Review
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYARIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Selasa, 13 September 2022 | 09:45 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 23 September 2022 | 18:26 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 23 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Rabu, 31 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 31 AGUSTUS - 06 SEPTEMBER 2022
Komunitas
Sabtu, 24 September 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 17:36 WIB
HASIL DEBAT 1-20 SEPTEMBER 2021
Jum'at, 23 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 23 September 2022 | 11:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Minggu, 25 September 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Dalam Satu Dekade, Kebocoran Pajak di Negara Ini Tembus Rp333 Triliun

A+
A-
0
A+
A-
0
Dalam Satu Dekade, Kebocoran Pajak di Negara Ini Tembus Rp333 Triliun

Ilustrasi.

LONDON, DDTCNews – Partai Buruh Inggris menilai kebijakan ekonomi kaum konservatif telah melemahkan ekonomi Inggris tercermin dari potensi penerimaan pajak yang hilang selama satu dekade sejumlah £16,7 miliar atau setara dengan Rp333 triliun.

Politikus dair Partai Buruh Bridget Phillipson mengatakan 9 tahun kepemimpinan Partai Konservatif gagal mencegah hilangnya potensi penerimaan pajak yang mencapai £16,7 miliar. Kebijakan ekonomi kaum konservatif dinilai melemahkan ekonomi Inggris.

"Pendapatan pajak yang hilang tersebut dapat membayar biaya investasi pemerintah empat kali lebih besar dalam periode waktu yang sama," katanya, dikutip pada Jumat (18/6/2021).

Baca Juga: Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Phillipson menjelaskan kebijakan ekonomi Partai Konservatif selama ini telah melemahkan pondasi perekonomian Inggris. Fasilitas kesehatan dan pendidikan, lanjutnya, tidak mengalami perubahan berarti dari situasi 10 tahun lalu.

Pemerintah juga hanya fokus pada kebijakan anggaran jangka pendek dalam memacu ekonomi. Akan tetapi, pemerintah tidak memiliki rencana kebijakan yang berkelanjutan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

"Partai Buruh akan melakukan kebijakan yang berbeda. Pembangunan ekonomi yang tangguh merupakan prioritas dengan memastikan pelaku usaha memiliki alat yang cukup untuk berkembang," ujarnya.

Baca Juga: Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

Phillipson menambahkan potensi penerimaan pajak yang hilang hingga puluhan miliar pounds akan sangat berguna untuk berbagai belanja negara. Dana tersebut bisa digunakan untuk membayar gaji 500.000 perawat atau membayar gaji 300.000 guru.

"Mereka menghamburkan uang pembayar pajak dan membuat pilihan yang salah. Partai Buruh akan fokus pada penciptaan kekayaan dan menekan ketimpangan ekonomi dan sosial," tuturnya seperti dilansir The Guardian. (rig)

Baca Juga: Isi SPT Pajak Penghasilan Tidak Benar, 6 Agen Asuransi Ini Dipenjara

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : inggris, penerimaan pajak, partai buruh, partai konservatif, kebijakan pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 18 September 2022 | 15:00 WIB
FILIPINA

Presiden Marcos Minta Kasus Penggelapan Pajaknya Dibuka Kembali

Minggu, 18 September 2022 | 13:30 WIB
PRANCIS

Kondisi Keuangan Negara Ini Tak Baik, Aturan Insentif Pajak Direvisi

Minggu, 18 September 2022 | 12:00 WIB
AUSTRALIA

Klub Olahraga Nirlaba di Negara Ini Bakal Dibebaskan dari Pajak

berita pilihan

Minggu, 25 September 2022 | 16:00 WIB
SWISS

Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Minggu, 25 September 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Minggu, 25 September 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

Minggu, 25 September 2022 | 13:00 WIB
DENMARK

Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

Minggu, 25 September 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Lapor Barang Bawaan dari Luar Negeri Pakai e-CD, DJBC: Lebih Efisien

Minggu, 25 September 2022 | 12:00 WIB
PROVINSI GORONTALO

Pemprov Kembali Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun Ini

Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYARIAL ABDI

'Mumpung Belum Ada Opsen Pajak, Mari Kita Rapikan Data Kendaraan'

Minggu, 25 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Alur Pengawasan Kewajiban Investasi Wajib Pajak Peserta PPS

Minggu, 25 September 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Tak Ingin Buru-Buru Tunjuk e-Commerce Jadi Pemungut Pajak

Minggu, 25 September 2022 | 10:00 WIB
SINGAPURA

Isi SPT Pajak Penghasilan Tidak Benar, 6 Agen Asuransi Ini Dipenjara