuka kebijakan pajak yang disodorkan pemerintah. Munculnya perlawanan menjadi hal yang lumrah saat kebijakan pajak tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. Upaya perlawanan pajak ini beberapa kali terekam dalam catatan sejarah.

Resistensi tersebut berlaku di negara besar hingga negara kecil. Tak hanya ampuh menggugurkan aturan pajak, perlawanan rakyat juga punya andil dalam melahirkan gelombang revolusi hingga lahirnya sebuah negara.

DDTCNews merangkum berbagai perlawanan pajak tersebut seperti yang disadur dari laman stacker.com. Berikut daftarnya:

Baca Juga: Mitigasi Perubahan Iklim, Penerbangan Jarak Pendek Bakal Dipajaki

1. Whiskey Rebellion, 1791
Pemberontakan Wiski dimulai pada fase awal Amerika Serikat (AS) merdeka. Kebijakan pajak era kepresidenan George Washington memicu kemarahan petani yang menggunakan wiski sebagai alat barter barang dan jasa. Pasalnya pemerintah federal mengenakan pajak pada minuman keras yang disuling.

Konflik kekerasan akibat kebijakan pajak tersebut berlangsung hingga 1802. Tahun itu menandakan kebijakan pajak yang dicabut oleh pemerintahan Thomas Jefferson.

2. Boston Tea Party, 1773
Kelompok Sons of Liberty melemparkan pengiriman teh yang masuk ke Pelabuhan Boston ke laut karena pemerintah Inggris hanya mengizinkan pembelian teh melalui kongsi dagang East India Company dan dikenakan pajak. Perlawanan tersebut terus berlanjut hingga berujung menjadi Revolusi Amerika.

Baca Juga: Pernah Terseret Penghindaran Pajak, Jurnalis Filipina Terima Nobel

3. Karl Marx, 1848
Filsuf dan ekonom yang mengembangkan teori Komunisme itu pernah menerbitkan sebuah artikel di Cologne, Prancis. Isinya mendorong pembaca untuk menolak membayar pajak. Alhasil, Marx dituduh melakukan penghasutan untuk memberontak. Tetapi, ujungnya dia dibebaskan atas sangkaan kejahatan tersebut.

4. Dog Tax War Selandia Baru, 1898
Pemerintah kolonial Inggris mewajibkan semua penduduk asli Maori mendaftarkan kepemilikan anjing dan membayar pajak tahunan. Kebijakan tersebut memicu perlawanan karena dianggap diskriminatif. Namun, perlawanan Suku Maori itu padam karena Inggris mengirim pasukan tambahan. Penduduk Maori menyerah dan perang berakhir tanpa ada korban jiwa.

5. Perlawanan Pajak Properti Sierra Leone, 1898
Lagi-lagi kebijakan pajak pemerintah kolonial Inggris memicu perlawanan warga. Pemerintah menerapkan pajak atas kepemilikan properti penduduk lokal. Protes warga mengakibatkan kematian pejabat Inggris yang terlibat dalam pemungutan pajak.

Baca Juga: Dapat Dana Ratusan Triliun, Italia Siap Jorjoran Beri Keringanan Pajak

6. Pajak Petani Rusia, 1905
Pada awal abad 20 Rusia belum mengenal konsep pajak penghasilan. Pemerintah mulai memungut pajak petani yang telah dibebaskan dari sistem perbudakan pada 1860-an. Kebijakan tersebut memicu kemarahan dalam skala besar hingga terjadi perampasan tanah pemerintah oleh petani pada 1904 dan 1905.

7. Perlawanan Petani Anggur Prancis, 1907
Para petani anggur di Prancis Selatan melancarkan protes dan menolak membayar pajak pada pemerintah. Mereka menuding pemerintah gagal melindungi petani lokal dari serbuan anggur impor dari luar negeri. Mogok bayar pajak bahkan sempat meluas di seluruh wilayah di selatan Prancis.

8. Perlawanan Pajak Perempuan Inggris, 1909
Ini merupakan perlawanan untuk mendapatkan hak memilih bagi perempuan Inggris. Perkumpulan perlawanan dibentuk dengan nama Women’s Tax Resistance League. Mereka menolak membayar pajak properti kepada pemerintah karena tidak memiliki hak memilih dalam pemilu. Liga dibubarkan pada 1918 karena perempuan Inggris diberikan hak untuk memilih dalam pemilu.

Baca Juga: Tarif Pajak Minimum 15% Masuk Rancangan Anggaran 2022

9. Soft Drinks Tax AS, 1919
Kebijakan ini menjadi strategi pemerintah federal mengumpulkan uang selama Perang Dunia I dan berlaku untuk semua jenis minuman soda. Ketika perang berakhir, pungutan ini tetap berlaku. Konsumen yang jengkel menggalang kampanye menolak membayar pajak dengan penuh.

10. Perang Vietnam, antara 1955-1975
Perlawanan ini berlangsung pada puncak Perang Vietnam. Pemerintah memberlakukan tambahan pajak 10% sebagai ongkos perang. Protes besar-besaran pun digelar untuk menolak pembayaran pajak tambahan.

Para penulis, sastrawan, dan jurnalis AS yang terlibat aktif dalam perlawanan pajak ini seperti James Baldwin, Allen Ginsberg, dan Gloria Steinem. Tiga surat kabar yakni New York Post, The New York Review of Books, dan Ramparts Magazine sampai bersedia menayangkan iklan yang mendorong warga AS mogok bayar pajak. (sap)

Baca Juga: Lakukan Reformasi Pajak, Pemerintah Adopsi Rekomendasi Internasional

Topik : sejarah pajak dunia, pemberontakan, perlawanan, kisah pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:30 WIB
PRANCIS

Reformasi Pajak, Pemerintah Perlu Pertimbangkan Persepsi Publik

Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:15 WIB
TAIWAN

Otoritas Naikkan Nilai Pengurang Pajak atas Biaya Hidup Dasar

Jum'at, 15 Oktober 2021 | 13:35 WIB
AMERIKA SERIKAT

Temui Celah Penghindaran Pajak, Kemenkeu Mulai Bidik Data Perbankan

berita pilihan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Airlangga: Anggaran PEN Sudah Terealisasi 57,5%

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:35 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)

Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK

Omzet UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tidak Perlu Bayar Pajak Lagi?

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Stiker Hologram Road Tax, Kendaraan Tak Taat Pajak Bakal Ketahuan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:00 WIB
BELGIA

Mitigasi Perubahan Iklim, Penerbangan Jarak Pendek Bakal Dipajaki

Selasa, 19 Oktober 2021 | 08:29 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

1,49 Juta Wajib Pajak Terima SP2DK pada 2020, Anda Dapat?