Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Cegah Kejahatan Pajak, Bank Diimbau Cermati Transaksi Mencurigakan

A+
A-
2
A+
A-
2
Cegah Kejahatan Pajak, Bank Diimbau Cermati Transaksi Mencurigakan

Ilustrasi.

MANILA, DDTCNews - Bank sentral Filipina (Bangko Sentral ng Pilipinas/BSP) mengingatkan perbankan untuk memantau dan melaporkan ketika ada transaksi mencurigakan. Perbankan perlu mendukung upaya pemerintah agar Filipina keluar dari daftar abu-abu Financial Action Task Force (FATF).

Deputi Gubernur BSP Chuchi Fonacier mengatakan pemantauan perbankan juga dibutuhkan untuk mencegah kejahatan pajak, terutama yang melanggar UU Pendapatan Negara 1997 dan dengan kekurangan pajak melebihi P25 juta atau sekitar Rp6,9 miliar.

"Bank diingatkan untuk melakukan langkah-langkah yang dapat menjadi pertimbangan untuk penilaian risiko institusional mereka," katanya, dikutip pada Minggu (24/10/2021).

Baca Juga: Pengusaha Hotel Minta Perpanjangan Insentif PBB, Menkeu Ini Menolak

Fonacier mengatakan BSP mengawasi berbagai kemungkinan hubungan bank dengan kejahatan pajak dan kejahatan di bidang keuangan lainnya, termasuk korupsi, penipuan, serta pelanggaran kekayaan intelektual.

Dalam analisis laporan transaksi mencurigakan yang kemungkinan terkait dengan kejahatan pajak pada April lalu, Dewan Anti Pencucian Uang menemukan transaksi mencurigakan senilai P62,5 triliun atau sekitar Rp17 kuadriliun sepanjang Januari 2018 hingga November 2020.

Analisis serupa juga dilakukan unit intelijen keuangan. Hasilnya, sekitar 92% dari 197.983 laporan transaksi mencurigakan yang diajukan sepanjang Januari 2018 hingga November 2020 berisi keterangan ‘jumlah yang terlibat tidak sepadan dengan bisnis atau kapasitas keuangan klien’.

Baca Juga: Untuk Sistem Pajak Indonesia, World Bank Setujui Pinjaman Rp11 Triliun

Sementara sisa 8% dari dari total laporan berkaitan dengan berbagai potensi kejahatan atau keadaan yang mencurigakan, seperti tidak adanya kewajiban hukum atau perdagangan yang mendasari, tujuan transaksi, serta transaksi yang identik.

Unit intelijen keuangan telah mewajibkan perbankan memasukkan kata kunci atau frasa tertentu dalam menyampaikan laporan transaksi mencurigakan.

Misalnya, tentang kemungkinan berkaitan dengan upaya penghindaran pajak atau kejahatan pajak, penipuan pajak, transaksi yang mungkin tidak dilaporkan untuk tujuan perpajakan, serta perincian pajak penghasilan yang menyimpang dari alur transaksi.

Baca Juga: Realisasi Belanja APBD Lambat, Dana Pemda di Bank Tembus Rp200 Triliun

Seperti dilansir philstar.com, Filipina masuk dalam daftar abu-abu atau yurisdiksi di bawah pengawasan FATF pada 25 Juni 2021.

Meski demikian, Ketua Dewan Anti Pencucian Uang dan Gubernur BSP Benjamin Diokno meyakini Filipina akan dihapus dari daftar abu-abu pada atau sebelum Januari 2023 karena telah membahas rencana aksi dalam Laporan Evaluasi Bersama Asia Pasifik 2019 tentang Pencucian Uang. (kaw)

Baca Juga: Presiden Biden Ingin Pajak BBM Diliburkan Hingga Akhir September 2022
Topik : Filipina, perbankan, bank, transaksi mencurigakan, kejahatan pajak, FATF, internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 17 Juni 2022 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN

Terancam Stagflasi, Korea Selatan Bakal Pangkas PPh Badan Jadi 22%

Jum'at, 17 Juni 2022 | 14:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dukung Piala Dunia 2026, Kota Ini Bebaskan Pajak Tiket Pertandingan

Jum'at, 17 Juni 2022 | 14:00 WIB
PRANCIS

Selesaikan Kasus Pajak, McDonald's Siap Bayar Rp19,5 Triliun

Kamis, 16 Juni 2022 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN

Dituding Mengelak Pajak, Pendiri Terraform Labs Diselidiki Kejaksaan

berita pilihan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Tarif Cukai Rokok Bakal Naik Lagi Tahun Depan? Begini Kata Kemenkeu

Sabtu, 25 Juni 2022 | 09:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Ungkap Harta Tak Sesuai Sebenarnya Bisa Kena Pembatalan Suket PPS

Sabtu, 25 Juni 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Pengawasan akan Makin Kencang Pasca-PPS! WP Badan UMKM Perlu Ingat Ini

Sabtu, 25 Juni 2022 | 07:45 WIB
SELEBRITAS

Lewat Jaran Goyang, Nella Kharisma Ajak Wajib Pajak Ikut PPS

Sabtu, 25 Juni 2022 | 07:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pertumbuhan Penerimaan Pajak Double Digit Belum Tentu Lanjut Terus

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:56 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Penuhi Kebijakan II tapi Tak Ikut PPS? Simak Risikonya

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:18 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penerapan Pajak Karbon Ditunda Lagi, Ini Keterangan Resmi BKF Kemenkeu

Jum'at, 24 Juni 2022 | 19:40 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN

Untuk Sistem Pajak Indonesia, World Bank Setujui Pinjaman Rp11 Triliun