PEREKONOMIAN INDONESIA

BPJS Kesehatan Buka Data, Ini Harapan Sri Mulyani

Redaksi DDTCNews | Senin, 25 Februari 2019 | 13:49 WIB
BPJS Kesehatan Buka Data, Ini Harapan Sri Mulyani

JAKARTA, DDTCNews – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan resmi membuka akses data sampel jumlah kepesertaan dan layanan kesehatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dengan terbukanya data sampel ini diharapkan bisa meningkatkan jumlah kajian ilmiah terkait BPJS Kesehatan. Dengan demikian, kajian yang dihasilkan dapat menjadi landasan perumusan kebijakan.

“Saya harapkan muncul penelitian yang banyak. Ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabel dari BPJS Kesehatan,” katanya dalam peluncuran data sampel BPJS Kesehatan, Senin (25/2/2019).

Baca Juga:
Soal Tarif PPN 12%, Sri Mulyani: Kami Serahkan Pemerintah Baru

Dengan terbukanya data BPJS Kesehatan, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengharapkan adanya lonjakan penelitian dalam dua aspek yakni terkait tarif iuran dan klaim rumah sakit atas pasien BPJS Kesehatan.

Kedua aspek tersebut, menurut Sri Mulyani, mempunyai peran krusial dalam proses bisnis BPJS Kesehatan. Pasalnya, kedua aspek ini yang menentukan rapor keuangan salah satu jaminan sosial di Tanah Air ini.

“Soal tarif itu akan mengarah kepada aspek keterjangkauan dan keberlanjutan operasional BPJS Kesehatan,” imbuhnya.

Baca Juga:
Target Jadi Negara Maju, Ekonomi RI Perlu Tumbuh 6% - 8% per Tahun

Faktor tarif ini, disinggungnya, sebagai biang kerok besarnya angka klaim yang harus ditanggung BPJS Kesehatan. Dia berharap akan ada kajian terkait tarif, apakah sudah atau belum sesuai dengan kondisi demografi Indonesia saat ini.

“Sekarang kita mau lihat apakah tarif berdasarkan penghasilan saat ini sudah sesuai? Banyak negara yang tarifnya berdasarkan risiko sehingga kalau risiko semakin besar maka tarif preminya juga besar," tandasnya.

Terkait kajian klaim rumah sakit atas pasien BPJS Kesehatan, Sri Mulyani berharap akan ada masukan terhadap penyusunan kebijakan. “Kita harapkan adanya perbaikan dengan munculnya penelitian apakah klaim RS itu sudah masuk akal. Karena sekarang terbuka data klaim dari 2.400 RS.” (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 13 Juni 2024 | 09:06 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Soal Tarif PPN 12%, Sri Mulyani: Kami Serahkan Pemerintah Baru

Rabu, 12 Juni 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Target Jadi Negara Maju, Ekonomi RI Perlu Tumbuh 6% - 8% per Tahun

Selasa, 11 Juni 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Rapat dengan DPD, Sri Mulyani Singgung Wacana Kenaikan Tarif PPN

BERITA PILIHAN
Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:49 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: Bakal Ada Billing Multi-Akun, Apa Itu?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: SPT Kurang Bayar, Apa Masih Harus Buat Kode Billing?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:27 WIB PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Jasa Psikolog dan Psikiater Bebas PPN

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIREBON

Pemkab Cirebon Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ada 9 Tarif PBB

Sabtu, 15 Juni 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jualan di e-Commerce, Tiap Transaksi Perlu Terbitkan Faktur Pajak?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Kemenkeu Minta Pemda Sesuaikan Rancangan APBD 2025 dengan KEM-PPKF

Sabtu, 15 Juni 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Pungutan Pajak di Bawah Kekuasaan Daendels

Sabtu, 15 Juni 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Importir yang Peroleh Layanan Rush Handling Tetap Harus Serahkan PIB