KEBIJAKAN PEMERINTAH

BLT Minyak Goreng Rp300 Ribu Ditarget Cair Sepekan Sebelum Lebaran

Muhamad Wildan | Jumat, 08 April 2022 | 11:30 WIB
BLT Minyak Goreng Rp300 Ribu Ditarget Cair Sepekan Sebelum Lebaran

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono. 

JAKARTA, DDTCNews - Bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng ditargetkan sudah disalurkan seluruhnya pada bulan Ramadan tahun ini.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menargetkan penyaluran BLT minyak goreng bisa rampung maksimal 1 pekan sebelum Hari Raya Idulfitri.

"Artinya, kedua program ini betul-betul harus dilakukan secara cepat penyalurannya," ujar Susiwijono, Jumat (8/4/2022).

Baca Juga:
PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Untuk diketahui, BLT minyak goreng akan disalurkan melalui 2 program yakni bantuan sosial pangan oleh Kementerian Sosial dan bantuan tunai untuk pedagang kaki lima, warung, dan nelayan (BTPKLWN) oleh TNI dan Polri.

Nilai BLT minyak goreng yang diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM) adalah senilai Rp100.000 per bulan untuk 3 bulan yang diberikan secara sekaligus. Dengan demikian, KPM akan menerima BLT minyak goreng senilai Rp300.000.

Nilai BLT minyak goreng dari pemerintah dilandasi oleh asumsi kebutuhan minyak goreng per pekan per orang sebanyak 0,23 liter. Bila di dalam 1 KPM terdapat 4 anggota keluarga, maka kebutuhan minyak goreng per pekan sebanyak 1 liter.

Baca Juga:
Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Susiwijono mengatakan BLT minyak goreng dari Kementerian Sosial akan diberikan kepada 20,65 juta KPM, sedangkan BLT minyak goreng dari BTPKLWN akan diberikan kepada 2,5 juta pedagang kaki lima dan warung.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata nilai BLT minyak goreng kepada 20,65 juta KPM mencapai Rp6,2 triliun. KPM penerima BLT minyak goreng adalah KPM yang selama ini menerima bantuan PKH dan bantuan sosial pangan. Adapun anggaran BLT minyak goreng yang disiapkan untuk pedagang kaki lima dan warung mencapai Rp750 miliar.

"Kita dengan ketiga institusi [Kementerian Sosial, TNI, dan Polri] tentu akan terus mencermati, kekurangan pada bulan-bulan berikutnya akan kami lakukan secara menyusul," ujar Isa. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Jumat, 19 April 2024 | 13:44 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Moody’s Pertahankan Rating Kredit Indonesia, Ini Respons Pemerintah

Rabu, 17 April 2024 | 15:30 WIB KEANGGOTAAN FATF

RI Masuk FATF, Jokowi: Waspadai Pencucian Uang Berbasis Teknologi

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Jumat, 19 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam

Jumat, 19 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M