Review
Selasa, 04 Oktober 2022 | 10:44 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Fokus
Literasi
Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 17:11 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 03 Oktober 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 05 Oktober 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 5 OKTOBER - 11 OKTOBER 2022
Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:15 WIB
KMK 50/2022
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Reportase

Dapat Dukungan World Bank, Menkeu Ini Harap Penerimaan Terkerek

A+
A-
0
A+
A-
0
Dapat Dukungan World Bank, Menkeu Ini Harap Penerimaan Terkerek

Gedung World Bank. (foto: worldbank.org)

MANILA, DDTCNews - Menteri Keuangan Filipina Benjamin E. Diokno menyatakan pemerintah telah meminta World Bank untuk membantu instansi pendapatan negara dalam melakukan digitalisasi layanan dan modernisasi birokrasi.

Diokno mengatakan World Bank sudah bersedia mendukung proses digitalisasi pada institusi yang bertugas mengumpulkan pendapatan negara di Filipina. Menurutnya, proses digitalisasi juga akan berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan negara pada masa depan.

"World Bank siap membantu memodernisasi kepegawaian dan mendigitalkan lembaga pemungutan pajak untuk mendukung inisiatif Presiden," katanya, dikutip pada Selasa (16/8/2022).

Baca Juga: Perseroan Perorangan Pakai PPh Final, DJP: Ada Kewajiban Pelaporan

Diokno menyebut pemerintahan Marcos memiliki 8 poin agenda sosial-ekonomi yang komprehensif salah satunya digitalisasi. Pemerintah berharap digitalisasi dapat meningkatkan keadilan dan efisiensi sistem perpajakan negara, serta menciptakan administrasi pajak yang efisien.

Agenda Marcos juga memuat target meningkatkan inklusi keuangan. Saat ini, pemerintah berupaya mendigitalisasi 50% dari transaksi ritel dan memasukkan 70% populasi orang dewasa dalam sistem keuangan formal pada 2023.

Diokno menyebut World Bank saat ini memberikan dukungan untuk digitalisasi Direktorat Kepabeanan melalui pembiayaan senilai US$88,28 juta atau Rp1,3 triliun.

Baca Juga: Apa Itu Anjak Piutang dalam Perpajakan?

Program bertajuk Modernisasi Kepabeanan Filipina tersebut berfokus pada transisi dari organisasi yang sebagian besar manual dan berbasis kertas menjadi serba digital. Proses digitalisasi sistem kepabeanan ditargetkan dapat memenuhi standar global yang modern pada 2024.

Selain itu, lanjut Diokno, pemerintah juga berencana mengerjakan proyek modernisasi pegawai negeri sipil pada Badan Kepegawaian Negara. Digitalisasi ini diharapkan mampu membuat proses birokrasi lebih efisien.

Sementara itu, Country Director for the Philippines, Malaysia, Thailand, and Brunei World Bank Ndiame Diop menuturkan World Bank berkomitmen untuk meningkatkan dukungannya kepada Filipina.

Baca Juga: Masih Proses, Integrasi CRM Bikin Peta Kepatuhan WP Lebih Komprehensif

Menurutnya, World Bank menjadi mitra bantuan pembangunan resmi terbesar ketiga di Filipina pada Maret 2022 karena memberikan pinjaman dan hibah senilai total US$6,86 juta atau 23,38% dari total bantuan yang masuk.

"Sejak 2021, World Bank telah mendukung 68 program pemerintah dan memberikan pinjaman senilai US$14,9 miliar," ujarnya seperti dilansir manilatimes.net. (rig)

Baca Juga: Ketahui Aspek Transfer Pricing Pertambangan Batu Bara pada Kelas Ini

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : filipina, pajak, pajak internasional, World bank, birokrasi, digitalisasi layanan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 05 Oktober 2022 | 08:33 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

8 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Ini Lulus Seleksi Administrasi

Selasa, 04 Oktober 2022 | 18:04 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyelenggara e-Commerce Jadi Pemungut Pajak? Ini Kata Pemerintah

Selasa, 04 Oktober 2022 | 17:36 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN

Wah, Ditjen Pajak dan Korlantas Polri Teken Kerja Sama Pertukaran Data

Selasa, 04 Oktober 2022 | 17:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ditjen Pajak Sebut Ada 2.422 Peserta PPS yang Harus Repatriasi Harta

berita pilihan

Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:40 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perseroan Perorangan Pakai PPh Final, DJP: Ada Kewajiban Pelaporan

Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Anjak Piutang dalam Perpajakan?

Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Inflasi Capai 5,95 Persen, BKF: Lebih Rendah dari Proyeksi Pemerintah

Rabu, 05 Oktober 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Masih Proses, Integrasi CRM Bikin Peta Kepatuhan WP Lebih Komprehensif

Rabu, 05 Oktober 2022 | 17:15 WIB
DDTC ACADEMY

Ketahui Aspek Transfer Pricing Pertambangan Batu Bara pada Kelas Ini

Rabu, 05 Oktober 2022 | 16:30 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Adakan KPDL, Petugas Pajak Temukan Perusahaan Belum Punya NPWP

Rabu, 05 Oktober 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Banyak Temuan BPK Soal Insentif Pajak, Begini Update Tindak Lanjut DJP

Rabu, 05 Oktober 2022 | 15:30 WIB
OPERASI JARING SRIWIJAYA 2022

DJBC Gagalkan Penyelundupan Barang Rp244 M di Perairan Indonesia Barat

Rabu, 05 Oktober 2022 | 15:10 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Mengantisipasi Risiko Hilangnya Potensi Pajak dari Sharing Economy