Review
Kamis, 02 Februari 2023 | 17:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (4)
Selasa, 31 Januari 2023 | 11:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 31 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (3)
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Reportase

Dapat Dukungan World Bank, Menkeu Ini Harap Penerimaan Terkerek

A+
A-
0
A+
A-
0
Dapat Dukungan World Bank, Menkeu Ini Harap Penerimaan Terkerek

Gedung World Bank. (foto: worldbank.org)

MANILA, DDTCNews - Menteri Keuangan Filipina Benjamin E. Diokno menyatakan pemerintah telah meminta World Bank untuk membantu instansi pendapatan negara dalam melakukan digitalisasi layanan dan modernisasi birokrasi.

Diokno mengatakan World Bank sudah bersedia mendukung proses digitalisasi pada institusi yang bertugas mengumpulkan pendapatan negara di Filipina. Menurutnya, proses digitalisasi juga akan berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan negara pada masa depan.

"World Bank siap membantu memodernisasi kepegawaian dan mendigitalkan lembaga pemungutan pajak untuk mendukung inisiatif Presiden," katanya, dikutip pada Selasa (16/8/2022).

Baca Juga: NPWP Bisa Aktif Otomatis Jika Wajib Pajak Non-Efektif Lapor SPT

Diokno menyebut pemerintahan Marcos memiliki 8 poin agenda sosial-ekonomi yang komprehensif salah satunya digitalisasi. Pemerintah berharap digitalisasi dapat meningkatkan keadilan dan efisiensi sistem perpajakan negara, serta menciptakan administrasi pajak yang efisien.

Agenda Marcos juga memuat target meningkatkan inklusi keuangan. Saat ini, pemerintah berupaya mendigitalisasi 50% dari transaksi ritel dan memasukkan 70% populasi orang dewasa dalam sistem keuangan formal pada 2023.

Diokno menyebut World Bank saat ini memberikan dukungan untuk digitalisasi Direktorat Kepabeanan melalui pembiayaan senilai US$88,28 juta atau Rp1,3 triliun.

Baca Juga: Transaksi dengan Pemotong Pajak, WP PPh Final UMKM Perlu Ajukan Suket

Program bertajuk Modernisasi Kepabeanan Filipina tersebut berfokus pada transisi dari organisasi yang sebagian besar manual dan berbasis kertas menjadi serba digital. Proses digitalisasi sistem kepabeanan ditargetkan dapat memenuhi standar global yang modern pada 2024.

Selain itu, lanjut Diokno, pemerintah juga berencana mengerjakan proyek modernisasi pegawai negeri sipil pada Badan Kepegawaian Negara. Digitalisasi ini diharapkan mampu membuat proses birokrasi lebih efisien.

Sementara itu, Country Director for the Philippines, Malaysia, Thailand, and Brunei World Bank Ndiame Diop menuturkan World Bank berkomitmen untuk meningkatkan dukungannya kepada Filipina.

Baca Juga: Bikin Rugi Negara Rp1,7 M, Tersangka Pajak Diserahkan ke Kejaksaan

Menurutnya, World Bank menjadi mitra bantuan pembangunan resmi terbesar ketiga di Filipina pada Maret 2022 karena memberikan pinjaman dan hibah senilai total US$6,86 juta atau 23,38% dari total bantuan yang masuk.

"Sejak 2021, World Bank telah mendukung 68 program pemerintah dan memberikan pinjaman senilai US$14,9 miliar," ujarnya seperti dilansir manilatimes.net. (rig)

Baca Juga: Bantuan BPJS kepada Wajib Pajak Tertentu yang Bebas Pajak Penghasilan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : filipina, pajak, pajak internasional, World bank, birokrasi, digitalisasi layanan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:30 WIB
SELEBRITAS

Petinju Daud 'Cino' Yordan Titip Pesan ke Wajib Pajak, Apa Isinya?

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:00 WIB
KP2KP KASONGAN

Giliran Kepala Sekolah Jadi Sasaran Sosialisasi Validasi NIK-NPWP

Sabtu, 04 Februari 2023 | 09:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

WP Pensiunan Tetap Wajib Lapor SPT Tahunan, Jangan Lupa Bukti Potong

Sabtu, 04 Februari 2023 | 09:00 WIB
KABUPATEN MUKOMUKO

DJP Surati Pemda, ASN Perlu Validasi NIK Paling Telat 28 Februari 2023

berita pilihan

Minggu, 05 Februari 2023 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Bisa Minta Dokumen SPT Pajak ke Penerima Fasilitas TPB dan KITE

Minggu, 05 Februari 2023 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Bisa Aktif Otomatis Jika Wajib Pajak Non-Efektif Lapor SPT

Minggu, 05 Februari 2023 | 14:00 WIB
PP 55/2022

Transaksi dengan Pemotong Pajak, WP PPh Final UMKM Perlu Ajukan Suket

Minggu, 05 Februari 2023 | 13:00 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Bikin Rugi Negara Rp1,7 M, Tersangka Pajak Diserahkan ke Kejaksaan

Minggu, 05 Februari 2023 | 12:00 WIB
PP 55/2022

Bantuan BPJS kepada Wajib Pajak Tertentu yang Bebas Pajak Penghasilan

Minggu, 05 Februari 2023 | 11:30 WIB
INDIA

Ada Rezim Pajak Baru, Saham Perusahaan Asuransi Anjlok Sampai 10%

Minggu, 05 Februari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penyebab Faktur Pajak Dianggap Tidak Dibuat

Minggu, 05 Februari 2023 | 10:30 WIB
PP 50/2022

Penyebab Pemeriksaan Bukper Ditindaklanjuti dengan Penyidikan

Minggu, 05 Februari 2023 | 10:00 WIB
SPANYOL

Bank di Negara Ini Ramai-Ramai Tolak Kebijakan Windfall Tax

Minggu, 05 Februari 2023 | 09:30 WIB
KOTA SURAKARTA

Tagihan PBB di Solo Naik Drastis, Begini Penjelasan Wali Kota Gibran