Review
Selasa, 02 Juni 2020 | 11:10 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 01 Juni 2020 | 10:22 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Fokus
Data & alat
Selasa, 02 Juni 2020 | 18:04 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Bukti Pungut PPN Produk Digital PMSE Dipersamakan dengan Faktur Pajak

A+
A-
2
A+
A-
2
Bukti Pungut PPN Produk Digital PMSE Dipersamakan dengan Faktur Pajak

Ilustrasi. Warga mengakses layanan film daring melalui gawai di Jakarta, Sabtu (16/5/2020). DJP akan melakukan pungutan PPN sebesar 10% bagi produk digital impor dalam bentuk barang tidak berwujud maupun jasa (streaming music, streaming film, aplikasi, games digital dan jasa daring dari luar negeri) oleh konsumen di dalam negeri mulai 1 Juli 2020. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/hp.

JAKARTA, DDTCNews – Bukti pungut PPN yang diterbitkan pemungut PPN perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atas pembelian atau pemanfaatan produk digital dapat digunakan sebagai faktur pajak.

Ketentuan ini tertuang dalam PMK 48/2020. Sama halnya dengan ketentuan PPN secara umum, pelaku usaha PMSE yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE harus membuat bukti pungut PPN atas PPN yang telah dipungut.

“Bukti pemungutan tersebut dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis, yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran,” demikian bunyi penggalan Pasal 7 ayat (2) PMK 48/2020.

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Peran Perguruan Tinggi dalam Kebijakan Perpajakan

Bukti pungut PPN, sesuai beleid tersebut, merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang dibuat berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak.

Adapun yang dimaksud dengan faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) atau penyerahan jasa kena pajak (JKP)

Sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang PPN, PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan atau ekspor BKP/JKP. Faktur pajak tersebut paling sedikit harus memuat data tentang nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dari pihak yang menyerahkan dan membeli BKP/JKP.

Baca Juga: Diskon 30% Angsuran PPh Pasal 25 Tidak Dapat Diakui Jadi Kredit Pajak

Faktur pajak juga harus memuat informasi terkait dengan jenis barang/jasa beserta jumlah harga jual/penggantian dan potongan harga. Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut juga harus dicantumkan.

Selain itu, faktur harus memuat kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak serta nama dan tanda tangan dari pihak yang berhak menandatangani. Namun, berdasarkan Pasal 13 ayat (6) UU PPN, Dirjen pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak.

Setelah mengantongi commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenisnya, pemungut PPN PMSE wajib menyetorkan PPN yang dipungut untuk setiap masa pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. (kaw)

Baca Juga: Duh, Ditjen Pajak Sebut Pertukaran Informasi Keuangan Terhambat Corona
Topik : PMK 48/2020, PPN, produk digital, PMSE, DJP, faktur pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 29 Mei 2020 | 21:58 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 29 Mei 2020 | 15:57 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Jum'at, 29 Mei 2020 | 13:49 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 29 Mei 2020 | 12:55 WIB
EFEK VIRUS CORONA
berita pilihan
Selasa, 02 Juni 2020 | 18:21 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 02 Juni 2020 | 18:04 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Selasa, 02 Juni 2020 | 18:02 WIB
PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI
Selasa, 02 Juni 2020 | 17:55 WIB
KONSULTASI
Selasa, 02 Juni 2020 | 17:09 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Selasa, 02 Juni 2020 | 17:09 WIB
PROVINSI RIAU
Selasa, 02 Juni 2020 | 16:55 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Selasa, 02 Juni 2020 | 16:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Selasa, 02 Juni 2020 | 15:40 WIB
KABUPATEN BANDUNG