Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Calon Pengganti Theresa May Ini Janjikan Pemangkasan Pajak

2
2

Boris Johnson.

JAKARTA, DDTCNews – Boris Johnson menjanjikan pemangkasan beban pajak penghasilan (PPh) untuk orang pribadi yang berpenghasilan tinggi jika terpilih menjadi Perdana Menteri Inggris, menggantikan Theresa May.

Dia berjanji untuk memangkas tarif PPh orang pribadi dengan penghasilan lebih dari 50.000 pound sterling per tahun. Langkah ini dilakukan dengan menaikkan ambang batas penghasilan yang dikenai tarif 40%, dari 50.000 pound sterling menjadi 80.000 pound sterling per tahun.

“Boris Johnson berencana memangkas PPh untuk lebih dari tiga juta orang dengan meningkatkan ambang batas untuk tarif 40% menjadi 80.000 pound sterling,” demikian informasi yang dikutip dari The Telegraph, Selasa (11/6/2019).

Baca Juga: Para Menkeu G7 Sepakat Bakal Pajaki Raksasa Digital

Langkah ini diperkirakan akan menelan biaya 9,6 miliar pound sterling per tahun. Pada saat yang bersamaan, masyarakat akan menghemat ribuan pound sterling dalam tagihan pajak mereka. Risiko penurunan penerimaan akan didanai dengan cadangan Brexit.

Pasalnya, ada sekitar 26,6 miliar pound sterling yang saat ini menjadi ruang fiskal pemerintah. Nilai tersebut telah disisihkan oleh Departemen Keuangan untuk persiapan Brexit tanpa kesepakatan (no-deal preparation).

Seperti diketahui, Theresa May secara resmi mengundurkan diri sebagai pemimpin Partai Konservatif pada pekan lalu. Namun demikian, dia tetap menjabat sebagai perdana menteri sampai sang pengganti terpilih. Anggota parlemen konservatif yang ingin menggantikannya harus mendapat dukungan dari delapan rekan partai lainnya untuk secara resmi memasuki kontes.

Baca Juga: Johnson akan Bentuk Zona Bebas Pajak

Johnson mengatakan langkah pemangkasan beban PPh ini dimaksudkan untuk menstimulus perekonomian Inggris. Apalagi, proses Brexit masih menjadi agenda penting yang akan memengaruhi Inggris. Brexit tanpa kesepakatan diproyeksi akan membawa perekonomian Inggris semakin lesu.

“Boris Johnson berencana memangkas PPh untuk lebih dari tiga juta orang dengan meningkatkan ambang batas untuk tarif 40% menjadi 80.000 pound sterling,” demikian informasi yang dikutip dari The Telegraph, Selasa (11/6/2019).

Baca Juga: Para Menkeu G7 Sepakat Bakal Pajaki Raksasa Digital

Langkah ini diperkirakan akan menelan biaya 9,6 miliar pound sterling per tahun. Pada saat yang bersamaan, masyarakat akan menghemat ribuan pound sterling dalam tagihan pajak mereka. Risiko penurunan penerimaan akan didanai dengan cadangan Brexit.

Pasalnya, ada sekitar 26,6 miliar pound sterling yang saat ini menjadi ruang fiskal pemerintah. Nilai tersebut telah disisihkan oleh Departemen Keuangan untuk persiapan Brexit tanpa kesepakatan (no-deal preparation).

Seperti diketahui, Theresa May secara resmi mengundurkan diri sebagai pemimpin Partai Konservatif pada pekan lalu. Namun demikian, dia tetap menjabat sebagai perdana menteri sampai sang pengganti terpilih. Anggota parlemen konservatif yang ingin menggantikannya harus mendapat dukungan dari delapan rekan partai lainnya untuk secara resmi memasuki kontes.

Baca Juga: Johnson akan Bentuk Zona Bebas Pajak

Johnson mengatakan langkah pemangkasan beban PPh ini dimaksudkan untuk menstimulus perekonomian Inggris. Apalagi, proses Brexit masih menjadi agenda penting yang akan memengaruhi Inggris. Brexit tanpa kesepakatan diproyeksi akan membawa perekonomian Inggris semakin lesu.

Topik : Inggris, Brexit, Boris Johnson, Theresa May
artikel terkait
Jum'at, 21 Juni 2019 | 16:16 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 26 April 2019 | 15:54 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
berita pilihan
Jum'at, 11 November 2016 | 17:27 WIB
BRASIL
Kamis, 08 Juni 2017 | 14:18 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 05 Oktober 2016 | 12:33 WIB
AFRIKA SELATAN
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 10:03 WIB
SUDAN SELATAN
Kamis, 08 Juni 2017 | 16:55 WIB
BANGLADESH
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 12:01 WIB
ITALIA
Kamis, 30 Maret 2017 | 11:35 WIB
INDIA
Jum'at, 14 Juli 2017 | 09:33 WIB
PRANCIS
Kamis, 08 Juni 2017 | 18:36 WIB
UNI EMIRAT ARAB
Jum'at, 05 Mei 2017 | 11:39 WIB
ITALIA