ADMINISTRASI PAJAK

Catat! Fitur Pelaporan Realisasi Insentif PMK 149/2021 Sudah Tersedia

Redaksi DDTCNews | Rabu, 17 November 2021 | 09:07 WIB
Catat! Fitur Pelaporan Realisasi Insentif PMK 149/2021 Sudah Tersedia

Menu e-reporting realisasi insentif Covid-19 di DJP Online. 

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) telah menyediakan fitur pelaporan realisasi insentif berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 149/2021.

Menu pelaporan realisasi insentif bisa diakses wajib pajak pada menu e-Reporting insentif Covid-19 di DJP Online. Jenis pelaporan yang diperbarui berdasarkan PMK 149/2021 yaitu PPh final DTP, PPh Pasal 21 DTP, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, dan PPh final P3TGAI DTP.

"Sebelum menyampaikan pelaporan realisasi pemanfaatan insentif pajak Covid-19, pastikan anda berhak untuk memanfaatkan fasilitas insentif pajak tersebut," tulis keterangan DJP, dikutip pada Selasa (16/11/2021).

Baca Juga:
UMKM Tak Bisa Lagi Pakai PPh Final 0,5 Persen, Masih Ada Insentif Lain

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Neilmaldrin Noor sebelumnya mengatakan layanan pemanfaatan insentif yang terlebih dahulu dirilis adalah pemberitahuan pemanfaatan pengurangan 50% angsuran PPh Pasal 25.

Selanjutnya, wajib pajak dapat memantau secara berkala menu e-reporting insentif Covid-19 pada sistem DJP Online. Menu pelaporan kemudian sudah tersedia pada Selasa (16/11/2021).

"Kepada para wajib pajak, kami mohon untuk menunggu dan cek secara berkala di menu e-reporting," kata Neilmaldrin beberapa waktu yang lalu.

Baca Juga:
Bernuansa Premium Remedium, Ketentuan Soal Pidana Pajak Diuji di MK

Seperti diketahui, pemerintah melalui PMK 149/2021 menambah jumlah sektor penerima sejumlah insentif, termasuk pengurangan angsuran PPh Pasal Pasal 25. Beleid ini merupakan perubahan kedua dari PMK 9/2021 yang sebelumnya sudah direvisi dengan PMK 82/2021.

Pada PMK 82/2021, pemerintah mengurangi jumlah sektor yang bisa memanfaatkan diskon angsuran PPh Pasal 25 pada masa pajak Juli hingga Desember 2021 menjadi 216 KLU. Pada PMK 9/2021, pemanfaatan insentif PPh Pasal 25 diberikan untuk 1.018 KLU.

Sekarang, melalui PMK 149/2021, pemerintah menambahkan jumlah sektor menjadi 481 KLU. Insentif ini tetap tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh wajib pajak perusahaan KITE dan wajib pajak yang telah mendapatkan izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin PDKB. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:15 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

UMKM Tak Bisa Lagi Pakai PPh Final 0,5 Persen, Masih Ada Insentif Lain

Sabtu, 02 Maret 2024 | 09:00 WIB MAHKAMAH KONSTITUSI

Bernuansa Premium Remedium, Ketentuan Soal Pidana Pajak Diuji di MK

Sabtu, 02 Maret 2024 | 08:00 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Pemprov DKI Tetapkan Deadline Bayar/Setor dan Lapor SPT Pajak Daerah

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:45 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa DPP PPh Pasal 23 atas Diskon Tambahan dan Biaya Promosi

BERITA PILIHAN
Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:30 WIB KINERJA PERDAGANGAN

Pemerintah Waspadai Surplus Neraca Perdagangan yang Terus Mengecil

Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:15 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

UMKM Tak Bisa Lagi Pakai PPh Final 0,5 Persen, Masih Ada Insentif Lain

Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

ASN Pindah ke IKN, 47 Tower Rumah Susun Disiapkan

Sabtu, 02 Maret 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Indonesia Dorong AS Otorisasi Pembaharuan Fasilitas GSP

Sabtu, 02 Maret 2024 | 09:00 WIB MAHKAMAH KONSTITUSI

Bernuansa Premium Remedium, Ketentuan Soal Pidana Pajak Diuji di MK

Sabtu, 02 Maret 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap I Dimulai

Sabtu, 02 Maret 2024 | 08:00 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Pemprov DKI Tetapkan Deadline Bayar/Setor dan Lapor SPT Pajak Daerah

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:45 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa DPP PPh Pasal 23 atas Diskon Tambahan dan Biaya Promosi

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Penyanderaan atau Gijzeling dalam Penagihan Pajak?