INGGRIS

Dalam Satu Dekade, Kebocoran Pajak di Negara Ini Tembus Rp333 Triliun

Redaksi DDTCNews | Jumat, 18 Juni 2021 | 18:00 WIB
Dalam Satu Dekade, Kebocoran Pajak di Negara Ini Tembus Rp333 Triliun

Ilustrasi.

LONDON, DDTCNews – Partai Buruh Inggris menilai kebijakan ekonomi kaum konservatif telah melemahkan ekonomi Inggris tercermin dari potensi penerimaan pajak yang hilang selama satu dekade sejumlah £16,7 miliar atau setara dengan Rp333 triliun.

Politikus dair Partai Buruh Bridget Phillipson mengatakan 9 tahun kepemimpinan Partai Konservatif gagal mencegah hilangnya potensi penerimaan pajak yang mencapai £16,7 miliar. Kebijakan ekonomi kaum konservatif dinilai melemahkan ekonomi Inggris.

"Pendapatan pajak yang hilang tersebut dapat membayar biaya investasi pemerintah empat kali lebih besar dalam periode waktu yang sama," katanya, dikutip pada Jumat (18/6/2021).

Baca Juga:
Otoritas Ini Mulai Pertimbangkan Kembali Program Diskon Cukai Solar

Phillipson menjelaskan kebijakan ekonomi Partai Konservatif selama ini telah melemahkan pondasi perekonomian Inggris. Fasilitas kesehatan dan pendidikan, lanjutnya, tidak mengalami perubahan berarti dari situasi 10 tahun lalu.

Pemerintah juga hanya fokus pada kebijakan anggaran jangka pendek dalam memacu ekonomi. Akan tetapi, pemerintah tidak memiliki rencana kebijakan yang berkelanjutan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

"Partai Buruh akan melakukan kebijakan yang berbeda. Pembangunan ekonomi yang tangguh merupakan prioritas dengan memastikan pelaku usaha memiliki alat yang cukup untuk berkembang," ujarnya.

Baca Juga:
DJPK Minta Pemda Tetapkan Target Pajak Daerah dengan Analisis Tren

Phillipson menambahkan potensi penerimaan pajak yang hilang hingga puluhan miliar pounds akan sangat berguna untuk berbagai belanja negara. Dana tersebut bisa digunakan untuk membayar gaji 500.000 perawat atau membayar gaji 300.000 guru.

"Mereka menghamburkan uang pembayar pajak dan membuat pilihan yang salah. Partai Buruh akan fokus pada penciptaan kekayaan dan menekan ketimpangan ekonomi dan sosial," tuturnya seperti dilansir The Guardian. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 25 April 2024 | 15:00 WIB KOTA TANGERANG SELATAN

BPHTB Kini Terutang Saat PPJB, Jadi Peluang Peningkatan Penerimaan

Kamis, 25 April 2024 | 13:00 WIB KEANGGOTAAN OECD

OECD Rilis Roadmap Aksesi, Ada 8 Prinsip Pajak yang Perlu Diadopsi RI

BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Diimbau Cek Kebenaran Pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja

Kamis, 25 April 2024 | 18:54 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Level SAK yang Dipakai Koperasi Simpan Pinjam Tidak Boleh Turun

Kamis, 25 April 2024 | 18:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan e-SKTD untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional

Kamis, 25 April 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tagihan Listrik dan Air dalam Sewa Ruangan Kena PPN, Begini Aturannya

Kamis, 25 April 2024 | 17:45 WIB DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

Imbauan DJPK Soal Transfer ke Daerah pada Gubernur, Sekda, hingga OPD

Kamis, 25 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

Kamis, 25 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Tak Lagi Temukan Menu Sertel di e-Nofa, Perpanjangan Harus di KPP

Kamis, 25 April 2024 | 15:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pakai e-Bupot 21/26 Tidak Butuh Installer Lagi Seperti e-SPT