PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Burden Sharing, BI Kembali Beli Surat Utang Negara Rp84,4 Triliun

Dian Kurniati | Jumat, 25 September 2020 | 11:41 WIB
Burden Sharing, BI Kembali Beli Surat Utang Negara Rp84,4 Triliun

Ilustrasi. (BI)

JAKARTA, DDTCNews – Bank Indonesia (BI) kembali membeli surat utang negara (SUN) senilai Rp84,4 triliun dari pemerintah melalui private placement.

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan pembelian SUN dilakukan dalam empat seri. Transaksi itu merupakan bagian dari skema pembagian beban (burden sharing) antara pemerintah dan BI untuk memulihkan perekonomian nasional.

“Penerbitan SUN hari ini merupakan transaksi yang ketiga untuk pemenuhan sebagian pembiayaan public goods,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (25/9/2020).

Baca Juga:
Undang Praktisi dan Akademisi, LeIP Gelar FGD Soal Pengadilan Pajak

Luky menyebut seri SUN yang diterbitkan yakni VR0042, VR0043, VR0044, dan VR0045 dengan masing-masing seri senilai Rp21,1 triliun. Namun, tanggal jatuh temponya bervariasi antara 28 September 2025 hingga 28 September 2028.

Besaran kupon keempat seri SUN tersebut mengikuti suku bunga reverse repo BI tenor 3 bulan dengan kupon 3 bulan pertama tiap seri sebesar 3,84002%. SUN tersebut berstatus tradable atau dapat diperdagangkan.

Luky menjelaskan pembelian SUN oleh BI tersebut untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan public goods akibat pandemi virus Corona senilai total Rp397,56 triliun. Pembiayaan itu meliputi untuk belanja kesehatan, perlindungan sosial, serta pembiayaan sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Baca Juga:
BI Pertahankan Suku Bunga Acuan di Level 6,25 Persen

Transaksi tersebut dilakukan berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia No. 347/KMK.08/2020 dan 22/9/KEP.GBI/2020 pada 20 Juli 2020.

"Selanjutnya, penerbitan SUN dan/atau SBSN baik untuk public goods maupun nonpublic goods untuk penanggulangan Covid-19 dan PEN akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan target yang telah ditetapkan," ujarnya.

Selain membeli SUN untuk pembiayaan belanja public goods, BI akan ikut menanggung beban bunga utang untuk pembiayaan nonpublic goods khusus UMKM dan korporasi non-UMKM senilai Rp 177,03 triliun. Pemerintah hanya akan menanggung bunga sebesar 1% di bawah reverse repo rate, sedangkan sisanya ditanggung oleh BI.

Adapun pada pembiayaan belanja nonpublic goods yang senilai Rp329 triliun, bunga utangnya akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah mengikuti suku bunga pasar. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 23 Mei 2024 | 08:00 WIB LEMBAGA PERADILAN

Undang Praktisi dan Akademisi, LeIP Gelar FGD Soal Pengadilan Pajak

Rabu, 22 Mei 2024 | 15:05 WIB KEBIJAKAN MONETER

BI Pertahankan Suku Bunga Acuan di Level 6,25 Persen

Rabu, 22 Mei 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Pemerintah Susun Kebijakan Teknis Bea dan Cukai 2025, Ini Detailnya

BERITA PILIHAN
Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIAMIS

Pemkab Tetapkan Tarif Pajak Jasa Hiburan 40%

Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG REDEB

Pengusaha Konstruksi Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Adakan Visit

Kamis, 23 Mei 2024 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Sampaikan Pengaduan Pajak dan Bea Cukai ke Komwasjak

Kamis, 23 Mei 2024 | 13:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ada Banyak Insentif, Pemerintah Harap Investor Ramai Investasi di IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Fasilitas Pajak atas Pendirian atau Pemindahan Kantor Pusat ke IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Apakah BUMDes Perlu Bikin NPWP Terpisah dari Pemerintah Desa?

Kamis, 23 Mei 2024 | 11:30 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ditjen Pajak akan Awasi Realisasi Pemindahan Kantor ke IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 10:30 WIB PER-6/PJ/2011

Zakat Tak Bisa Jadi Pengurang Pajak Jika Hal Ini Terjadi