Berita
Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:24 WIB
KPP PRATAMA BEKASI BARAT
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Catat! Jumlah Penerima Subsidi Gaji Bertambah 1,79 Pekerja

A+
A-
0
A+
A-
0
Catat! Jumlah Penerima Subsidi Gaji Bertambah 1,79 Pekerja

Ilustrasi. Seorang pekerja menunjukkan kartu ATM dan uang saat menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) di halaman PT Perusahaan Industri Ceres, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (10/9/2021). ANTARA FOTO/Novrian Arbi/wsj.

JAKARTA, DDTCNews - Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Kementerian Keuangan memutuskan untuk memperluas cakupan penerima program bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji kepada 1,79 juta pekerja.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri mengatakan penambahan penerima subsidi gaji dilakukan dengan mempertimbangkan sisa anggaran program tersebut.

"Sisa anggaran BSU tersebut senilai Rp1,79 triliun dan akan menyasar 1.791.477 pekerja," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (30/9/2021).

Baca Juga: Penyusunan Aturan Pelaksana UU HPP Dikebut, DJP: PPS Paling Urgen

Indah menuturkan penambahan penerima subsidi gaji tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memperluas cakupan program tersebut di 34 Provinsi dan 514 kota/kabupaten.

Anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk subsidi gaji mencapai Rp8,7 triliun untuk 8,78 juta pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. Hingga saat ini, realisasinya baru Rp6,9 triliun dan telah tersalur kepada 6.991.873 pekerja.

Kemenaker telah menerima data 8,5 juta calon penerima subsidi gaji. Namun setelah pengecekan dan verifikasi, ditemukan 758.327 data pekerja yang terduplikasi sebagai penerima jenis bansos lainnya sehingga tidak memenuhi syarat penerima program subsidi gaji

Baca Juga: Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

"Kami telah melakukan verified data untuk menghindari bansos-bansos lain dan dikeluarkan dari data BSU," ujarnya.

Pemerintah menargetkan penyaluran subsidi gaji rampung pada akhir Oktober 2021. Nilai bantuannya mencapai Rp500.000 per bulan selama 2 bulan yang dibayarkan sekaligus.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 16/2021 mengatur pemberian subsidi upah bagi para pekerja yang memenuhi 5 kriteria. Pertama, warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan.

Baca Juga: PLN Usul Insentif Pajak Mobil Listrik Ditambah, Ini Respons Kemenkeu

Kedua, peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2021. Ketiga, mempunyai gaji paling banyak sebesar Rp3,5 juta per bulan. Keempat, bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan 4 sesuai penetapan pemerintah.

Kelima, diutamakan yang bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estat, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan. (rig)

Baca Juga: Investasi Masuk ke Daerah, Jokowi Minta Polri Beri Pengawalan
Topik : subsidi gaji, Kemenkeu, Kemnaker, bantuan sosial, gaji tambahan, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 02 Desember 2021 | 09:47 WIB
SPANYOL

Masih Banyak Investor Tak Paham Aturan Perpajakan Cryptocurrency

Rabu, 01 Desember 2021 | 18:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pariwisata Mulai Pulih, Pajak Atas Turis Dioptimalkan

Rabu, 01 Desember 2021 | 17:30 WIB
MALAYSIA

Penerimaan Windfall Tax Diusulkan untuk Stabilisasi Harga Barang

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyusunan Aturan Pelaksana UU HPP Dikebut, DJP: PPS Paling Urgen

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:24 WIB
KPP PRATAMA BEKASI BARAT

Tunggakan Rp701 Juta Tak Dilunasi, Rekening Wajib Pajak Disita DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Lapor Pemanfaatan Penurunan Tarif PPh untuk Perusahaan Terbuka

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PLN Usul Insentif Pajak Mobil Listrik Ditambah, Ini Respons Kemenkeu

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:30 WIB
KINERJA FISKAL

PDB Per Kapita Indonesia Terus Tumbuh, Tapi Tax Ratio Masih Stagnan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:11 WIB
UU HPP

Pajak Atas Natura Tak Dikenakan ke Pegawai Level Menengah-Bawah

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Rugikan Negara Rp20 Miliar, 8 Bus Milik Pengemplang Pajak Disita