Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Bupati Kebumen Yakin Opsen PKB-BBNKB Dongkrak Penerimaan Pajak Daerah

A+
A-
3
A+
A-
3
Bupati Kebumen Yakin Opsen PKB-BBNKB Dongkrak Penerimaan Pajak Daerah

Bupati Kebumen Arif Sugiyanto dalam Webminar Series DDTC: Outlook Pajak Daerah Pasca UU HKPD.

JAKARTA, DDTCNews - Bupati Kebumen Arif Sugiyanto optimistis penerimaan pajak daerah dapat meningkat dengan adanya implementasi opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Hal ini sebagaimana diatur dalam UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Menurut Arif, skema opsen PKB dan opsen BBNKB akan menguatkan sistem perpajakan daerah di tingkat kabupaten/kota sehingga berdampak pada perbaikan pelayanan publik.

"Ini yang ditunggu oleh Kabupaten Kebumen dan kabupaten/kota lainnya. Adanya skema opsen ini pungutan lebih optimal melalui sinergi pengawasan law enforcement pajak baik PKB, BBNKP, maupun MBLB," kata Arif dalam Webminar Series DDTC: Outlook Pajak Daerah Pasca UU HKPD, Rabu (30/3/2022).

Baca Juga: Punya Tunggakan PPh Rp98 Juta, Tanah-Bangunan Milik Wajib Pajak Disita

Arif menyampaikan, penerimaan pajak daerah sangat dibutuhkan oleh Kabupaten Kebumen untuk menyokong kebutuhan belanja daerah, seiring dengan proses pemulihan ekonomi.

Dia memprediksi dengan adanya skema opsen PKB dan opsen BBNKB di bawah ranah pemerintah kota (pemkot)/pemerintah kabupaten (pemkab), belanja untuk pelayanan publik dapat digenjot. Pelayanan publik yang dia maksud seperti infrastruktur dengan pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawab pengerjaan Pemkab Kebumen.

Pada akhirnya, Arif mengatakan UU HPKD dapat meningkatkan tax ratio dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata baik antara daerah maupun dengan nasional.

Baca Juga: Data STNK Mulai Dihapus 2023, Warga Perlu Segera Bayar Pajak Kendaraan

"Kami berharap ada kenaikan (penerimaan pajak daerah) akibat dari opsen dari sana maka ada peningkatan infrastruktur pembangunan jalan di kabupaten. Ini dapat meningkatkan kualitas belanja daerah yang pada akhirnya untuk pelayanan publik," ujarnya.

Di sisi lain, Arif melaporkan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Kebumen sepanjang 2021 mencapai Rp102,3 miliar, atau di atas target yang telah ditetapkan senilai Rp101,5 miliar. Dia berharap pasca implementasi UU HKPD penerimaan tersebut bisa tumbuh lebih tinggi. (sap)

Baca Juga: Pemutihan dan Diskon PBB Diadakan, Berlaku Sampai Desember 2022
Topik : agenda pajak, DDTC FRA, DDTC Academy, webinar, UU HKPD, transfer daerah, pajak daerah, retribusi daerah, Darussalam, Arif Sugiyanto, opsen, PKB, BBNKB

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 03 Agustus 2022 | 11:41 WIB
PENGHARGAAN PERPAJAKAN

Managing Partner DDTC Dapat Penghargaan Praktisi Perpajakan Inspiratif

Rabu, 03 Agustus 2022 | 11:30 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Kepatuhan Rendah, Ridwan Kamil Imbau Warga Bayar Pajak Kendaraan

Selasa, 02 Agustus 2022 | 11:45 WIB
PROVINSI SULAWESI UTARA

Hanya 2 Bulan, Pembebasan Pokok dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Selasa, 02 Agustus 2022 | 10:00 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Sudah Berlaku! Ada Pemutihan Pajak Daerah Sepanjang Agustus 2022

berita pilihan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 10:30 WIB
KPP PRATAMA BOYOLALI

Punya Tunggakan PPh Rp98 Juta, Tanah-Bangunan Milik Wajib Pajak Disita

Kamis, 11 Agustus 2022 | 10:00 WIB
PMK 123/2022

Threshold Harga CPO yang Kena Bea Keluar Diturunkan, Ini Kata DJBC

Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:43 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Sinyal Kuat Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2023, Begini Penjelasan DJBC

Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Energi Terbarukan, 12 Perusahaan Ini Dapat Fasilitas Kepabeanan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 08:26 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

NIK Sebagai NPWP, Bagaimana DJP Jaga Keamanan Data Wajib Pajak?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya