Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Senin, 24 Januari 2022 | 19:00 WIB
KAMUS CUKAI
Senin, 24 Januari 2022 | 16:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Komunitas
Rabu, 26 Januari 2022 | 11:00 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022
Selasa, 25 Januari 2022 | 16:40 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE
Senin, 24 Januari 2022 | 15:31 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE
Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022
Reportase
Perpajakan.id

Dari 1.860 Laporan, Kemnaker Sudah Proses 444 Aduan THR

A+
A-
2
A+
A-
2
Dari 1.860 Laporan, Kemnaker Sudah Proses 444 Aduan THR

Tenaga medis menyuntikkan vaksin kepada buruh dan pekerja di Jakarta, Selasa (4/5/2021). Kementerian Ketenagakerjaan mencatat posko tunjangan hari raya (THR) telah menerima 1.860 laporan sepanjang 20 April-18 Mei 2021. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww)

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat posko tunjangan hari raya (THR) telah menerima 1.860 laporan sepanjang 20 April-18 Mei 2021.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan angka itu terdiri atas 710 konsultasi THR dan 1.150 pengaduan THR. Data 1.150 pengaduan tersebut merupakan hasil verifikasi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan data, duplikasi aduan, serta repetisi yang melakukan pengaduan.

"Sebanyak 444 dari 1.150 aduan yang diterima Posko THR 2021, sudah dikirim ke daerah untuk diatensi Disnaker di 21 provinsi. Sisanya masih terus kami periksa kelengkapan datanya," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (18/5/2021).

Baca Juga: Rekening Penerima Subsidi Upah yang Belum Diaktivasi Segera Diblokir

Ida mengatakan Kemenaker akan melakukan pemeriksaan atas aduan yang masuk di posko. Setiap aduan akan mendapatkan nota pemeriksaan sebanyak 2 kali dengan jangka waktu 30 hari, dan fase berikutnya baru bisa diberikan rekomendasi berupa sanksi.

Menaker mengaku senang karena para Kepala Dinas Ketenagakerjaan mulai memproses aduan tersebut, dan berharap semuanya selesai lebih cepat dan tidak sampai 30 hari.

Adapun 5 topik konsultasi yang diadukan ke Posko THR 2021 yakni mengenai THR bagi pekerja yang mengundurkan diri, dan THR bagi pekerja yang selesai kontrak kerjanya.

Baca Juga: Berlaku Mulai Juli 2022, Ketentuan Penghasilan Kena Pajak Direvisi

Kemudian THR bagi pekerja yang dirumahkan, perhitungan THR bagi pekerja yang upahnya disesuaikan pada masa pandemi, serta THR bagi pekerja yang berstatus hubungan Kemitraan seperti pengemudi ojek dan taksi online.

Sedangkan pada pengaduan, ada 5 isu yang dilaporkan masyarakat, yakni THR dibayar dicicil oleh perusahaan, THR dibayarkan 50%, THR dibayar tidak penuh karena ada pemotongan gaji, THR tidak dibayarkan 1 bulan gaji, serta THR tidak dibayar karena pandemi Covid-19.

Dengan berbagai aduan itu, Kemenaker melakukan verifikasi, validasi data dan informasi, hingga berkoordinasi dengan Disnaker di daerah dan instansi terkait. "Langkah berikutnya, menurunkan tim pengawas ketenagakerjaan, dan merumuskan rekomendasi sanksi ketidakpatuhan," ujarnya.

Baca Juga: Pasca-Putusan MK, Penetapan Upah Minimum Tetap Mengacu UU Ciptaker

Ida menambahkan Posko THR masih memberikan kesempatan kepada pekerja, pengusaha, maupun masyarakat yang membutuhkan informasi, konsultasi, atau pengaduan atas pelaksanaan pembayaran THR hingga 20 Mei 2021.

Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi menambahkan akan menggelar rapat koordinasi secara rutin dengan seluruh kepala Disnaker pada provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengevaluasi penanganan pengaduan serta merumuskan rencana tindak lanjut dan rekomendasi sanksi.

Dia menegaskan pemerintah dapat menjatuhkan sanksi jika THR tidak dibayar sesuai kesepakatan di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai Peraturan Pemerintah No. 36/2021.

Baca Juga: Lebih 7 Juta Orang Terima Subsidi Gaji, Cek Status BSU Anda di Sini

"Bagi pengusaha yang tidak membayar THR keagamaan, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha," katanya. (Bsi)

Topik : THR, pengaduan THR, Ida Fauziyah, Posko THR, buruh

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 17 Juni 2021 | 18:54 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Lagi, World Bank Sarankan Indonesia Turunkan Threshold PKP

Jum'at, 11 Juni 2021 | 18:00 WIB
KABUPATEN INDRAMAYU

Samsat Drive Thru Diluncurkan, Warga Diminta Tak Malas Bayar Pajak

Kamis, 27 Mei 2021 | 10:00 WIB
PROVINSI SULAWESI UTARA

Ayo Cobain, Bayar Pajak Kendaraan Kini Bisa Drive Thru

berita pilihan

Rabu, 26 Januari 2022 | 11:30 WIB
SE-52/PJ/2021

Interpretasikan P3B, Pegawai DJP Harus Konsisten Gunakan Definisi

Rabu, 26 Januari 2022 | 11:06 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022

Ini 4 Isu Pajak yang Perlu Dicermati dan Diantisipasi pada 2022

Rabu, 26 Januari 2022 | 11:00 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022

Buka Kantor di Surabaya, DDTC Gelar Free Webinar Kepatuhan Pajak 2022

Rabu, 26 Januari 2022 | 10:30 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022

Reformasi Pajak Ditopang Teknologi, Anda Sudah Siap?

Rabu, 26 Januari 2022 | 10:00 WIB
Perdirjen Per-20/BC/2021

Simak Cara Pemberitahuan Pabean Impor dengan Voluntary Declaration

Rabu, 26 Januari 2022 | 09:30 WIB
INVESTASI ASING

Bertemu PM Singapura, Jokowi Kantongi Komitmen Investasi Rp132 Triliun

Rabu, 26 Januari 2022 | 09:15 WIB
DATA PPS HARI INI

Data 25 Januari 2022: 7.417 WP Ikut PPS, Nilai Investasi Naik Tajam

Rabu, 26 Januari 2022 | 09:00 WIB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Sedang Dipertimbangkan, Program Pemutihan Pajak Bakal Diadakan Lagi

Rabu, 26 Januari 2022 | 08:29 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Pemberian Insentif Pajak Diperpanjang Tahun Ini, Ini Kata Wamenkeu

Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022

Rupiah Kembali Melemah Terhadap Dolar AS dan Mayoritas Negara Mitra