Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Dalam Satu Dekade, Kebocoran Pajak di Negara Ini Tembus Rp333 Triliun

A+
A-
0
A+
A-
0
Dalam Satu Dekade, Kebocoran Pajak di Negara Ini Tembus Rp333 Triliun

Ilustrasi.

LONDON, DDTCNews – Partai Buruh Inggris menilai kebijakan ekonomi kaum konservatif telah melemahkan ekonomi Inggris tercermin dari potensi penerimaan pajak yang hilang selama satu dekade sejumlah £16,7 miliar atau setara dengan Rp333 triliun.

Politikus dair Partai Buruh Bridget Phillipson mengatakan 9 tahun kepemimpinan Partai Konservatif gagal mencegah hilangnya potensi penerimaan pajak yang mencapai £16,7 miliar. Kebijakan ekonomi kaum konservatif dinilai melemahkan ekonomi Inggris.

"Pendapatan pajak yang hilang tersebut dapat membayar biaya investasi pemerintah empat kali lebih besar dalam periode waktu yang sama," katanya, dikutip pada Jumat (18/6/2021).

Baca Juga: Kemenkeu Sebut Setoran Pajak dari 3 Sektor Usaha Ini Sudah Positif

Phillipson menjelaskan kebijakan ekonomi Partai Konservatif selama ini telah melemahkan pondasi perekonomian Inggris. Fasilitas kesehatan dan pendidikan, lanjutnya, tidak mengalami perubahan berarti dari situasi 10 tahun lalu.

Pemerintah juga hanya fokus pada kebijakan anggaran jangka pendek dalam memacu ekonomi. Akan tetapi, pemerintah tidak memiliki rencana kebijakan yang berkelanjutan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

"Partai Buruh akan melakukan kebijakan yang berbeda. Pembangunan ekonomi yang tangguh merupakan prioritas dengan memastikan pelaku usaha memiliki alat yang cukup untuk berkembang," ujarnya.

Baca Juga: Otoritas Pajak Bisa Sita Cryptocurrency WP Tanpa Putusan Pengadilan

Phillipson menambahkan potensi penerimaan pajak yang hilang hingga puluhan miliar pounds akan sangat berguna untuk berbagai belanja negara. Dana tersebut bisa digunakan untuk membayar gaji 500.000 perawat atau membayar gaji 300.000 guru.

"Mereka menghamburkan uang pembayar pajak dan membuat pilihan yang salah. Partai Buruh akan fokus pada penciptaan kekayaan dan menekan ketimpangan ekonomi dan sosial," tuturnya seperti dilansir The Guardian. (rig)

Baca Juga: Penerimaan PPh Pasal 26 dan PPh Final Tumbuh Positif, Ini Sebabnya
Topik : inggris, penerimaan pajak, partai buruh, partai konservatif, kebijakan pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 22 Juli 2021 | 17:30 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Siap-Siap! Pemutihan Pajak untuk Warga Jabar Diadakan Kembali

Kamis, 22 Juli 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hadapi PPKM, Pusat Perbelanjaan Butuh Relaksasi Pajak Daerah

Kamis, 22 Juli 2021 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hadapi PPKM, Pengusaha Ritel Minta Insentif Pajak Hingga Subsidi

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Analisis Data Pajak dalam Penentuan Key Performance Indicator

Selasa, 27 Juli 2021 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Realisasi Restitusi Pajak Naik 15,87%, Begini Penjelasan DJP

Senin, 26 Juli 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Polluter Pays Principle?

Senin, 26 Juli 2021 | 18:43 WIB
PMK 82/2021

Ini Alasan DJP Beri Tambahan Waktu Pembetulan Laporan Pajak DTP

Senin, 26 Juli 2021 | 18:35 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Biaya Fasilitas Ruangan Sebagai Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

Senin, 26 Juli 2021 | 18:31 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada PPKM Darurat, ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jadi 4,1%

Senin, 26 Juli 2021 | 18:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kemenkeu Sebut Setoran Pajak dari 3 Sektor Usaha Ini Sudah Positif

Senin, 26 Juli 2021 | 18:13 WIB
FILIPINA

Muncul Desakan Judi Online Segera Dikenai Pajak

Senin, 26 Juli 2021 | 18:00 WIB
KOREA SELATAN

Otoritas Pajak Bisa Sita Cryptocurrency WP Tanpa Putusan Pengadilan