Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Cegah Kejahatan Pajak, Bank Diimbau Cermati Transaksi Mencurigakan

A+
A-
2
A+
A-
2
Cegah Kejahatan Pajak, Bank Diimbau Cermati Transaksi Mencurigakan

Ilustrasi.

MANILA, DDTCNews - Bank sentral Filipina (Bangko Sentral ng Pilipinas/BSP) mengingatkan perbankan untuk memantau dan melaporkan ketika ada transaksi mencurigakan. Perbankan perlu mendukung upaya pemerintah agar Filipina keluar dari daftar abu-abu Financial Action Task Force (FATF).

Deputi Gubernur BSP Chuchi Fonacier mengatakan pemantauan perbankan juga dibutuhkan untuk mencegah kejahatan pajak, terutama yang melanggar UU Pendapatan Negara 1997 dan dengan kekurangan pajak melebihi P25 juta atau sekitar Rp6,9 miliar.

"Bank diingatkan untuk melakukan langkah-langkah yang dapat menjadi pertimbangan untuk penilaian risiko institusional mereka," katanya, dikutip pada Minggu (24/10/2021).

Baca Juga: Dorong Produktivitas Usaha, Keringanan Pajak Disiapkan

Fonacier mengatakan BSP mengawasi berbagai kemungkinan hubungan bank dengan kejahatan pajak dan kejahatan di bidang keuangan lainnya, termasuk korupsi, penipuan, serta pelanggaran kekayaan intelektual.

Dalam analisis laporan transaksi mencurigakan yang kemungkinan terkait dengan kejahatan pajak pada April lalu, Dewan Anti Pencucian Uang menemukan transaksi mencurigakan senilai P62,5 triliun atau sekitar Rp17 kuadriliun sepanjang Januari 2018 hingga November 2020.

Analisis serupa juga dilakukan unit intelijen keuangan. Hasilnya, sekitar 92% dari 197.983 laporan transaksi mencurigakan yang diajukan sepanjang Januari 2018 hingga November 2020 berisi keterangan ‘jumlah yang terlibat tidak sepadan dengan bisnis atau kapasitas keuangan klien’.

Baca Juga: Insentif Pajak untuk Investor yang Tanam Modal di Startup Diperpanjang

Sementara sisa 8% dari dari total laporan berkaitan dengan berbagai potensi kejahatan atau keadaan yang mencurigakan, seperti tidak adanya kewajiban hukum atau perdagangan yang mendasari, tujuan transaksi, serta transaksi yang identik.

Unit intelijen keuangan telah mewajibkan perbankan memasukkan kata kunci atau frasa tertentu dalam menyampaikan laporan transaksi mencurigakan.

Misalnya, tentang kemungkinan berkaitan dengan upaya penghindaran pajak atau kejahatan pajak, penipuan pajak, transaksi yang mungkin tidak dilaporkan untuk tujuan perpajakan, serta perincian pajak penghasilan yang menyimpang dari alur transaksi.

Baca Juga: Restitusi Pajak Turis Asing Terus Meningkat, Pariwisata Makin Pulih

Seperti dilansir philstar.com, Filipina masuk dalam daftar abu-abu atau yurisdiksi di bawah pengawasan FATF pada 25 Juni 2021.

Meski demikian, Ketua Dewan Anti Pencucian Uang dan Gubernur BSP Benjamin Diokno meyakini Filipina akan dihapus dari daftar abu-abu pada atau sebelum Januari 2023 karena telah membahas rencana aksi dalam Laporan Evaluasi Bersama Asia Pasifik 2019 tentang Pencucian Uang. (kaw)

Baca Juga: Kepatuhan Pajak Rendah, Otoritas Perketat Pengawasan Lewat Teknologi
Topik : Filipina, perbankan, bank, transaksi mencurigakan, kejahatan pajak, FATF, internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 05 Desember 2021 | 15:00 WIB
TAIWAN

Nilai Denda Bagi Pelaku Pengelakan Pajak Dinaikkan

Minggu, 05 Desember 2021 | 13:00 WIB
ITALIA

Mulai Tahun Depan, Lapisan Penghasilan Kena Pajak WP OP Direvisi

Minggu, 05 Desember 2021 | 10:30 WIB
JEPANG

Gaji Karyawan Ditambah, Pemberi Kerja Dapat Keringanan Pajak

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:01 WIB
HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Beberkan Dampak Korupsi, Sri Mulyani: Penyakit dan Bahayanya Nyata

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp10,2 M, Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK

Menjaga Ruang Fiskal Agar Bisa Tetap Responsif

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
HARTA PEJABAT NEGARA

Permudah Pegawai Lapor Harta Kekayaan, Dua Aplikasi Ini Diintegrasikan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:00 WIB
FILIPINA

Dorong Produktivitas Usaha, Keringanan Pajak Disiapkan

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL

Apa Itu Konsolidasi Fiskal?

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK FOKUS AKHIR TAHUN

Perkembangan APBN Sebelum Defisit Kembali Maksimal 3% PDB

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:

‘Pajak Itu Tidak Boleh Menghalangi Pemulihan Ekonomi’

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:00 WIB
ROUND UP FOKUS AKHIR TAHUN

Ketika Konsolidasi Fiskal Dijalankan Sambil Jaga Pemulihan Ekonomi