BERITA TERKINI
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu. (tangkapan layar Zoom)
JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan mengatakan pembahasan RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian tidak akan berlanjut.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu menyebut poin penting dalam RUU tersebut telah dimuat dalam Perpu No.1/2020 yang kini telah disahkan menjadi UU No. 2/2020. Sisanya akan ditampung dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang kini tengah dalam proses pembahasan di DPR.
"Tentang pajak, tidak ada yang hilang. Semuanya masuk ke Omnibus Law Cipta Kerja klaster perpajakan. Kami hemat energi dan waktu, karena suasana lagi susah [untuk bertemu DPR]," katanya melalui konferensi video, Kamis (1/10/2020).
Febrio menilai tidak ada masalah dengan penggabungan dua rencana omnibus law dalam satu RUU. Semula, pemerintah mengajukan RUU Cipta Kerja dan RUU Perpajakan secara terpisah kepada DPR, tetapi dalam pembahasannya disatukan menjadi hanya RUU Cipta Kerja.
Menurutnya, kedua omnibus law tersebut sama-sama bertujuan meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Dia pun berharap upaya reformasi perpajakan tetap berlanjut walaupun RUU Omnibus Law Perpajakan tidak berlanjut.
Febrio menjelaskan isu penting dalam RUU Omnibus Law Perpajakan mengenai penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 25% menjadi 22% telah termuat dalam UU No. 2/2020. Sementara itu, RUU Cipta Kerja akan melanjutkan rencana penurunan tarif PPh badan menjadi 20% pada 2022.
Selain penurunan tarif PPh badan, poin lain pada RUU Omnibus Law Perpajakan yang telah termuat dalam UU No.2/2020 yakni perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).
Kemudian, ada perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan serta pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk untuk penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.
"Ini sangat efisien. Bagaimana reform yang direncanakan masuk ke dalam satu omnibus law. Tidak terpisah. Lebih efisien," ujarnya. (kaw)
